Lautan Cahaya di Belgrade: Ketika Demo Bermutu Mengubah Sejarah, Meski Pemerintah Terasa Bebal

Penulis: Ade Munajat

Dibaca: 124 kali

Ilustrasi

Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

 

 

Bayangkan malam di alun-alun Slavija, Belgrade, Desember 2024. Puluhan ribu orang berdiri diam selama lima belas menit. Tidak ada teriakan, tidak ada batu yang dilempar, tidak ada kaca yang pecah. Yang ada hanya cahaya ribuan ponsel yang diangkat ke langit, membentuk lautan cahaya di tengah keheningan. Lima belas menit untuk lima belas nyawa yang hilang ketika kanopi stasiun kereta Novi Sad runtuh. Dari keheningan itu, gerakan mahasiswa tumbuh, bertahan hampir dua tahun, dan pada 25 Oktober 2026 berhasil menggeser kekuasaan yang sudah berkuasa lebih dari satu dekade.

Ini bukan sekadar demonstrasi. Ini adalah contoh demo bermutu: terorganisir, bermakna, non-destruktif, dan akhirnya menghasilkan perubahan politik nyata. Di Indonesia, di mana aksi massa sering kali terjebak antara harapan dan kekacauan, kisah Belgrade menawarkan cermin sekaligus jawaban terhadap keraguan yang sering muncul: “Pemerintah kita bebal. Kalau tidak rusuh, tuntutan tidak akan didengar.”

Akar Masalah dan Awal Gerakan

Semua bermula dari tragedi 1 November 2024. Atap stasiun yang baru direnovasi di Novi Sad ambruk, menewaskan 16 orang. Banyak warga melihatnya bukan sebagai kecelakaan belaka, melainkan buah dari kelalaian dan korupsi. Mahasiswa merespons dengan cara yang berbeda dari kebiasaan. Mereka memulai blokade kampus, mengadakan vigil, dan menuntut transparansi dokumen renovasi serta pertanggungjawaban pejabat.

Gerakan ini bersifat leaderless. Keputusan diambil melalui plenum mahasiswa, forum terbuka di kampus, bukan oleh satu tokoh karismatik. Tuntutan awal sederhana dan konkret: investigasi transparan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap mahasiswa, serta pengunduran diri pejabat terkait. Dari situ, gerakan menyebar ke kota-kota lain, melibatkan petani, seniman, pengacara, dan warga biasa. Pada Maret 2025, Belgrade menyaksikan salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Serbia, dengan perkiraan ratusan ribu orang.

Yang membuat gerakan ini menonjol adalah disiplinnya. Mereka memakai simbol yang mudah diingat: momen hening, lampu ponsel, bendera, dan pesan anti-korupsi yang jelas. Bukan slogan kosong, melainkan tuntutan yang bisa diukur. Pemerintah Serbia di bawah Aleksandar Vucic memang keras kepala. Selama berbulan-bulan tuntutan diabaikan, bahkan direspons dengan intimidasi. Namun gerakan tidak beralih ke strategi rusuh massal. Mereka memilih tekanan yang berkelanjutan dan sulit dibingkai sebagai ancaman keamanan semata.

Mengapa Demo Ini Bermutu, dan Mengapa Rusuh Bukan Jalan Pintas?

Demo bermutu bukan soal jumlah massa semata, melainkan kualitas aksi dan dampaknya. Di Belgrade, beberapa ciri menonjol:

  • Berbasis fakta dan tragedi nyata. Gerakan tidak dimulai dari ideologi abstrak, melainkan dari 16 nyawa yang hilang. Ini memberi legitimasi moral yang kuat.
  • Simbolis dan non-kekerasan. Lautan cahaya dan keheningan menciptakan citra yang sulit dilawan. Masyarakat melihat kesungguhan, bukan ancaman.
  • Organisasi desentralisasi. Melalui plenum, gerakan menghindari ketergantungan pada satu pemimpin yang mudah diserang.
  • Strategi jangka panjang. Dari blokade kampus dan vigil, gerakan berkembang menjadi tuntutan pemilu dini, lalu membentuk “Student List” yang mencalonkan kandidat dari berbagai latar belakang. Pada pemilu 25 Oktober 2026, daftar itu menang, dan Vucic mengakui kekalahan.

