LOMPAT JABATAN: Antara Keputusan, Kompetensi, dan Kepercayaan Publik

Oleh H. Nanang, S.H.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut

Tiba-tiba ada kegelisahan yang belakangan ini mengendap di ruang-ruang diskusi pendidikan di Garut. Ia tidak meledak dalam bentuk amarah, tidak pula menjelma demonstrasi. Kegelisahan itu hadir dalam bentuk tulisan reflektif seorang tokoh pendidikan mantan Kepala Dinas Pendidikan yang sudah puluhan tahun mengabdi, memahami denyut nadi sekolah, dan menghafal persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya. Sebuah tulisan yang tenang, tetapi tajam. Santun, namun menggugat logika.

Tulisan itulah yang kemudian “memanggil” Dewan Pendidikan untuk ikut angkat bicara. Bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk menjaga agar percakapan publik tentang pendidikan tetap berada di jalur rasional, objektif, dan bermartabat. Terutama ketika isu yang dibahas bukan isu remeh: pelantikan seorang guru SMP yang tiba-tiba menduduki jabatan eselon III sebagai Kepala Bidang SD di Dinas Pendidikan.

Ini bukan soal siapa orangnya. Ini bukan pula soal suka atau tidak suka. Yang dipersoalkan adalah logika kebijakan, jalur kompetensi, dan rekam jejak profesional dalam sebuah sistem yang seharusnya berdiri di atas prinsip meritokrasi.

Ketika Jabatan Melompat, Logika Tertinggal

Istilah lompat jabatan terdengar ringan, bahkan sering dianggap wajar dalam birokrasi. Namun dalam dunia pendidikan, istilah ini menyimpan konsekuensi yang panjang. Sebab pendidikan terutama pendidikan dasar bukan sekadar urusan administrasi, melainkan urusan peradaban.

Sekolah Dasar adalah pondasi. Di sanalah karakter dibentuk, literasi ditanamkan, numerasi dipupuk, dan kecintaan pada belajar mulai dikenalkan. Salah urus di SD tidak langsung terasa hari ini atau besok. Dampaknya baru akan terlihat 10 hingga 15 tahun ke depan, ketika satu generasi tumbuh dengan fondasi rapuh.

Karena itu, pertanyaan yang muncul bukanlah pertanyaan politis, melainkan pertanyaan profesional: Apa jalur kompetensi pejabat yang dilantik? Apa rekam jejaknya di dunia SD?

Apakah ia pernah berkecimpung langsung dalam problematika guru SD, kepala sekolah SD, dan pengelolaan pembelajaran dasar? Ataukah kita sedang menormalkan logika “yang penting jabatan”?

Pertanyaan-pertanyaan ini sah. Bahkan sangat sah. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar karier seseorang, tetapi masa depan pendidikan dasar di Garut.

Yang Membuat Gaduh Bukan Orangnya

Penting ditegaskan: kegaduhan ini bukan disebabkan oleh sosok yang dilantik. Ia adalah bagian dari sistem, dan bisa jadi hanya menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Yang membuat gaduh justru diamnya sistem.

Sistem yang seolah lupa bahwa di bawah sana di sekolah-sekolah SD ada ribuan guru yang sudah puluhan tahun berkutat dengan persoalan nyata: kelas gemuk, sarana terbatas, administrasi menumpuk, literasi rendah, numerasi lemah, dan tuntutan kurikulum yang terus berubah.

Mereka paham lapangan. Mereka paham masalah. Mereka tahu betul bahwa mengelola SD bukan pekerjaan instan. Maka wajar jika muncul rasa terlewati, bahkan terabaikan, ketika jabatan strategis itu seolah “dilompati” begitu saja.

Pengalaman panjang semestinya dihargai. Bukan selalu harus berujung jabatan, tetapi minimal menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan keputusan.

Jabatan Naik, Kepercayaan Publik Turun?

Di sinilah persoalan menjadi lebih luas. Kepercayaan publik adalah modal utama dalam tata kelola pendidikan. Sekali kepercayaan itu runtuh, kebijakan sebaik apa pun akan dicurigai.

