LAVA TOUR MERAPI: KETIKA BENCANA DIJUAL DAN WARGA DILUPAKAN

Oleh Aneke Valensia

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Pascasarjana Pendidikan Geografi,

Surabaya, Indonesia

Email: [email protected]

Jalanan masih basah, kabut tipis menutup Merapi. 15 menit kemudian, berhenti di depan Bunker Kaliadem. Pemandu menunjuk bekas aliran awan panas 2010 yang menghitamkan dinding bunker. “Di sini, Mbah Marijan bertahan sampai akhir,” katanya. Wisatawan manggut, foto, lalu naik lagi. Dalam 3 jam, terlihat 6 titik, bayar Rp500 ribu per jeep, dan pulang dengan cerita tentang “wisata bencana”, yang jarang diceritakan.

Di balik 15 menit itu ada ekonomi sekitar Rp.42 miliar per tahun, 2.000 pekerja, dan konflik yang membuat warga asli perlahan tersingkir dari tanahnya sendiri. Lava Tour Merapi adalah kisah tentang bagaimana bencana bisa jadi komoditas. Komoditas yang tidak pernah adil. Komoditas ini Lahir dari industri sebuah reruntuhan yang terjadi sebelum 2010. Desa Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo yang semula hidup dari salak pondoh, jagung, dan sapi perah. Harga tanah Rp50-100 ribu per meter. Hidup lambat, tapi stabil.

Letusan Merapi 26 Oktober 2010 mengubah lanskap lereng selatan secara drastis. Material vulkanik menutup ribuan hektar lahan pertanian, sementara perubahan aliran air membuat sebagian wilayah tidak bisa ditanami selama beberapa tahun. Pemerintah menetapkan status Awas dan mengevakuasi lebih dari 300 ribu warga ke lokasi yang lebih aman. Status turun ke Normal pada 2011, warga pulang ke tanah yang tidak bisa ditanami 2-3 tahun. Pilihannya sederhana yaitu mati kelaparan atau mencari uang cepat.

Jeep bekas polisi dan TNI yang tersisa pasca erupsi jadi jawaban. Awalnya hanya 20 unit. Jeep menjadi pembuka jalan dalam pergerakan ekonomi. Melalui ini, awalnya digunakan untuk mengantar peneliti, jurnalis, keluarga korban. Lama-lama jadi wisata. Pemerintah daerah melihat peluang. Jalur Kaliadem resmi dibuka 2012. Tidak ada investasi besar. Tidak ada pelatihan. Yang ada hanya permintaan pasar. Foto bunker viral. Turis domestik datang. Lalu turis asing.

Dalam 8 tahun, 500 jeep beroperasi setiap akhir pekan. Ini bukan perencanaan. Ini akumulasi kelangsungan hidup. Oleh karena tidak direncanakan, maka belum terdapat aturan yang meregulasi. Akibatnya konflik.  Mesin Uang menjadi tidak stabil. Angka di mesin uang Lava Tour tidak kecil. Data Dinas Pariwisata Sleman mencatat kunjungan Lava Tour mencapai 170-190 ribu wisatawan per tahun. Dengan harga paket rata-rata Rp500 ribu per jeep untuk 4 orang, perputaran uang kotor diperkirakan berada di kisaran Rp.22.5 milyar per tahun. Angka ini jauh di bawah perkiraan sebelumnya karena kapasitas jalur dan faktor cuaca membatasi operasional harian. Setelah dipotong BBM, perawatan, komisi basecamp, dan retribusi, uang bersih yang berputar di desa sekitar Rp.16 milyar per tahun. Masalahnya, uang itu hanya mengalir saat gunung “baik-baik saja”.

Merapi punya 4 level status. Begitu naik ke Siaga, semua jalur ditutup. Tidak ada kompromi. Penutupan 4 bulan pada 2023 memusnahkan Rp22.5 milyar omzet. Driver jeep yang cicilannya Rp.4 juta per bulan tiba-tiba tidak punya pemasukan. Banyak yang pinjam rentenir untuk bayar angsuran. Ketergantungan ini menciptakan ekonomi musiman yang ganas. Saat ramai, driver kerja 12 jam sehari. Saat sepi, mereka nganggur total. Tidak ada tabungan, tidak ada asuransi, tidak ada skema dana darurat. Pemerintah meninabobokan dengan bilang “Tunggu gunung normal lagi.”

