MAHASISWA UGM MEMBEDAH KONSEP PARIWISATA BERBASIS HAM DI JAWA BARAT

Sebagai suatu konsep kebijakan pembangunan baru untuk menndorong berbagai pihak agar memberi akses dan pemenuhan bagi masyarakat yang tergolong mempunyai kondisi berbeda dengan masyarakat secara umum yang dikenal dengan kaum rentang dan masyarakat disabilitas (lansia, cacat fisisk, anak, perempuan hamil). Maka kehadiran Parisiwasata Berbasis HAM yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Perhubungan Provinsi Jawa Barat bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat) menjadi sesuatu inovasi kebijakan baru di sektor pariwisata.

Dalam rangka mendalami dan memahami konsep dan perkembangan implementasi Pariwisata berbasis HAM di Jawa Barat, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Perjalanan Wisata melakukan kegiatan berupa Observasi dan Wawancara secara daring. Adapun mahasiswa yang membedah konsep dan implementasi ini adalah: Adisti Yolanda Kusnadi, Dessi Fitriyani Roesgianto, dan FarJi Putrl Tallla Buchorl.

Acara ini menghadirkan pembicara dari Kepala Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Perhubungan Provinsi Jawa Barar, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA).

Menurut Hasbullah Fudail konsep Pariwisata berbasis HAM sesungguhnya merupakan  pengembangan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM  yang secara internal menjadi standar dalam melakukan pelayanan khususnya bagi Unit Pelayanan Teknis yang ada di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan, Kantor Wilayah yang berlaku secara internal.

Berdasarkan dari Pelayanan Publik Berbasis HAM inilah yang oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dikembangkan menjadi role model dengan konsep Pariwisata Berbasis HAM. Kebijakan ini kemdian bisa dicanangkan oleh Direktur Jenderal HAM bersama Wakil Gubernur Jawa Barat Juli 2022 di Museum Sabuga Bandung.

Selain itu, para mahasiswa juga membedah indikator dalam pelayanan Public Berbasis HAM. Bahwa sesuai dengan Permenkumham 2 Tahun 2022 beberapa indikator Pelayanan Publik Berbasisis HAM mencakup adanya indikator: aksesibilitas, ketersediaan SDM, kepatuhan, inovasi, dan integritas.

Sementara dari ASITA,  Dinas Pariwisata dan Perhubungan Provinsi Jawa Barat berharap agar implementasi dari Pariwisata Berbasis HAM ini segera dilengkapi dengan regulasi baik melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur sehingga akan mempercepat implementasinya.  Akan lebih cepat implementasinya jika bisa didukung dengan Peraturan Presiden karena akan menjadi payung hukum yang mengikat berbagai kelompok kepentingan (pemerintah dan penyelenggara pariwisata). Selain itu Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat atas inovasinya melakukan terobosan  Pariwisata Berbabasis HAM.

...