LIKU LIKU KENAIKAN PANGKAT GURU

Oleh

1. Dra. Sovia Isniati, M.Pd.

(Guru Geografi dan Waka Humas SMAN 1 Kretek Bantul)

2. Drs. Priyono, M.Si.

(Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Kolumnis Radar Solo pada Kolom Taklim)

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai Visi Kemdikbud 2025 yaitu Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi, diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan Profesi Guru merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dipandang sebagai momen penting perjalanan profesi guru di Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi guru saat ini, keputusan menteri ini tampaknya diperlukan berbagai penyesuaian. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Sesuai dengan amanat peraturan tersebut, pengembangan profesi bagi Guru sebagai salah satu unsur utama dalam kenaikan pangkat dan pengembangan kariernya, selain kegiatan pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah yang diberikan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru.

Harapannya melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan akan terwujud guru yang profesional yang bukan hanya sekadar memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang. Keputusan ini telah mengukuhkan guru sebagai jabatan fungsional, di mana proses kenaikan pangkat dan jabatan guru yang semula dilakukan secara otomatis dan periodik (per 4 tahun) diubah menjadi berdasarkan angka kredit, sehingga memungkinkan guru untuk dapat mengajukan kenaikan pangkat dan golongan kurang dari 4 tahun.

Namun  banyak  yang  beranggapan  bahwa terhitung awal 2013, hak guru untuk naik pangkat terkesan dipersulit dengan adanya sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG) dilengkapi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Sebelum mengusulkan kenaikan pangkat, kita terlebih dahulu mengusulkan penetapan angka kredit dengan membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disertai berkas kelengkapannya. Selain berkas kepegawaian, kita juga harus menyiapkan bukti fisik Penilaian Kinerja Guru (PKG), Laporan pengembangan diri, publikasi ilmiah, tugas-tugas tambahan, maupun unsure penunjang. Kita harus membuatnya sesuai dengan ketentuan yang ada di buku 4 yang berisi pedoman perolehan angka kredit bagi guru.

Guru yang akan naik pangkat harus mengumpulkan angka kredit dari publikasi ilmiah atau karya inovatif sebagai berikut: Untuk naik pangkat dari III/b ke III/c 4 poin, III/c dke III/d 6 poin, III/d ke IV/a sebanyak 8 poin. Sementara itu, guru yang naik pangkat dari IV/a ke IV/b harus mengumpulkan angka kredit 10 poin. Yang menjadi persoalan, membuat suatu karya tulis, apalagi yang bersifa tilmiah, ternyata bukan pekerjaan mudah bagi guru. Dalam dunia pendidikan di tanah air, hal ini sudah menjadi masalah nasional. Sebagian besar guru mengalami kesulitan memperoleh angka kredit yang diperoleh dari kegiatan membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI). Akibatnya, proses kenaikan jenjang kepangkatan menjadi berhenti pada jenjang tertentu.

Menulis karya tulis ilmiah memang masih merupakan masalah yang umum dihadapi guru. Keterbatasan kemampuan guru dalam menulis dan melakukan penelitian disinyalir menjadi masalah utama yang dihadapi. Di samping keterbatasan kemampuan juga disebabkan oleh keterbatasan waktu. Para guru yang bersertifikasi bahkan wajib mengajar selama 24 jam per minggu. Di sisi lain, untuk membuat karya tulis hasil penelitian, semisal penelitian tindakan kelas (PTK) butuh waktu yang cukup. Proses PTK mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Selain masalah keterbatasan waktu, para guru memiliki kendala dalam pelaksanaan PTK, membuat laporan PTK dan menuangkan hasil PTK tersebut dalam bentuk naskah publikasi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun karya ilmiah populer yang dimuat pada surat kabar. Tentu hal ini sangat menyita waktu bahkan terkadang agak mengganggu tugas kita mengajar. Di lapangan banyak kita temui, guru dalam pangkat dan golongan yang sama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Urusan kenaikan pangkat dianggap sebuah momok dan membebani tugas guru.

