Penulis: Dudung Nurullah Koswara

Dudung Nurullah Koswara
Oleh Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikan)
Siapa pun orang
yang berbicara terkait dunia pendidikan sekolahan (PAUD s.d. SLTA) bila tidak
ada di dalamnya, akan jauh dari “presisi”. Mengapa? Karena “mereka” bukan orang
yang menjadi bagiannya.
Termasuk diskursus
PPDB zonasi. Masih banyak tokoh, pemimpin, pengamat dan pemimpin organisasi
profesi yang kurang memahami secara mendalam terkait PPDB zonasi.
Menurut
Mendikdasmen, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, sistem PPDB zonasi punya filosofinya.
Pertama terkait tujuan pendidikan bermutu untuk semua. Semua anak didik punya
hak mendapatkan layanan pendidikan bermutu.
Kedua terkait Inklusi
sosial. Pastikan semua individu dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi
sepenuhnya dalam layanan PPDB. Tidak diskriminatif dan disosial, melainkan
inklusif.
Ketiga integrasi sosial.
PPDB harus menjadi media yang memberi nilai nilai persamaan, persatuan dan
kolaborasi hak semua kelompok masyarakat.
PPDB harus menjadi proses layanan sosial yang sederajat dan menyatukan.
Keempat
kohesivitas sosial. PPDB harus mengembangkan
dan memelihara hubungan sosial di dalam masyarakat penerima layanan pendidikan.
PPDB jangan melahirkan retak sosial, harus kohesif.
Dapat dipastikan
PPDB jalur zonasi akan dilanjutkan. Tentu dengan revisi dan “editikasi”. PPDB harus membawa spirit nilai domisili,
prestasi, afirmasi, mutasi. Plus sesuai UURI yang berlaku.
Semua masyarakat
dalam PPDB harus bisa “berlayar” sesuai dengan spirit dan filosofi di atas.
Zonasi dipastikan akan terus berlaku dengan sistem baru. Sistem baru identik
dengan “pengurangan” prosentasi saja.
Jangan sampai
asbab PPDB zonasi ditiadakan *ada anak yang
tembok rumahnya menempel dengan sekolah terbaik, tak diterima dalam
PPDB”. Ia malah harus sekolah beberapa kilo, jauh dari rumah, di luar
daerahnya.
PPDB zonasi di dalamnya
ada spirit Pancasila, sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama bagi anak didik yang
rumah dan tanahnya menempel dekat dengan sekolahan.
Anak KETM, anak
lingkungan terdekat, anak berprestasi, anak difabel, anak guru (sesuai UURI No
14 Tahun 2005), anak pindahan karena orangtua dan anak lainnya punya hak yang
sama. Anak alit dan elite, punya hak yang sama.
Sekolah yang hanya
“menyukai” anak berprestasi, anak orang kaya, tapi alergi pada anak tempatan,
anak alit, wong cilik, tidak berprestasi dan alergi anak KETM, adalah sekolahan
mirip zaman penjajahan Belanda.
Sekolah moderen
mencerdaskan anak yang tidak berprestasi dan lemah secara ekonomi. Sekolah
“ortodok” lebih fokus pada calon anak didik elite, berprestasi dan orientasi
tembus PTN ternama. Bukan fokus karakter dan keadilan.