Penulis: H. Nanang, S.H.

H. Nanang, S.H.
(Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut)
Dalam sejarah kebudayaan Sunda, Mahkota Binokasih Sanghyang Paké
bukanlah sembarang hiasan kepala raja. Ia adalah lambang takhta, simbol wibawa,
dan warisan sakral yang menyatukan kekuasaan, kearifan, dan kedekatan raja
dengan rakyatnya. Mahkota ini pernah bertengger di kepala Prabu Siliwangi,
penguasa Pajajaran yang melegenda. Kini, berabad kemudian, mahkota itu bangkit
dalam bentuk baru bukan lagi sebagai simbol kekuasaan raja atas rakyat,
melainkan sebagai penghargaan tertinggi bagi desa dan kelurahan juara di Jawa Barat.
Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang
dikenal dengan visi kulturalnya, menggagas sebuah gerakan berani dan visioner Lomba Desa dan Kelurahan Mahkota Binokasih.
Ini bukan sekadar kontestasi administratif, tetapi ajang mencari
"takhta" baru dalam pelayanan publik di tingkat paling akar rumput.
Mengapa
Bernama Mahkota Binokasih?
Pemilihan nama Mahkota Binokasih bukan kebetulan. Gagasan ini sarat makna.
"Binokasih" berasal dari kata binokasih
yang dalam bahasa Sunda berarti "yang dikasihi", "yang
dicintai". Mahkota ini dahulu tak hanya lambang kekuasaan raja, tetapi
juga legitimasi dari rakyat sebuah bentuk titipan
nurani kolektif.
Dengan menamai hadiah juara desa dan
kelurahan sebagai Mahkota Binokasih,
Gubernur mengembalikan semangat itu bahwa pemimpin di desa dan kelurahan bukan
hanya memerintah, tapi harus dicintai rakyatnya melalui pengabdian, pelayanan,
dan keteladanan. Ini bukan sekadar lomba ini penobatan. Siapa pun yang menang,
bukan hanya menerima hadiah, tapi memikul Amanah menjadi teladan dalam menata
kehidupan rakyatnya.
Mengapa Desa dan Kelurahan Butuh Takhta?
Sebagian orang mungkin bertanya mengapa
harus ada lomba? Mengapa desa dan kelurahan perlu diberi “mahkota”?
Jawabannya sederhana tapi mendalam karena desa dan kelurahan adalah akar dari
sebuah bangsa yang kokoh. Pelayanan publik sejati lahir dari titik terdekat
dengan rakyat. Dari sanalah dimulai
wajah negara di kantor desa yang ramah, posyandu yang aktif, dapur warga yang
makmur, sekolah yang mendidik, dan jalan desa yang bersih.
Menghargai desa berarti menghormati rakyat paling dasar.
Memberi penghargaan kepada kelurahan berarti menyemangati birokrasi yang sering luput dari sorotan. Lewat
Mahkota Binokasih, Gubernur mengirim pesan jelas jika ingin Jawa Barat
istimewa, maka istimewakan dulu desa-desa dan kelurahanmu.
Saya memandang bahwa Mahkota Binokasih
bukanlah lomba kecantikan administratif. Ia bukan juga parade dokumen yang
penuh formalitas. Yang dilombakan adalah substansi
kehidupan, hal-hal nyata yang menyentuh rakyat:
1.
Kebersihan
Lingkungan dan Sanitasi
Desa dan kelurahan bersih adalah cermin
dari masyarakat yang sehat, sadar lingkungan, dan berdaya.
2.
Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi
Diukur dari keberhasilan posyandu,
partisipasi KB, hingga edukasi remaja soal kesehatan keluarga.
3.
Ketahanan Pangan
Mendorong kemandirian pangan berbasis
rumah tangga dan komunitas, dari lumbung desa hingga kebun pangan keluarga.
4.
Ketahanan Ekonomi
dan UMKM
Penilaian pada peran BUMDes, koperasi, dan
inovasi ekonomi berbasis lokal yang menjawab kebutuhan warga.
5.
Pendidikan dan
Literasi Masyarakat
Bukan hanya tingkat sekolah, tetapi juga
peran PKBM, pojok baca, taman belajar, hingga gerakan literasi desa.
6.
Tata Kelola
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Transparansi anggaran, partisipasi warga, digitalisasi pelayanan, dan inovasi dalam pengelolaan desa/kelurahan menjadi tolok ukur.
Salah satu
indikator di atas ibarat sisi dari mahkota saling melengkapi dan mencerminkan
keagungan.
Desa
dan Kelurahan di Jawa Barat Sebuah Lanskap Besar
Menggelar lomba sebesar ini tentu bukan
perkara kecil. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah desa dan kelurahan
terbanyak se-Indonesia. Menurut data Badan
Pusat Statistik tahun 2022, terdapat: 5.312
desa dan kelurahan ,627 kecamatan dan 27 kabupaten/kota
Artinya, kompetisi ini akan berlangsung
masif dan terstruktur. Mulai dari tingkat kecamatan, lalu naik ke tingkat kabupaten/kota,
dan akhirnya bertarung di tingkat provinsi.