Dari beberapa sumber di lapangan juga diketahui bahwa selama ini cukup banyak guru yang sudah melaporkan kegiatan pengembangan profesinya. Namun hasil penilaian laporan yang dilakukan oleh tim penilai ternyata banyak karya tulis ilmiah yang dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Alhasil usulan angka kredit untuk kegiatan pengambangan profesi tersebut akhirnya ditolak dan guru tidak dapat naik pangkat. Selama ini yang terjadi adalah, para guru dalam menulis karya ilmiahnya sudah mengundang dan dibimbing para pakar yang terdiri dari para dosen dari perguruan tinggi, namun selalu saja karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian maupun makalah selalu banyak yang ditolak. Kondisi demikian membuat para guru merasa frustasi dan menjadi malas untuk mencoba lagi mengirimkan karya tulis untuk dinilai. Kejadian seperti di atas banyak menimpa para guru dan menimbulkan kesan bahwa guru dihambat kenaikan pangkatnya. Kesan tersebut meluas di kalangan guru dan menjadikan guru apatis dalam kenaikan pangkatnya.

Menurut salah satu tim penilai pusat, sebenarnya dalam penilaian karya tulis ilmiah tersebut sudah cukup banyak kelonggaran yang dilakukan, bila dibandingkan persyaratan karya tulis ilmiah untuk dosen misalnya. Para guru menilai bahwa persyaratan karya tulis ilimiah tersebut terlalu sulit sedangkan menurut tim penilai sudah cukup longgar. Di sini terlihat belum adanya titik temu sehingga masalah di atas menjadi masalah yang cukup menggelisahkan para guru. Selain masalah tersebut keengganan guru untuk mengurus kenaikan pangkat juga disebabkan oleh pertimbangan finansial, banyak dari para guru beranggapan sulitnya pengurusan kenaikan pangkat tidak sesuai dengan  penghargaan yang didapat, artinya pengurbanan yang sudah dilakukan (biaya, tenaga, dan waktu) belum sesuai dengan hasil yang didapat. Bahkan ada para guru yang enggan untuk naik pangkat ke golongan IV karena pada golongan tersebut potongan pajaknya lebih besar( golongan IV PPh 15%, Golongan III  PPh 5%).

Beberapa hal tersebut adalah problematika riil yang ditemui di lapangan. Memang permasalahan ini tidak bisa digeneralisasi pada semua guru, karena ada juga beberapa guru yang justru sangat cepat memperoleh kenaikan pangkat sehingga para guru ini merasa lebih dihargai, tetapi juga tidak sedikit para guru yang merasa kenaikan pangkat ini sebagai  uatu beban, sehingga sangatlah penting dipikirkan oleh semua stakeholder, solusi-solusi yang tepat sehingga peraturan kenaikan pangkat ini bisa dilaksanakan dan dinikmati dengan riang gembira oleh semua guru.

Akan lebih baik jika peraturan tersebut dikaji kembali apakah Permenegpan-RB Nomor 16 Tahun 2009 beserta aturan-aturan pendukungnya menyebabkan bertambah banyaknya jumlah guru yang tidak dapat naik pangkat, atau bahkan sebaliknya peraturan baru tersebut dapat menurunkan jumlah guru yang tidak bisa naik pangkat sampai dengan waktu yang ditentukan.

Tapi ada juga guru/dosen yang berpendapat bahwa kenaikan pangkat di samping indikator peningkatan karier yang merupakan sebuah keniscayaan, adalah sebuah kewajiban untuk menyebarkan ilmu kepada yang lain. Jika seorang guru punya publikasi dalam bentuk buku misalnya maka akan memperoleh manfaat yang lebih luas karena dibaca banyak orang dan sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan diri di depan peserta didik dan memberi manfaat dunia dan akhirat.

Banyaknya publikasi menjadi dambaan guru atau dosen, sekaligus bisa menjadi alat promosi individu maupun lembaga di mana dia bekerja. Seseorang bisa menjadi dikenal karena lembaganya, akan tetapi bisa sebaliknya. Semakin banyak publikasi menjadi ukuran semakin profesionalnya seorang guru, lepas ada yang tidak setuju. Konsep reward di samping sebagai pemantik atau pendorong, akan tetapi harus diletakkan dalam konteks bahwa bekerja adalah ibadah, yang akan mendapat reward tidak hanya di dunia tapi juga dalam kehidupan abadi kelak. Inilah konteks transendental.