Penulis: Rahman Mulyawan

Rahman Mulyawan
Oleh
Rahman Mulyawan
(Dosen
Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad)
Jika
ditelusuri, sebagian besar organisasi, khususnya organisasi publik semacam instansi
pemerintah, menghadapi masalah berkaitan dengan kompetensi SDM. Menghadapi
kesulitan tersebut, sudah banyak organisasi yang telah mulai menggunakan
model-model kompetensi (competency models) untuk membantu mereka mengenali
pengetahuan, keterampilan dan karakteristik pribadi yang sangat penting, yang dibutuhkan
oleh seseorang mencapai kinerja yang tinggi. Pendek kata, salah satu strategi
dalam melakukan perubahan organisasi adalah melalui rekayasa faktor SDM.
Makin
dirasa pentingnya SDM dalam menciptakan daya saing yang langgeng disebabkan
faktor manusia selalu dapat bertahan dalam situasi persaingan usaha seperti
apapun. Karena manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang
serta mampu menciptakan nilai produk atau jasa yang ihasilkan. Oleh karena itu,
setiap organisasi harus mampu merespon perubahan yang terjadi dengan melakukan
berbagai inovasi, sehingga organisasi tersebut memiliki SDM yang memiliki
kompetensi yang tinggi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pekerjaannya.
Salah satu metode andal yang pada saat ini banyak digunakan oleh berbagai
organisasi, khususnya di lingkungan private/bisnis adalah melalui pendekatan
manajemen SDM berbasis kompetensi (competency-based human resource management).
Konsep
manajemen SDM berbasis kompetensi menawarkan pendekatan baru yang dapat menerjemahkan
tuntutan kebutuhan kompetensi organisasi ke dalam kebutuhan jabatan dan
kebutuhan kompetensi individu (Siswanto, 2003: 1). Selain itu, dengan
pendekatan ini banyak fungsi manajemen SDM yang semula sulit untuk dilakukan, menjadi
lebih mudah dan praktis, seperti: analisis kebutuhan pelatihan, rencana karier
pegawai, pengelompokkan jabatan, dan sebagainya, yang kesemuanya disusun
berdasarkan tingkat kebutuhankompetensi. Dengan kata lain, manajemen SDM
berbasis kompetensi merupakan salah satu model yang dapat memberikan hasil yang
sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan SDM dan organisasi berbasis
standar kinerja yang telah ditetapkan. Model ini lebih spesifik, fleksibel,
mempunyai relevansi dengan tugas dan pekerjaan, lebih bermutu dan memerlukan waktu
yang relatif singkat. Jadi, manajemen SDM berbasis kompetensi adalah
pengelolaan SDM, di mana seluruh proses mana- jemen SDM, khususnya penempatan individu pada suatu jabatan tertentu didasarkan
pada informasikebutuhan kompetensi suatu jabatan, yang sebelumnya telah
dianalisis dan diukur aspek-aspek yang kemungkinan akan sangat mem-pengaruhi
keberhasilan/efektivitas penyelesaian tugas/pekerjaan yang dibebankan dalam
jabatan tersebut.
Dari
uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnva, model kompe- tensi
merupakan suatu sistem di mana setiap jabatan dalam suatu organisasi ditentukan
profil kompetensi dan disertai dengan tindakan untuk memastikan bahwa suatu
jabatan memiliki kompetensi yang diperlukan. Fungsi utama manajemen sumber daya
manusia (MSDM) adalah mengurangi kesenjangan (gap) antara kompetensi jabatan
yang ditetapkan dengan kompetensi pemegang jabatan. Semua proses MSDM mulai
rekrutmen, penempatan, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, gaji, proses
suksesi, pemberian penghargaan, dan sebagainya, dilaksanakan dengan memadukan
unsur-unsur kompetensi sebagaimana dijelaskan di atas.
Sebagai
kesimpulan dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembicaraan mengenai
pengelolaan kompetensi SDM, terlebih dahulu kita harus mencari tahu bagaimana
kompetensi SDM organisasi dikelola, mulai tahap perencanaan, pengorganisasian
sampai dengan mengevaluasinya (Herman, 2005). Pertama, merencanakan kompetensi
SDM. Artinya, organisasi harus berpijak dari visi dan misi organisasi
(instansi), kemudian diterjemahkan ke dalam strategi fungsional yang ada.
Pendek kata, visi dan misi organisasi diterjemahkan ke dalam strategi
pengelolaan SDM aparaturnya, yang kemudian diterjemahkan menjadi tuntutan kompetensi
SDM yang harus dimiliki. Selanjutnya, kompetensi SDM ini harus dipetakan agar
lebih mudah dalam pengelolaannya. Pemetaan kompetensi ini akan merupakan
rancangan kompetensi yang mau dibangun organisasi, baik yang merupakan
kompetensi inti (core competencies) maupun kompetensi pendukung (supporting
competencies). Kedua, pengorganisasian kompetensi SDM. Setelah peta kompetensi
diketahui, organisasi harus melakukan pengelompokan atas kompetensi tersebut.