Siapa yang Menang, Siapa yang Kalah. Ekonomi Lava Tour tidak merata. Kondisi ini menciptakan tiga kelas baru di lereng Merapi. Kelas pertama: Pemilik jeep dan basecamp. Biasanya bukan warga asli. Mereka datang dari Sleman kota, Jogja, bahkan Jakarta pasca 2015. Modal mereka besar. Satu unit jeep bekas harganya Rp120-150 juta. Tambah modifikasi, jadi Rp180 juta. Mereka beli 5-10 unit sekaligus. Hasilnya, 20% pelaku menguasai 80% pendapatan.

Kelas kedua: Driver dan kenek. Banyak yang warga asli. Penghasilan mereka Rp6-7 juta per bulan di musim normal. Kedengarannya besar untuk ukuran desa. Tapi itu tidak sebanding dengan risiko. Jalur Kaliadem curam, berpasir, dan sering longsor kecil. Kecelakaan terjadi 2-3 kali setahun. Tidak ada BPJS Ketenagakerjaan.

Kelas ketiga: Warga tanpa akses. Mereka yang tidak punya modal, tidak punya koneksi ke asosiasi, dan tidak punya tanah di jalur wisata. Mereka jadi penonton. Yang paling parah: mereka yang tanahnya dijual paksa karena tidak kuat bayar PBB. Data Desa Kepuharjo 2024 mencatat 124 KK sudah pindah ke bawah lereng sejak 2018. Alasannya sama: “Tanah naik, pajak naik, kami nggak kuat.” Kenaikan harga tanah menjadi salah satu indikator gentrifikasi di lereng Merapi. Sebelum erupsi 2010, lahan di Kaliadem dijual sekitar Rp50-100 ribu per meter persegi. Pada 2025, zona wisata seperti Kaliadem dan Museum Sisa Hartaku sudah mencapai Rp1,5-1,8 juta per meter persegi, didorong oleh perbaikan akses dan masuknya investor luar. Kenaikan 18 kali lipat dalam 15 tahun. Untuk beli 200 m² di Kinahrejo sekarang butuh Rp360 juta. Itu 15 tahun gaji UMR Sleman.

Konflik yang Sengaja DipeliharaAda empat asosiasi jeep di Merapi: AJEPI, AKJ, JKM, JKJM. Secara teori mereka bersatu. Di lapangan, mereka bersaing. Konfliknya sederhana: siapa yang dapat jalur, siapa yang dapat tamu, siapa yang berani langgar aturan. Praktik “jemput liar” merajalela. Driver menunggu di jalan utama, menawarkan harga di bawah basecamp resmi. Wisatawan tergoda. Asosiasi resmi rugi. Lalu mereka balas dengan menurunkan harga di bawah modal. Perang harga terjadi. Yang menang bukan warga, tapi aplikasi booking online dan investor luar yang bisa tahan rugi 6 bulan.

Hubungan dengan Taman Nasional Gunung Merapi juga retak. TNGM berwenang menentukan jalur aman. Tapi pengawasan minim. Banyak driver keluar jalur untuk cari spot foto ekstrem. Alasannya adalah konten. Video “jeep hampir hanyut lahar dingin” lebih cepat viral daripada foto bunker. Hasilnya adalah erosi di tebing Sungai Gendol meningkat 1-2 meter per tahun. Saat hujan deras, lahar dingin lebih mudah turun. Wisata yang katanya “edukasi bencana” malah memperparah risiko bencana.

Penambang Pasir adalah Musuh Sekaligus Penolong. Sebelum jeep ramai, ada penambang pasir. Penambang pasir adalah pemain lama. Secara hukum, aktivitas penambangan adalah ilegal karena masuk zona rawan bencana. Tapi secara sosial, kegiatan ini sangat vital mendukung perekonomian. Saat wisata tutup, penambang adalah satu-satunya pemasukan. Jumlah penambang sebanyak 800-1.200 orang bergantung di sana. Penghasilan penambang tradisional Rp300-500 ribu per hari. Kalau punya truk sendiri, bisa Rp2 juta per hari. Konflik dengan jeep tak terhindarkan. Jalur Kaliadem dulunya jalan tambang. Sekarang jadi jalur wisata. Truk dan jeep berpapasan di jalan selebar 3 meter. Cekcok, senggolan, bahkan tawuran pernah terjadi. Pemerintah memilih jalan tengah dengan tutup mata saat status Normal. Ini kebijakan abu-abu yang nyaman untuk semua pihak, kecuali lingkungan. Bekas galian membuat Kali Gendol dan Kali Kuning melebar. Debu tambang memicu ISPA di Kepuharjo saat kemarau.

