LSM, Pers, dan Sekolah sebagai Entitas Sosial dalam Sinergi Apik* (Tulisan pertama)

Oleh: Hasim, Praktis Pendidikan

Sebagai anak bangsa setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap masa depan negeri dan bangsa ini. Untuk itu di satu sisi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap masa depan bangsa (proses pembangunan) adalah negara. Dengan dengan pendekatan politik bahwa mekanisme demokrasi berlangsung, negara merupakan lembaga formal yang memiliki mandat dari masyarakat melalui cara-cara demokrasi yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku untuk memenuhi kepentingan publik.

Di sisi lainnya sebagai suatu realita yang berkembang adalah semakin meningkatnya jenis atau macam dan intensitas kebutuhan masyarakat, menuntut konsekuensi logis pihak swasta dan atau pihak masyarakat itu sendiri untuk terlibat dalam pelayanan publik (proses pembangunan).

Dengan demikian, pertama, kajian administrasi negara tidaklah semata-mata membicarakan organisasi negara (pemerintah) saja. Melainkan meliputi seluruh aktivitas dan organisasi yang menyelenggarakan kebijakan publik dan hukum publik, serta berkaitan dengan pengaturan organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Kedua, tentunya keterlibatan kedua lembaga terakhir tersebut dalam proses pembangunan yang memuat pemberdayaan masyarakat menjadi penting kontribusinya. Empowering (pemberdayaan melalui pemberian hak atau wewenang untuk menentukan hal-hal yang dianggap penting)

Ormas (baca; LSM) sebagai tertuang dalam UU No 16 Tahun 2017, tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sejatinya mempunyai peran strategis serta mulia bila melihat asas, ciri, sifat tujuan dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam UU.

Begitu juga bila menelisik hak dan kewajiban LSM. Salah satu haknya, yakni melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Sedangkan salah satu kewajibannya adalah memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Dengan kata lain sejatinya LSM adalah benteng dan perawat serta perajut NKRI. Sungguh sesuatu banget dan sangat keren.

Begitu juga dengan Pers (baca Jurnalis), di dalam UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Pers, bahwa Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers bahwa Pers Nasional sejatinya sebagai Pers Pejuang. Karena dalam sejarah perjalanan bangsa peranan Pers pada masa Revolusi menjadi corong dan alat perjuangan kemerdekaan. Tentu saja bila tidak sesuai dengan karakter Pers Pejuang, maka dia bukalah Junalis sejati.

Demikian juga dengan Sekolah sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan nasional punya peran yang sangat dan sangat strategis kalau tidak mau dikatakan sebagai penjaga konstitusi Negara. Sekolahlah yang diberikan mandat oleh Kontitusi Negara dalam Pembukaan dan Pasal 31 UU NKRI Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Karena peran yang luhur tersebut tidaklah berlebahan  kalau sekolah selain sebagai kawah candradimuka untuk menanamkan nilai-nilai peradaban, juga dapat dikatakan sebagai nachtwächterstaat, dalam bidang pendidikan.

Untuk melaksanakan titah konstitusi negara tersebut, maka lahir UU No 30 Tahun 2003, tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Tertuang dalam dasar, tujuan, fungsi dan prinsip pendidikan begitu  mulia dan tidak mudah dalam mewujudkan amanah konstitusi negara tersebut.

Menilik peran antara LSM, Jurnalis dan Sekolah sebagai sebagai entitas sosial yang begitu strategis sebagai pewaris dalam pelestarian nilai-nilai kebangsaan, sejatinya ke tiga insitusi ini mampu berkolaborasi, bersinergi dengan apik untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama yang lebih mulia dan bermakna.

Masing-masing instiusi dalam melaksanakan perannya terdapat keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan, adalah sebuah keniscayaan. Dari keterbatasan inilah ke tiganya dapat berkolaborasi sehingga menghasilkan kerjasama yang apik serta menghasilkan karya bersama anak bangsa.

LSM,dan Jurnalis tentunya saja menghindari cara-cara yang tidak mulia dalam dilaksanakan tugas atau perannya. Menjauhi cara-cara "premanisme" menjadi wajah baru yang kereen. Sekolah dapat membangun kolaborasi secara apik dengan LSM dan Jurnalis.

Sekolah dapat berkolaborasi dengan LSM, misalnya dengan kegiatan penguatan nilai-niai kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana peran sesungguhnya.

Sekolah dapat juga berkolaborasi dan bersinergi secara apik dengan Jurnalis dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan jurnalistik, pembuatan majalah sekolah, dll., sehingga sejak dini siswa-siswa di sekolah sudah diperkenalkan kegiatan jurnalistik, bahwa mereka akan bangga bahwa Pers Nasional adalah Pers Pejuang. Tentu saja masih banyak kegiatan kolaborasi lainnya yang dapat di gagas dan dikembangkan dalam kerjasama diantara ketiganya. (bersambung)