Upaya pengelompokan ini bisa dilakukan melalui penentuan bidang-bidang kompetensi
inti yang merupakan tonggak organisasi, maupun bidang kompe- tensi pendukung.
Tentunya, hal ini akan berlainan untuk organisasi yang berbeda. Melalui
pengorganisasian ini, organisasi akan lebih mudah dalam upaya pengembangan
kompetensi lebih jauh. Ketiga, pengembangan kompetensi. Upaya ini dimulai
dengan penilaian terhadap kompetensi yang saat ini sudah dimiliki oleh SDM yang
ada. Kemudian dibandingkan dengan peta kompetensi yang telah disusun, sehingga
dapat diketahui gap antara kompetensi yang seharusnya dimiliki dan yang diharapkan. Berangkat dari kondisi ini, selanjutnya organisasi
melakukan berbagai upaya pembangunan dan pengembangan kompetensi SDM, sehingga
peta kompetensi tadi dapat terisi dengan baik. Keempat, organisasi melakukan
evaluasi terhadap kompetensi yang sudah dibangun dan dikembangkan tadi, untuk
mengetahui sampai sejauh mana upaya yang dilakukan telah mencapai sasaran peta
kompetensi yang telah disusun. Upaya evaluasi ini harus senantiasa
memperhatikan perkembangan situasi yang ada, sehingga apabila diperlukan
organisasi harus juga melakukan berbagai penyesuaian baik terhadap peta
kompetensi maupun pengembangan kompetensi aparatur yang telah disusun.
Pertanyaannya
sekarang adalah, bagaimana organisasi dapat melakukan pengelolaan SDM berbasis
kompetensi? Pada dasarnya, MSDM berbasis kompetensi merupakan salah satu konsep
manajemen SDM yang mengaitkan aktivitas SDM dalam organisasi dengan kompetensi
inti/dasar yang mau diunggulkan. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa langkah
awal yang perlu dilakukan oleh organisasi pemerintah adalah mengidentifikasi
visi dan misi yang hendak dicapai. Dengan begitu, akan diketahui ke arah mana
yang akan dituju, strategi apa yang mau dikembangkan, barulah kemudian organisasi
menyusun rancangan/model kompetensi (dalam bentuk peta kompetensi) seperti apa
yang mau dibangun untuk mencapai visi dan misi tersebut. Misalnya, Badan
Kepegawaian Negara (BKN) ingin menja- dikan diri sebagai institusi yang handal
dalam manajemen aparatur, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sebagai
organisasi pemerintah, BKN akan terus-menerus mengembangkan kompetensi SDM-nya
di bidang manajemen aparatur, mulai rekrutmen pegawai, haruslah dicari mereka
yang memiliki pengetahuan, keterampilan atau keahlian di bidang MSDM, penelitian-penelitian
MSDM difokuskan pada bidang aparatur, dan seterusnya.
Berdasarkan
peta kompetensi dan upaya pengembangan kompeteni SDM- nya, selanjutnya BKN
sebagai organisasi pemerintah haruslah menggunakan peta yang telah disusun tadi,
sebagai dasar dalam berbagai keputusan SDM- nya. Mulai pelaksanaan pengadaan
SDM-nya, dalam penentuan persyaratan, dan prosedur seleksi, maka tuntutan
kompetensi akan dijadikan dasar. Program-program sosialisasi, pelatihan, dan
pengembangan SDM dilakukan dalam rangka pembangunan kompetensi SDM. Penentuan
arah karier, pengelolaan kinerja dan kompensasi yang diberikan juga berdasarkan
pada kompetensi SDM yang dimilikinya. Dengan demikian, segala upaya organisasi
dalam aktivitas SDM- nya mengacu pada kompetensi SDM yang hendak dibangun oleh
organisasi.
Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan dimilikinya
peta kompetensi ini, antara lain:
1.
Organisasi mengetahui SDM mana
yang siap untuk mengisi posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi yang dituntut
dan bagaimana cara untuk menarik, menyeleksi calon baik dari dalam perusahaan
maupun dari luar.
2.
Organisasi mengetahui arah
pengembangan SDM-nya, bukan hanya sekadar ikut-ikutan tren mode pengembangan SDM
yang ada, tetapi benar-benar mengembangkan SDM sesuai dengan kebutuhan
kompetensinya.
3.
Organisasi lebih adil dalam
memberikan kompensasinya.
4.
Organisasi dapat menyusun
perencanaan karier yang lebih pasti bagi karyawannya.
5.
Organisasi lebih adil dalam menilai
kinerja karyawannya.
Berdasarkan
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengelola kompetensi SDM dapat merupakan
solusi proaktif dalam menangani persoalan SDM aparatur pemerintah. Disain
manajemen inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Manajemen Sumber Daya
Manusia Berbasis Kompetensi (Competency-Based Human Resources Management).
-o-