Akibat lain adalah gentrifikasi halus yang tidak disadari. Gentrifikasi di kota terjadi lewat mall dan apartemen. Di Merapi, ia terjadi lewat “basecamp wisata” dan “villa view Merapi”. Prosesnya tiga tahap yaiu Wisata ramai maka nilai tanah naik. PBB naik 5-10 kali lipat akibatnya warga asli tidak kuat bayar. Jual tanah ke investor maka pindah ke bawah lereng. Investor bangun homestay, glamping, dan villa. Investor berdalih dengan nama “Desa Wisata Merapi” tapi pekerjanya didatangkan dari luar. Warga asli jadi satpam, tukang bersih-bersih, dan tukang parkir. Status penduduk turun dari pemilik tanah menjadi pekerja musiman. Ini bukan teori. Hal ini dapat dibuktikan dari jalan ke Kinahrejo sekarang. Banyak rumah tua digusur, diganti villa kayu dengan kolam renang. Pemiliknya orang Jakarta. Penjaganya orang Kepuharjo. “Dulu tanah bapak saya,” kata seorang warga sambil menunjuk villa itu. “Sekarang saya yang jaga.”

Kondisi ini perlu dicarikan solusi. Bukan Menutup, Tapi Menata. Menutup Lava Tour adalah membunuh diri melalui sektor ekonomi. Tapi membiarkan seperti sekarang juga bunuh diri sosial. Jalan tengahnya ada, dan tidak mahal. Pertama, satu sistem booking digital terpusat. Hilangkan jemput liar. Semua tamu daftar lewat aplikasi desa. Pendapatan dibagi otomatis: 60% driver, 25% pemilik jeep, 10% asosiasi, 5% desa. Transparan, tidak bisa dimanipulasi. Kedua, kuota kepemilikan 40% untuk warga asli. Setiap izin basecamp baru harus dimiliki minimal 40% oleh KTP Kepuharjo, Umbulharjo, Glagaharjo. Ini sudah diterapkan di Bromo dan terbukti memperlambat gentrifikasi. Ketiga, dana darurat dari retribusi. 5% retribusi desa masuk ke dana talangan. Saat Merapi Siaga, dana itu dipakai bayar cicilan jeep dan kebutuhan pokok driver selama 3 bulan. Model ini sudah berjalan di Kelud dan efektif menahan utang rentenir. Keempat, sertifikasi pemandu mitigasi bencana. Setiap driver wajib lulus pelatihan BPPTKG. Bukan sekadar bawa wisatawan, tapi bisa menjelaskan mitigasi dan evakuasi. Ini yang membedakan Lava Tour Merapi dengan wisata jeep biasa di Bromo.

Jangan Jadikan Merapi Seperti Bali. Fenomena penguasaan aset wisata oleh pihak luar juga terjadi di Bali. Studi tentang pariwisata Bali menunjukkan bahwa hilangnya kendali warga lokal terhadap lahan dan usaha wisata menjadi salah satu faktor utama yang mengubah struktur ekonomi lokal. 10 tahun lalu, warga Bali masih mayoritas pemilik kos dan restoran. Sekarang, 60% aset wisata di Ubud dan Canggu milik o rang luar.Merapi sedang menuju ke arah yang sama. Bedanya, kita sudah melihat polanya. Lava Tour Merapi bisa jadi model wisata bencana terbaik di Asia Tenggara. Syaratnya satu yaitu warga asli harus tetap jadi pemain utama, bukan figuran. Kalau tidak, 10 tahun lagi yang tersisa dari Merapi hanya cerita. Cerita tentang desa yang kaya wisata, tapi miskin tanah.