Penulis: Ade Munajat

Ilustrasi
Oleh Ade Munajat. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)
Bayangkan
malam di alun-alun Slavija, Belgrade, Desember 2024. Puluhan ribu orang berdiri
diam selama lima belas menit. Tidak ada teriakan, tidak ada batu yang dilempar, tidak ada
kaca yang pecah. Yang ada hanya cahaya ribuan ponsel yang diangkat ke langit,
membentuk lautan cahaya di tengah keheningan. Lima belas menit untuk lima belas
nyawa yang hilang ketika kanopi stasiun kereta Novi Sad runtuh. Dari keheningan
itu, gerakan mahasiswa tumbuh, bertahan hampir dua tahun, dan pada 25 Oktober
2026 berhasil menggeser kekuasaan yang sudah berkuasa lebih dari satu dekade.
Ini bukan sekadar
demonstrasi. Ini adalah contoh demo bermutu: terorganisir, bermakna,
non-destruktif, dan akhirnya menghasilkan perubahan politik nyata. Di
Indonesia, di mana aksi massa sering kali terjebak antara harapan dan
kekacauan, kisah Belgrade menawarkan cermin sekaligus jawaban terhadap keraguan
yang sering muncul: “Pemerintah kita bebal. Kalau tidak rusuh, tuntutan tidak
akan didengar.”
Akar Masalah dan Awal
Gerakan
Semua
bermula dari tragedi 1 November 2024. Atap stasiun yang baru direnovasi di Novi
Sad ambruk, menewaskan 16 orang. Banyak warga melihatnya bukan sebagai
kecelakaan belaka, melainkan buah dari kelalaian dan korupsi. Mahasiswa
merespons dengan cara yang berbeda dari kebiasaan. Mereka memulai blokade
kampus, mengadakan vigil, dan menuntut transparansi dokumen renovasi serta
pertanggungjawaban pejabat.
Gerakan
ini bersifat leaderless. Keputusan diambil melalui plenum mahasiswa, forum
terbuka di kampus, bukan oleh satu tokoh karismatik. Tuntutan awal sederhana
dan konkret: investigasi transparan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan
terhadap mahasiswa, serta pengunduran diri pejabat terkait. Dari situ, gerakan
menyebar ke kota-kota lain, melibatkan petani, seniman, pengacara, dan warga
biasa. Pada Maret 2025, Belgrade menyaksikan salah satu demonstrasi terbesar
dalam sejarah modern Serbia, dengan perkiraan ratusan ribu orang.
Yang
membuat gerakan ini menonjol adalah disiplinnya. Mereka memakai simbol yang mudah
diingat: momen hening, lampu ponsel, bendera, dan pesan anti-korupsi yang
jelas. Bukan slogan kosong, melainkan tuntutan yang bisa diukur. Pemerintah
Serbia di bawah Aleksandar Vucic memang keras kepala. Selama berbulan-bulan
tuntutan diabaikan, bahkan direspons dengan intimidasi. Namun gerakan tidak
beralih ke strategi rusuh massal. Mereka memilih tekanan yang berkelanjutan dan
sulit dibingkai sebagai ancaman keamanan semata.
Mengapa
Demo Ini Bermutu, dan Mengapa Rusuh Bukan Jalan Pintas?
Demo
bermutu bukan soal jumlah massa semata, melainkan kualitas aksi dan dampaknya. Di Belgrade, beberapa
ciri menonjol:
Hasilnya
bukan hanya perubahan wajah kekuasaan, melainkan bukti bahwa aksi terorganisir
bisa menggeser sistem yang terasa stagnan, meski penguasa awalnya bebal.
Keraguan
bahwa “hanya rusuh yang didengar” sering muncul dari pengalaman nyata. Banyak
pemerintah memang mengabaikan aksi kecil atau damai yang tidak menimbulkan
tekanan cukup besar. Namun, penelitian Erica Chenoweth dan Maria Stephan dalam Why
Civil Resistance Works menunjukkan bahwa gerakan non-kekerasan secara
statistik berhasil kira-kira dua kali lebih sering daripada gerakan yang
mengandalkan kekerasan. Alasannya praktis: lebih mudah menarik dukungan luas
(termasuk kelas menengah dan profesional yang enggan ikut rusuh), lebih sulit
dibingkai sebagai “pengacau” atau “makar”, dan lebih sulit membenarkan represi
brutal di mata publik.
Rusuh
bisa memberi perhatian jangka pendek, tetapi sering berbiaya mahal. Legitimasi
moral mudah hilang. Isu inti (korupsi, keadilan) teralihkan oleh pertanyaan
“siapa yang merusak”. Korban jatuh, properti rusak, dan trauma masyarakat
memperdalam polarisasi. Di banyak kasus, pemerintah justru mendapat pembenaran
untuk menindak lebih keras. Gerakan Belgrade menunjukkan bahwa tekanan besar tidak harus
berarti kekerasan. Tekanan yang efektif adalah kombinasi massa besar dan
berkelanjutan, tuntutan jelas, disiplin, serta jalur institusional (termasuk
elektoral).
Dasar Penopang Demo
Bermutu
Kisah Belgrade selaras
dengan beberapa gagasan klasik tentang demokrasi dan aksi politik.
Hannah Arendt, dalam The
Human Condition (1958), menekankan pentingnya action di ruang
publik. Bagi Arendt, manusia menjadi politik
ketika mereka muncul bersama di ruang bersama, berbicara dan bertindak secara
bebas. Lautan cahaya di Belgrade adalah bentuk action yang konkret:
orang-orang menampakkan diri, menciptakan ruang publik baru di tengah
keheningan. Mereka tidak hanya menuntut, melainkan menunjukkan bahwa kekuasaan
tidak hanya berada di tangan penguasa, tetapi juga di tangan mereka yang
berkumpul secara kolektif.
