MAS MENTERI KONTRA PRODUKTIF?

OLEH TOTO SUHARYA

(Kepala Sekolah, Sekretaris I DPP AKSI/KACI #PASTI BISA#)

Membaca keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi corona virus desease (covid 19) 2020 ada poin kontra produktif. Ibarat susu sebelanga rusak karena nila setitik. Bagimana mau menyelesaikan masalah kualitas pendidikan jika sekolah dilarang untuk merekrut guru honorer baru. Sementara bertahun-tahun sekolah mengandalkan guru-guru honorer untuk menutupi kekurangan guru yang tidak dikirim-kirim oleh pemerintah.

Kebijakan bersama tentang larangan dana BOS untuk membayar honor guru honorer baru, telah menyulitkan sekolah untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan guru. Inilah contoh bahwa kementerian pendidikan harus memahami bagaimana kondisi sosiologis pendidikan di tingkat persekolahan. Kiprah guru honorer sejak zaman rezim Orde Baru telah ada. Memasuki masa Reformasi sampai sekarang kiprah guru honorer semakin vital, karena guru-guru PNS pensiun, pensiun dini, meninggal, pindah ke struktural, menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, tidak langsung diganti oleh guru PNS baru. Maka keberadaan guru-guru honorer sangat menentukan demi menjaga keberlangsungan pembelajaran dan menjaga kualitas pendidikan di sekolah.

Mas Menteri tidak memahami dinamika sosial yang ada di lingkungan sekolah. Ketersediaan guru di sekolah terus bergerak tidak stagnan seperti yang dibayangkan. Selain dinamika guru PNS yang disebutkan di atas, ada juga dinamika sosial guru honorer. Ada guru honorer diangkat PNS, pindah tugas karena menikah, mengundurkan diri karena gaji tidak menutup operasional, pindah tugas karena dapat sekolah lain, tergeser karena kebijakan linierisasi tugas menagajar, dan sebagainya. Selalu akan terjadi penataan dan rekruitmen guru honorer untuk memenuhi kebutuhan guru. Merekrut guru honorer adalah langkah cepat bagi sekolah untuk tetap menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan pendidikan.

Perubahan rombongan belajar di sekolah memicu juga rekruitmen guru honorer baru. Apalagi dengan kebijakan sekolah gratis SPP, animo masyarakat untuk melanjutkan ke sekolah negeri akan mengalami peningkatan, karena masih ada sekolah-sekolah negeri yang belum full 36 rombel. Bahkan sebelum ada kebijakan gratis SPP seperti di Jawa Barat, masih ada sekolah negeri yang kelasnya kosong karena kekurangan murid.

Berdasarkan permasalahan keberadaan guru di sekolah, kebijakan bersama menteri yang melarang dana BOS digunakan untuk membayar guru honorer baru, saya nilai kebijakan ini kontra produktif dengan masalah pendidikan yang ingin diselesaikan Mas Menteri empat tahun ke depan. Bagaimana sekolah melayani siswa dengan guru-guru terbaik jika pengelolaan ketersediaan guru di sekolah dibatasi. Jika masalah guru di sekolah akan diselesaikan pemerintah, secepat apa menanganinya? Apakah anak-anak harus dikorbankan karena menunggu kebijakan?

Kebijakan-kebijakan sekolah gratis yang telah digulirkan oleh pemerintah di beberapa daerah akan kontra produktif jika sekolah tidak diberi fleksibilitas mengelola anggaran apa lagi dalam masalah ketersediaan guru. Bukankah guru adalah ruhnya pendidikan? Saya mohon lakukan kajian ulang dan atas dasar apa pelarangan dana BOS untuk membayar guru honorer baru diberlakukan?

Saya yakin para kepala sekolah semua bergerak untuk memperbaiki masalah-masalah rendahnya kualitas pendidikan yang dihadapi oleh pemerintah, tetapi Mas Menteri perlu memahami permasalahan real yang dinamis terjadi di sekolah, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bisa membantu dan memberi peluang kepada pengelola sekolah untuk bekerja didukung oleh aturan yang tidak menyulitkan.

Kebijakan Mas Menteri yang melarang dana BOS untuk membayar guru honorer baru, tidak memerdekakan sekolah untuk merdeka bergerak meningkatkan layanan pendidikan berkualitas. Mas Menteri juga tidak memberikan kepercayaan penuh, dan melindungi para kepala sekolah sebagai tenaga profesional sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyediakan layanan pendidikan berkualitas.  

Saya percaya tidak semua sekolah mengalami kekurangan guru, tetapi saya tidak yakin semua sekolah sudah selesai dengan masalah kebutuhan guru. Oleh karena itu, Mas Menteri harus mempertimbangkan jangan sampai ada satu sekolah pun yang tidak bisa melayani layanan pendidikan berkualitas karena terganjal oleh kebijakan Mas Menteri sendiri, apalagi berkaitan dengan ketersediaan guru di sekolah. Terlalu berat menyelesaikan masalah pendidikan di negeri ini jika Mas Menteri tidak memberikan regulasi, yang memberi kepercayaan, memberdayakan, tenaga-tenaga professional untuk bekerja bersama melakukan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Wallahu’alam.