Hasilnya bukan hanya perubahan wajah kekuasaan, melainkan bukti bahwa aksi terorganisir bisa menggeser sistem yang terasa stagnan, meski penguasa awalnya bebal.

Keraguan bahwa “hanya rusuh yang didengar” sering muncul dari pengalaman nyata. Banyak pemerintah memang mengabaikan aksi kecil atau damai yang tidak menimbulkan tekanan cukup besar. Namun, penelitian Erica Chenoweth dan Maria Stephan dalam Why Civil Resistance Works menunjukkan bahwa gerakan non-kekerasan secara statistik berhasil kira-kira dua kali lebih sering daripada gerakan yang mengandalkan kekerasan. Alasannya praktis: lebih mudah menarik dukungan luas (termasuk kelas menengah dan profesional yang enggan ikut rusuh), lebih sulit dibingkai sebagai “pengacau” atau “makar”, dan lebih sulit membenarkan represi brutal di mata publik.

Rusuh bisa memberi perhatian jangka pendek, tetapi sering berbiaya mahal. Legitimasi moral mudah hilang. Isu inti (korupsi, keadilan) teralihkan oleh pertanyaan “siapa yang merusak”. Korban jatuh, properti rusak, dan trauma masyarakat memperdalam polarisasi. Di banyak kasus, pemerintah justru mendapat pembenaran untuk menindak lebih keras. Gerakan Belgrade menunjukkan bahwa tekanan besar tidak harus berarti kekerasan. Tekanan yang efektif adalah kombinasi massa besar dan berkelanjutan, tuntutan jelas, disiplin, serta jalur institusional (termasuk elektoral).

Dasar Penopang Demo Bermutu

Kisah Belgrade selaras dengan beberapa gagasan klasik tentang demokrasi dan aksi politik.

Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958), menekankan pentingnya action di ruang publik. Bagi Arendt, manusia menjadi politik ketika mereka muncul bersama di ruang bersama, berbicara dan bertindak secara bebas. Lautan cahaya di Belgrade adalah bentuk action yang konkret: orang-orang menampakkan diri, menciptakan ruang publik baru di tengah keheningan. Mereka tidak hanya menuntut, melainkan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi juga di tangan mereka yang berkumpul secara kolektif.

Gene Sharp, dalam The Politics of Nonviolent Action (1973), menunjukkan bahwa rezim bergantung pada kepatuhan rakyat. Ketika rakyat menarik kepatuhan secara terorganisir, melalui boikot, blokade simbolis, atau demonstrasi disiplin, kekuasaan mulai retak. Gerakan mahasiswa Serbia secara praktis menerapkan ini. Mereka tidak menghancurkan infrastruktur, melainkan menahan ruang publik dan memaksa penguasa merespons. Non-kekerasan bukan kelemahan, melainkan strategi yang menjaga legitimasi dan memperluas dukungan, bahkan ketika penguasa terasa bebal.

Dari sisi teori demokrasi, gagasan deliberatif Jürgen Habermas relevan. Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional di ruang publik agar keputusan politik lebih sah. Gerakan Belgrade, meskipun dimulai di jalanan, berkembang menjadi tuntutan institusional dan melibatkan diskusi di plenum. Mereka tidak hanya berteriak, melainkan membangun argumen yang bisa diikuti warga luas: korupsi membunuh, akuntabilitas harus ditegakkan.

Ketiga pemikiran ini saling melengkapi. Arendt mengingatkan pentingnya kehadiran bersama. Sharp menunjukkan kekuatan penarikan kepatuhan tanpa kekerasan. Habermas menekankan perlunya argumen yang bisa diuji. Demo bermutu menggabungkan ketiganya, dan bukti empiris dari Chenoweth serta Stephan memperkuat bahwa jalur ini lebih sering menghasilkan perubahan yang bertahan daripada mengandalkan kekacauan.