Gene Sharp, dalam The
Politics of Nonviolent Action (1973), menunjukkan bahwa rezim bergantung
pada kepatuhan rakyat. Ketika rakyat menarik kepatuhan secara terorganisir, melalui
boikot, blokade simbolis, atau demonstrasi disiplin, kekuasaan mulai retak.
Gerakan mahasiswa Serbia secara praktis menerapkan ini. Mereka tidak
menghancurkan infrastruktur, melainkan menahan ruang publik dan memaksa
penguasa merespons. Non-kekerasan bukan kelemahan, melainkan strategi yang
menjaga legitimasi dan memperluas dukungan, bahkan ketika penguasa terasa
bebal.
Dari
sisi teori demokrasi, gagasan deliberatif Jürgen Habermas relevan. Habermas
menekankan pentingnya komunikasi rasional di ruang publik agar keputusan
politik lebih sah. Gerakan Belgrade, meskipun dimulai di jalanan, berkembang
menjadi tuntutan institusional dan melibatkan diskusi di plenum. Mereka tidak
hanya berteriak, melainkan membangun argumen yang bisa diikuti warga luas:
korupsi membunuh, akuntabilitas harus ditegakkan.
Ketiga
pemikiran ini saling melengkapi. Arendt mengingatkan pentingnya kehadiran
bersama. Sharp menunjukkan kekuatan penarikan kepatuhan tanpa kekerasan.
Habermas menekankan perlunya argumen yang bisa diuji. Demo bermutu
menggabungkan ketiganya, dan bukti empiris dari Chenoweth serta Stephan
memperkuat bahwa jalur ini lebih sering menghasilkan perubahan yang bertahan
daripada mengandalkan kekacauan.
Pelajaran
untuk Indonesia
Indonesia
memiliki sejarah gerakan mahasiswa yang kuat, dari 1998 hingga aksi-aksi
belakangan. Namun, banyak aksi terjebak dalam siklus tuntutan luas tanpa
strategi jangka panjang, atau terkontaminasi kekerasan yang justru melemahkan
legitimasi. Kisah Belgrade, dipadukan dengan pengalaman lokal, menunjukkan
beberapa hal yang bisa diadaptasi:
Pertama,
mulailah dari isu konkret yang dirasakan luas. Karhutla, biaya pendidikan, atau
korupsi spesifik lebih mudah dipahami daripada slogan umum. Data dan bukti
memperkuat posisi, bukan sekadar emosi.
Kedua,
bangun disiplin dan simbol yang kuat. Lautan cahaya atau momen hening lebih
sulit dibantah daripada aksi yang berujung kerusuhan. Masyarakat lebih mudah
mendukung gerakan yang menjaga ketertiban. Aksi 212 (2016) menjadi contoh lokal
bahwa aksi besar dan tertib bisa menghasilkan dampak konkret.
Ketiga, pikirkan jalur
institusional di samping tekanan jalanan. Tekanan jalanan efektif sebagai
pembuka, tetapi perubahan berkelanjutan sering memerlukan saluran formal, dialog,
audiensi, petisi, atau bahkan partisipasi elektoral. Banyak aksi lokal di
Indonesia berakhir dengan dialog ketika pejabat merespons secara humanis, meski
tidak selalu sempurna.
Keempat, hindari ketergantungan
pada satu tokoh dan jaga agar gerakan tidak mudah “dibajak” oleh unsur yang
ingin merusuh. Struktur desentralisasi dan keputusan kolektif lebih tahan
terhadap tekanan.
Tentu saja, konteks
berbeda. Serbia menghadapi rezim yang dinilai semakin otoriter, sementara
Indonesia memiliki sistem yang lebih terbuka meski masih penuh tantangan.
Pemerintah bisa saja bebal. Namun, prinsipnya sama: aksi yang bermutu, besar,
disiplin, terorganisir, dan sulit diabaikan, lebih mungkin menarik simpati
luas, menjaga momentum, dan menghasilkan perubahan yang bertahan daripada
mengandalkan rusuh yang sering kali membuat tuntutan lebih sulit didengar
secara serius.
Penutup:
Dari Cahaya ke Perubahan
Lautan
cahaya di Belgrade bukan akhir cerita. Setelah kemenangan elektoral, tantangan
baru muncul: bagaimana menjalankan pemerintahan, menepati janji, dan menjaga
semangat anti-korupsi ketika kekuasaan sudah di tangan. Namun, yang penting
adalah bukti bahwa mahasiswa dan warga bisa mengorganisir diri secara bermutu
dan mengubah arah politik, bahkan ketika penguasa awalnya keras kepala.
Di
Indonesia, demo tidak harus menjadi pertunjukan kekuatan atau sekadar
pelampiasan. Ia bisa menjadi ruang publik tempat argumen diuji, simbol
diciptakan, dan tekanan dibangun secara cerdas. Ketika aksi dilandasi fakta,
dijalankan dengan disiplin, dan diarahkan pada tujuan yang jelas, ia tidak
hanya terdengar, melainkan juga diingat dan ditiru. Lautan cahaya itu
mengingatkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari keheningan yang bermakna
dan tekanan yang berkelanjutan, bukan dari kekacauan yang mudah memudar atau
dibalik menjadi alasan untuk lebih menekan.
Referensi
Arendt, H. (1958). The human
condition. University of Chicago Press.
Chenoweth, E., & Stephan, M. J.
(2011). Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent
conflict. Columbia University Press.
Habermas, J. (1996). Between
facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy (W.
Rehg, Trans.). MIT Press.
Sharp, G. (1973). The politics of
nonviolent action (Vol. 1–3). Porter Sargent Publishers.
Ade Munajat. Pensiunan Guru. Anggota
Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)