Mahasiswa UMS dan Tantangan Civil Education di Tengah Disrupsi Sosial Media

Oleh Ananda Annisa Wulandari, Kaluna Hagya Safina, Zaky Isa Parahita Yusuf

(Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Surakarta – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tengah menghadapi tantangan besar dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan seperti yang dialami oleh Ananda Annisa Wulandari, Kaluna Hagya Safina, dan Zaky Isa Parahita Yusuf mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta, tantangan besar tersebut terutama dalam konteks pendidikan kewarganegaraan (civil education) di era disrupsi media sosial.

Arus informasi yang begitu deras melalui media sosial belakangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanaman nilai-nilai civil education atau pendidikan kewarganegaraan, khususnya di kalangan mahasiswa. Di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), khususnya pada Fakultas Kedokteran Gigi, kesadaran akan pentingnya civil education kian relevan di tengah disrupsi digital yang mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda. Fenomena globalisasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara mahasiswa mengakses, menyerap, dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi medan utama komunikasi publik.

Di balik kemudahan itu, muncul tantangan serius dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan kewarganegaraan yang benar dan mendalam. Arus informasi yang deras seringkali menyulitkan mahasiswa untuk memilah antara informasi valid dan hoaks.

Sebagian besar mahasiswa memang sudah aktif bermedia sosial, tapi belum tentu sadar sepenuhnya terhadap tanggung jawab sebagai warga negara digital. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam budaya instan. Informasi dikonsumsi cepat, tanpa disaring atau dianalisis secara kritis.

Tantangan lainnya adalah munculnya fenomena echo chamber, di mana pengguna media sosial hanya berinteraksi dengan kelompok yang sepemikiran. Hal ini berpotensi mengurangi kemampuan untuk berpikir terbuka dan dialogis.

Civil education bukan hanya soal hafalan nilai Pancasila. Ini soal pembentukan karakter dan pemahaman mendalam tentang peran sebagai warga negara dalam kehidupan demokratis.

Di lingkungan UMS sendiri, program civil education telah mengalami banyak penyesuaian. Kurikulum dirancang untuk lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan digital.

Salah satu inovasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan media sosial ke dalam tugas dan diskusi kelas. Mahasiswa diajak kritis menanggapi isu-isu aktual yang viral di platform seperti Twitter, Instagram, hingga TikTok.

Program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu-isu publik, sekaligus mengasah literasi digital mereka.

Akan tetapi upaya ini tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak mahasiswa yang belum mampu keluar dari pola pikir konsumtif terhadap media sosial. Seringkali, mahasiswa lebih tertarik mengikuti tren dan challenge, ketimbang diskusi substansial tentang isu publik.

Penulis pernah mencoba mengangkat isu politik kampus di TikTok, namun engagement-nya jauh lebih rendah dibanding konten hiburan.

Perlunya dari sisi kelembagaan, UMS untuk mendorong Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk menjadi corong civil education melalui media sosial.

Mahasiswa harus bisa mengedukasi teman-temannya sendiri. Kita butuh pendekatan horizontal, bukan sekadar instruksi dari atas. Pentingnya membangun komunitas digital yang sadar akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa.

Tidak dapat dipungkiri, media sosial telah menggeser ruang diskusi dari dunia nyata ke dunia maya. Kampus dituntut lebih proaktif dalam menjangkau ruang digital ini.

Kalau kita tidak hadir di media sosial, ruang itu akan diisi oleh informasi yang tidak kita kendalikan.

Sejumlah dosen di UMS juga aktif membuat konten edukatif di media sosial sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pendidikan kewarganegaraan. Mereka menggunakan format yang menarik dan ringan agar bisa menjangkau mahasiswa secara lebih efektif.

Ada kekhawatiran bahwa algoritma media sosial justru mempersempit wawasan mahasiswa karena hanya menampilkan konten yang sesuai preferensi.

Kita khawatir mahasiswa tidak lagi terbiasa dengan perbedaan pandangan. Padahal, civil education itu harus melatih toleransi. Untuk itu, diperlukan literasi digital yang menyeluruh, tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran etis dan kritis.

Program literasi digital yang holistik menjadi salah satu usulan dalam forum akademik kampus. Kolaborasi antar fakultas juga terus didorong agar pendekatan civil education menjadi lintas disiplin dan kontekstual.

Ananda Annisa Wulandari, Kaluna Hagya Safina, dan Zaky Isa Parahita Yusuf, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UMS, menilai pentingnya pemahaman civil education dalam profesi kesehatan. Dokter gigi pun punya tanggung jawab sosial.

Kita perlu aktif mengajak teman-teman berdiskusi soal isu-isu sosial melalui komunitas kampus berbasis media sosial. Kesadaran seperti ini diharapkan bisa menjadi contoh bahwa civil education tidak hanya milik mahasiswa hukum atau politik. Tantangan disrupsi media sosial tidak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan cara kerja pendidikan agar tetap relevan dan efektif.

UMS, sebagai kampus yang menjunjung nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, terus berupaya menjadi pelopor dalam pendidikan kewarganegaraan digital.

Upaya tersebut bukan hanya tugas dosen atau birokrasi kampus. Mahasiswa harus menjadi bagian aktif dari perubahan itu.

Di era digital ini, menjadi warga negara berarti juga menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Mahasiswa UMS kini berada di garis depan tantangan itu. Tantangan itu harus dijawab bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kesadaran, aksi, dan refleksi.