Ketika publik melihat promosi jabatan yang tidak mudah dipahami secara rasional, maka yang muncul            adalah  pertanyaan:

Apakah promosi dalam pendidikan berbasis kompetensi, atau cukup berbasis keputusan atasan?

Jika jawabannya tidak jelas, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di internal birokrasi, tetapi juga di ruang kelas. Guru akan bertanya dalam diam. Kepala sekolah akan menyimpan kegelisahan. Dan sistem berjalan tanpa ruh kepercayaan.

Tugas dan Fungsi Kabid SD: Tidak Sederhana

Jabatan Kepala Bidang SD bukan jabatan administratif semata. Ia memikul tanggung jawab besar, antara lain: Perumusan kebijakan teknis pendidikan dasar,Pembinaan dan pengembangan mutu guru dan kepala sekolah SD, Pengawasan implementasi kurikulum di jenjang dasar, Penguatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik,Pengelolaan data dan perencanaan strategis pendidikan SD,

Semua itu menuntut pemahaman mendalam tentang dunia SD, bukan hanya secara teoritis, tetapi juga empiris. Ia membutuhkan sensitivitas lapangan, kepekaan pedagogis, dan pengalaman manajerial yang relevan.

Karena itu, pertanyaan tentang kompetensi bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bentuk kepedulian.

Aturan Ada, Rasionalitas Harus Menyertainya

Secara normatif, sistem kepegawaian memang memungkinkan mutasi dan promosi lintas jenjang. Aturan ASN memberi ruang bagi pejabat pembina kepegawaian untuk mengambil keputusan strategis.

Namun dalam pendidikan, aturan formal harus disertai rasionalitas substantif. Legalitas tanpa logika akan melahirkan resistensi. Sah secara aturan, tetapi rapuh secara kepercayaan.

Di sinilah pentingnya transparansi: Mengapa pilihan itu diambil? Apa pertimbangannya? Apa peta kompetensi yang digunakan? Bagaimana mitigasi risikonya? Penjelasan yang jujur dan rasional justru akan meredam kegaduhan.

Peran Dewan Pendidikan: Mengawal, Bukan Menghakimi

Dewan Pendidikan bukan lembaga eksekutor. Ia bukan pula oposisi. Perannya jelas: memberikan pertimbangan, masukan, dan rekomendasi dalam rangka perbaikan tata kelola pendidikan.

Ketika Dewan Pendidikan angkat bicara, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjaga agar keputusan-keputusan strategis tetap berpihak pada mutu pendidikan.

Mengomentari kebijakan bukan berarti melawan. Bertanya bukan berarti menolak. Justru di situlah demokrasi pendidikan bekerja: ada dialog, ada klarifikasi, ada perbaikan.

Pendidikan Garut: Hebat dan Berkelanjutan Butuh Sistem Sehat

Visi Garut Hebat dan Berkelanjutan tidak akan lahir dari keputusan-keputusan yang sulit dijelaskan secara logika pendidikan. Ia membutuhkan sistem yang sehat, adil, dan menghargai kompetensi.

Promosi jabatan boleh naik. Mobilitas karier sah-sah saja. Tetapi logika tidak boleh ditinggal. Sebab ketika logika ditinggal, yang jatuh bukan hanya kredibilitas individu, melainkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan itu sendiri.

Tulisan ini bukan vonis. Ini adalah ajakan berpikir. Ajakan untuk berhenti sejenak dan bertanya: Apakah setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan menguatkan fondasi pendidikan, atau justru melemahkannya perlahan?

SD adalah akar. Jika akar rapuh, pohon pendidikan akan tumbang sebelum berbuah. Maka mengelola pendidikan dasar tidak boleh asal-asalan, tidak boleh sekadar formalitas jabatan.

Semoga kegelisahan ini dibaca sebagai cinta. Cinta pada pendidikan. Cinta pada Garut. Dan cinta pada masa depan anak-anak yang hari ini masih belajar mengeja huruf di bangku SD tanpa tahu bahwa nasib mereka sedang ditentukan oleh keputusan-keputusan di ruang birokrasi.

Dan semoga, dari dialog yang jujur dan rasional, kita benar-benar bisa melangkah menuju pendidikan Garut yang lebih hebat, bermartabat, dan berkelanjutan. Semoga!