LARANGAN MENJUAL BUKU DAN SERAGAM SEKOLAH DI SATUAN PENDIDIKAN

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Memasuki tahun ajaran baru, masyarakat menyambutnya dengan penuh sukacita, karena di tahun ajaran baru ada proses penerimaan siswa baru dan kenaikan tingkat peserta didik. Tahun ajaran baru kali ini adalah yang paling bersejarah, karena bertepatan dengan adanya pandemi Covid 19, di mana penentu kebijakan merasa gamang untuk menentukan dimulainya tahun ajaran kali ini, syukur perdebatan sebelumnya telah menghasilkan suatu keputusan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai tanggal 13 Juli 2020.

Mengenai teknis pelaksanaannya ditentukan dan atau disesuaikan dengan keadaan daerah masing masing, apakah akan dilakukan tatap muka/secara daring, atau gabungan keduanya yang dikenal dengan istilah Blended Learning.

Pada kesempatan ini penulis hanya ingin menyampaikan hal terkait dengan adanya keberatan orang tua siswa dalam memenuhi himbauan sekolah yang mengharuskan membeli buku dan seragam sekolah yang dikoordinir oleh satuan pendidikan, mengingat tidak sedikit dari orang tua siswa saat ini yang mengalami kesulitan ekonomi akibat terkena PHK masal dari perusahaan tempat di mana mereka bekerja dan atau yang diakibatkan oleh hal lainnya di masa pandemi Covid 19.

Keberatan para orang tua siswa sebenarnya sudah lama diketahui oleh pemerintah sebelum adanya pandemi Covid 19, dalam hal ini pemerintah sendiri telah turun tangan untuk mengatur hal terkait dengan masalah buku dan seragam sekolah bagi para peserta didik. Pemerintah mengaturnya melalui regulasi berupa Undang-Undang dan atau Permen.

Bahwa satuan pendidikan dilarang menjual buku pelajaran dan seragam sekolah, hal ini dapat kita lihat pada UU No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 181

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

a.         menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;

b.         memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;

c.         melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau

d.         melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari undang-undang tersebut sangat jelas bahwa satuan pendidikan tidak diperkenankan untuk menjual buku dan seragam sekolah demikian pula dengan yang lainnya yang diatur dalam undang undang tersebut. Dengan adanya pandemi Covid 19 ini diharapkan segala bentuk transaksi jual beli pada peserta didik yang menyangkut kelengkapan persekolahan harus dihindari dan dihentikan karena tidak sesuai dengan undang undang.

Hal yang mengatur pelarangan jual beli buku dan seragam sekolah ini diperkuat juga oleh Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 12.

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang: 

a.         menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;

b.         melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;

Bila adanya penerbit yang bandel untuk memaksakan menjual buku di satuan pendidikan, maka pemerintah sendiri telah mengaturnya melalui Undang Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan, Pasal 63.

1)         Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

2)         Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

3)         Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penarikan produk dari peredaran;  

c. pembekuan izin usaha; dan/atau

d. pencabutan izin usaha.

Dengan ketiga regulasi tersebut sudah sangat jelas dan tegas tentang larangan menjual buku dan seragam sekolah. Satuan pendidikan hendaknya dapat memperhatikan dan mematuhi ketentuan tersebut dengan sebaik-baiknya, pemerintah sendiri telah berupaya untuk melakukan pengadaan buku pelajaran baik cetak maupun dalam bentuk soft copy yang terdapat dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) dapat digunakan untuk melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan tidak terjadi lagi adanya keberatan dari pihak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya gara-gara dihimbau untuk memiliki buku referensi dan atau seragam sekolah yang dikoordinir oleh pihak satuan pendidikan. Semoga orang tua siswa saat ini yang sedang mengalami keadaan ekonomi buruk akibat adanya wabah Covid 19 beban hidupnya menjadi lebih ringan. ***