Dari Pidato yang disampaikan pak KDM bahwa
Tahapan Lomba Mahkota Binokasih
1.
Tingkat Kecamatan
Dimulai pada bulan Agustus, setiap camat akan mengadakan seleksi desa dan kelurahan
terbaik di wilayahnya.
2.
Tingkat Kabupaten/Kota
Pada bulan September, juara dari setiap kecamatan akan mewakili daerahnya dan
bertarung untuk menjadi desa/kelurahan terbaik di tingkat kabupaten/kota.
3.
Tingkat Provinsi Jawa Barat
Bulan Oktober,
para juara dari 27 kabupaten/kota akan bersaing memperebutkan Mahkota Binokasih Provinsi Jawa Barat.
Hadiah
Spektakuler Dana Rp 159,9 Miliar untuk Para Juara
Gubernur Dedi Mulyadi tidak hanya
menyuguhkan konsep. Ia juga menyiapkan hadiah
yang sangat besar dan spektakuler. Ini bukan penghargaan simbolik, tapi
betul-betul bentuk investasi pada
pemerintahan lokal.
Berikut rincian hadiah yang disampaikan
Gubernur dalam pidatonya:
Tingkat
Kecamatan :Jumlah
kecamatan: 627 Hadiah per pemenang: Rp 200 juta Total: Rp 125,4 miliar,.
Tingkat
Kabupaten/Kota
Jumlah kabupaten/kota: 27 Hadiah per
pemenang: Rp 1 miliar Total:
Rp
27 miliar
Tingkat Provinsi Hadiah juara provinsi: Rp 7,5 miliar jadi Total Dana Hadiah yang mesti disipkan secara keseluruhan minimal sejumlah Rp 159,9 Miliar
Ini adalah angka
luar biasa dalam konteks keuangan publik hari ini. Di tengah banyaknya
pemangkasan anggaran dan tekanan fiskal, Gubernur justru menyuntikkan semangat besar ke level terdekat dengan rakyat.
Mengapa
Ini Layak Disambut?
Dalam banyak birokrasi, apresiasi kerap
berhenti pada seremonial. Namun kali ini berbeda.
Mahkota Binokasih bukan hanya lomba ia
adalah strategi pembangunan.
1.
Memantik Inovasi
dan Gotong Royong
Ketika hadiah nyata tersedia, maka
kreativitas akan tumbuh. Warga, PKK, karang taruna, kader posyandu, dan aparat
desa akan bahu-membahu menyusun program terbaik.
2.
Mendorong
Kompetisi Sehat antar Wilayah
Desa tak lagi jadi pelengkap kota.
Kelurahan tidak lagi hanya biro unit paling bawah. Semua jadi panggung utama
perubahan.
3.
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Publik
Warga akan merasakan langsung perubahan.
Kantor desa yang terbuka, sistem pelayanan yang digital, jalan desa yang baik,
hingga gerakan literasi yang hidup.
4.
Membangun Citra
dan Identitas Desa
Siapa bilang hanya kota yang punya
branding? Lewat Mahkota Binokasih, desa dan kelurahan pun punya prestise dan
kebanggaan tersendiri.
Bukan
Sekadar Hadiah, Tapi Amanah
Gagasan Mahkota Binokasih lahir bukan
untuk menciptakan kasta desa elit, tapi untuk menyebarkan semangat unggul ke seluruh pelosok Jawa Barat. Desa
yang menang akan menjadi role model. Kelurahan yang juara akan
menjadi pusat belajar.
Para pemenang nantinya akan diundang untuk
berbagi praktik baik, menjadi
narasumber dalam berbagai forum, hingga membuka pintu studi banding bagi desa
dan kelurahan lain. Inilah cara baru membangun Jawa Barat dengan percontohan, keteladanan, dan pengakuan.
Menuju
Jawa Barat Istimewa
Ketika Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran,
ia tak memerintah dengan kekerasan, tapi dengan kebijaksanaan. Kini, di zaman
baru, semangat itu dihidupkan kembali oleh Dedi Mulyadi melalui Mahkota
Binokasih.
Bukan lagi mahkota untuk raja, tapi mahkota untuk desa. Bukan lagi takhta untuk istana, tapi takhta untuk rakyat.
Rp 159,9 miliar
bukan sekadar angka. Ia adalah energi
pembangunan. Ia adalah sinyal bahwa pelayanan
yang baik akan diganjar, bukan diabaikan.
Mari sambut gagasan besar ini dengan
semangat gotong royong. Mari jadikan Mahkota Binokasih bukan hanya piala, tapi gerakan bersama untuk membangun Jawa Barat
dari desa dan kelurahan—dari akar menuju puncak.
Sebab sejatinya, negara yang kuat lahir dari desa yang hebat. Dan desa yang hebat
berhak menerima mahkota Mahkota
Binokasih. Semoga!