Pelajaran untuk Indonesia

Indonesia memiliki sejarah gerakan mahasiswa yang kuat, dari 1998 hingga aksi-aksi belakangan. Namun, banyak aksi terjebak dalam siklus tuntutan luas tanpa strategi jangka panjang, atau terkontaminasi kekerasan yang justru melemahkan legitimasi. Kisah Belgrade, dipadukan dengan pengalaman lokal, menunjukkan beberapa hal yang bisa diadaptasi:

Pertama, mulailah dari isu konkret yang dirasakan luas. Karhutla, biaya pendidikan, atau korupsi spesifik lebih mudah dipahami daripada slogan umum. Data dan bukti memperkuat posisi, bukan sekadar emosi.

Kedua, bangun disiplin dan simbol yang kuat. Lautan cahaya atau momen hening lebih sulit dibantah daripada aksi yang berujung kerusuhan. Masyarakat lebih mudah mendukung gerakan yang menjaga ketertiban. Aksi 212 (2016) menjadi contoh lokal bahwa aksi besar dan tertib bisa menghasilkan dampak konkret.

Ketiga, pikirkan jalur institusional di samping tekanan jalanan. Tekanan jalanan efektif sebagai pembuka, tetapi perubahan berkelanjutan sering memerlukan saluran formal, dialog, audiensi, petisi, atau bahkan partisipasi elektoral. Banyak aksi lokal di Indonesia berakhir dengan dialog ketika pejabat merespons secara humanis, meski tidak selalu sempurna.

Keempat, hindari ketergantungan pada satu tokoh dan jaga agar gerakan tidak mudah “dibajak” oleh unsur yang ingin merusuh. Struktur desentralisasi dan keputusan kolektif lebih tahan terhadap tekanan.

Tentu saja, konteks berbeda. Serbia menghadapi rezim yang dinilai semakin otoriter, sementara Indonesia memiliki sistem yang lebih terbuka meski masih penuh tantangan. Pemerintah bisa saja bebal. Namun, prinsipnya sama: aksi yang bermutu, besar, disiplin, terorganisir, dan sulit diabaikan, lebih mungkin menarik simpati luas, menjaga momentum, dan menghasilkan perubahan yang bertahan daripada mengandalkan rusuh yang sering kali membuat tuntutan lebih sulit didengar secara serius.

Penutup: Dari Cahaya ke Perubahan

Lautan cahaya di Belgrade bukan akhir cerita. Setelah kemenangan elektoral, tantangan baru muncul: bagaimana menjalankan pemerintahan, menepati janji, dan menjaga semangat anti-korupsi ketika kekuasaan sudah di tangan. Namun, yang penting adalah bukti bahwa mahasiswa dan warga bisa mengorganisir diri secara bermutu dan mengubah arah politik, bahkan ketika penguasa awalnya keras kepala.

Di Indonesia, demo tidak harus menjadi pertunjukan kekuatan atau sekadar pelampiasan. Ia bisa menjadi ruang publik tempat argumen diuji, simbol diciptakan, dan tekanan dibangun secara cerdas. Ketika aksi dilandasi fakta, dijalankan dengan disiplin, dan diarahkan pada tujuan yang jelas, ia tidak hanya terdengar, melainkan juga diingat dan ditiru. Lautan cahaya itu mengingatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari keheningan yang bermakna dan tekanan yang berkelanjutan, bukan dari kekacauan yang mudah memudar atau dibalik menjadi alasan untuk lebih menekan.

Referensi

Arendt, H. (1958). The human condition. University of Chicago Press.

Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Columbia University Press.

Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy (W. Rehg, Trans.). MIT Press.

Sharp, G. (1973). The politics of nonviolent action (Vol. 1–3). Porter Sargent Publishers.

 

Ade Munajat. Pensiunan Guru. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

 

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...