Penulis: A. Rusdiana

A. Rusdiana
“Di tengah budaya “asal viral”, literasi moral menjadi benteng terakhir
pemuda agar tetap bertanggung jawab, beretika, dan berkarakter digital.”
Fenomena digital hari ini menghadirkan
paradoks: konektivitas meningkat, tetapi kedalaman moral menurun. Banyak pemuda terjebak dalam budaya “asal unggah” tanpa menyaring
nilai etis di balik setiap konten. Data CNBC Indonesia (Desember 2024)
menegaskan, tingkat literasi Indonesia sangat rendah hanya 0,001%
masyarakat yang memiliki minat membaca. Rendahnya literasi dasar ini berdampak
serius pada rendahnya literasi moral dan tanggung jawab publik di ruang
digital. Jürgen Habermas (1984) dalam teori communicative
action, menegaskan bahwa “komunikasi yang sehat menuntut tiga pilar:
kejujuran (truthfulness), kejelasan (intelligibility), dan
niat baik (rightness).” Ketika komunikasi digital kehilangan
ketiganya, maka ruang publik berubah menjadi arena kebisingan.
Dalam konteks tema Hari Sumpah Pemuda 2025 “Pemuda Pemudi
Bergerak, Indonesia Bersatu”, literasi moral menjadi kekuatan pengikat
agar gerak pemuda tidak kehilangan arah nilai. Sementara dalam perkuliahan (minggu ke-X) Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan:
SIM Keuangan – Kerangka Pemikiran Penelitian), literasi moral
berfungsi seperti sistem akuntabilitas intelektual. Ia menuntut setiap
akademisi dan calon pendidik untuk memiliki integritas dalam meneliti,
mengelola informasi, dan mempertanggungjawabkan pengetahuan secara publik.
Tulisan ini bertujuan menunjukkan bagaimana literasi moral dan
tanggung jawab publik dapat menjadi kompetensi utama pemuda dalam menghadapi
era digital sebagai wujud nyata semangat Sumpah Pemuda yang relevan hingga hari
ini. Berikut lima pilar Literasi Moral Dan Tanggung Jawab Publik:
Pertama: Literasi Moral sebagai Dasar Inovasi Beretika; Pemuda
yang melek moral tidak hanya kreatif, tetapi juga selektif. Mereka memahami bahwa inovasi tanpa nilai
hanya menghasilkan disrupsi tanpa arah. Literasi moral mengajarkan kemampuan
membedakan antara trending dan meaningful, antara popular
dan responsible. Dalam konteks pendidikan, mahasiswa perlu membangun
kebiasaan reflektif menilai dampak sosial dari setiap gagasan sebelum
memublikasikannya. Inilah wujud kecerdasan etis yang membedakan antara pencipta
konten dan pembangun peradaban.
Kedua: Tanggung Jawab Publik dalam Era
Post-Truth; Era post-truth ditandai dengan dominasi emosi atas fakta. Literasi moral menuntut kemampuan
kritis dan empatik sekaligus: kritis terhadap informasi, empatik terhadap
dampaknya. Tanggung jawab publik berarti sadar bahwa setiap klik, komentar,
atau unggahan adalah bagian dari citra moral bangsa. Pemuda harus menumbuhkan
etika digital sebagai kesadaran publik, bukan sekadar kontrol sosial. Seperti SIM
keuangan dalam lembaga pendidikan yang menjamin transparansi, tanggung
jawab publik di ruang digital menjamin kepercayaan sosial.
Ketiga: Kolaborasi Nilai di Tengah
Budaya Viral; Sumpah Pemuda mengajarkan semangat persatuan berbasis nilai, bukan
sekadar kesamaan tujuan. Literasi
moral hari ini menuntut kolaborasi lintas komunitas untuk menjaga ekosistem
digital yang sehat. Pemuda dapat memanfaatkan komunitas daring sebagai learning
community yang saling mengingatkan dan berbagi praktik etis. Kolaborasi
berbasis nilai inilah yang membedakan gerakan pemuda berkarakter dari sekadar
pengikut tren viral.
Keempat: Literasi Moral sebagai Kerangka
Penelitian dan Profesionalitas; Dalam konteks akademik, literasi moral menuntun
mahasiswa dan peneliti untuk jujur dalam data, transparan dalam metode, dan
bertanggung jawab terhadap hasilnya. Kerangka
Pemikiran Penelitian bukan hanya tentang struktur
logis, tetapi juga moralitas ilmiah. Pemuda akademik perlu menyadari bahwa
plagiarisme, manipulasi data, atau publikasi semu adalah bentuk pengkhianatan
terhadap tanggung jawab publik. Oleh karena itu, literasi moral menjadi indikator utama kompetensi SDM
pendidikan yang unggul.
Kelima: Spirit Sumpah Pemuda: Bergerak
dengan Kesadaran Nilai; Semangat “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu” tidak hanya mengajak
bergerak secara fisik, tetapi juga secara moral dan intelektual. Literasi moral mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi harus
diimbangi dengan kesadaran nilai. Tanggung jawab publik menjadi fondasi
persatuan yang tahan terhadap perpecahan akibat disinformasi dan polarisasi
digital. Pemuda yang sadar nilai bukan hanya digital native, tetapi digital
guardian—penjaga moralitas bangsa di dunia maya.
Literasi moral dan tanggung jawab publik bukan sekadar tuntutan
etika, melainkan kompetensi strategis bagi generasi muda Indonesia. Pemuda
berperan sebagai penggerak nilai di tengah arus informasi tanpa batas. Bagi pendidik,
perlu menanamkan pendidikan karakter digital melalui kurikulum yang integratif.
Bagi kampus dan IBPT, penting menciptakan ruang dialog etis
antar-mahasiswa. Bagi pemerintah, perlu memperkuat ekosistem
literasi moral melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk platform media dan
komunitas digital.
Menjadi pemuda literat moral berarti menjaga keutuhan nilai bangsa
di tengah derasnya arus digitalisasi. Dari ruang kelas hingga media sosial,
setiap tindakan pemuda adalah pernyataan tanggung jawab publik. Di era viral
ini, inovasi sejati lahir bukan dari kecepatan berbagi, tetapi dari keberanian
menjaga nilai. Wallahu A’lam.
Penulis:
