Penulis: Iwan Kartiwa

Iwan Kartiwa
Oleh Iwan Kartiwa
(Peserta Diklat CKS Gel. 2 Kelas E KCD Pendidikan Wilayah VIII Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat/Guru SMAN Rancakalong Kab. Sumedang)
MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) pada dasarnya memiliki peran penting
dan strategis dalam rangka peningkatan kualitas guru pada saat ini dan masa yang akan datang. Hal tersebut sangat
disadari oleh pemerintah kita, sehingga pemerintah terus berupaya agar organisasi profesi ini dapat tumbuh
berkembang dan mampu memberdayakan dirinnya secara mandiri.
MGMP tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa ada dana operasional yang
jelas. Melalui Kementerian terkait, dalam hal ini Dirjen Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Pendidikan Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2010 misalnya
diatur mengenai bagaimana prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan
MGMP. Dalam buku panduan yang diterbitkan oleh instansi tersebut disampaikan
bahwa dalam POS penyelenggaraan MGMP terdapat tujuh elemen dasar POS
penyelenggaraan MGMP yang terdiri atas penyelenggaraan organisasi, penyusunan
program, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan
pemantauan serta evaluasi.
Dari ketujuh elemen dasar tadi salah satu yang cukup menarik untuk ditelaah
ialah soal standar pembiayaan. Terkait soal pembiayaan dimanapun dan kapanpun
selalu menjadi salah satu pokok persoalan yang cukup mempengaruhi gerak kinerja
sebuah organisasi, apalagi bagi MGMP yang notabene adalah organisasi sukarela
dan nirlaba bagi kalangan pendidik. Sebagai organisasi profesi yang tidak
mencari keuntungan otomatis organisasi ini hanya mampu survive dengan daya upaya yang bersifat mandiri ditambah dengan
dana stimulus yang mungkin datang sewaktu-waktu secara insidental dari luar
organisasi.
Selama ini beberapa MGMP dikenal cukup eksis dan mampu survive mengadakan berbagai kegiatan dan event-event ilmiah lainnya
hanya ditopang oleh spirit idealisme dan kesadaran internal dari anggotanya.
Diluar itu secara umum eksistensi MGMP sulit bertahan. Pada gilirannya
aktivitas organisasi akan vakum tanpa ada pihak yang peduli untuk
mempertahankannya.
Persoalannya adalah dapatkah MGMP bergerak mengadakan kegiatan tanpa ada
dukungan dana operasional? Lalu dari mana MGMP mampu memperoleh dana
operasional untuk mengadakan berbagai kegiatan ilmiah pendidikan yang sangat
ditunggu dan dibutuhkan oleh kalangan pendidik sebagai anggotanya.
Dalam buku POS penyelenggaraan MGMP (2010: 25-28) disebutkan bahwa ada beberapa sumber
dana yang mungkin
dapat dimanfaatkan antara lain:
iuran anggota, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), APBN, APBD, Komite
Sekolah/Dewan Pendidikan, UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten (di Kecamatan), Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi,
LPMP, P4TK, Direktorat
terkait, donatur yang tidak
mengikat, unit produksi,
hasil kerjasama, masyarakat, atau
sponsor yang sah dan tidak mengikat.
Selanjutnya dana yang diperoleh
MGMP dapat dimanfaatkan
untuk membiayai kegiatan rutin
maupun pengembangan melalui mekanisme penggunaan
sesuai ketentuan. Semua
dana yang telah dan
masih dimiliki MGMP
harus dipertanggungjawabkan
kepada seluruh anggota
melalui pelaporan
kegiatan/keuangan yang disampaikan
dalam rapat yang dihadiri anggota
MGMP.
Adapun mekanisme yang harus
dilakukan untuk pembiayaan operasional MGMP adalah
rapat koordinasi antara penguru MGMP. Setelah
alokasi penggunaan dana disusun
dengan tepat guna,
berikutnya alokasi tersebut disampaikan penanggungjawab program kepada anggota
MGMP untuk mendapat
persetujuan Ketua MGMP. Apabila
Ketua MGMP belum menyetujuinya, maka
penanggungjawab program
harus merevisi alokasi
dana yang diajukan sesuai
saran Ketua. Setelah
direvisi, penanggungjawab program
menyampaikan kembali usulan kepada ketua
MGMP.
Dalam hal ini persetujuan ketua
MGMP menjadi kunci
untuk langkah pengajuan
dana berikutnya kepada penyandang
dana. Apabila penyandang dana mengharapkan
adanya perbaikan, maka penanggungjawab program
harus merevisi sesuai
saran penyandang dana. Apabila
penyandang dana sudah
setuju, maka penanggungjawab program tinggal menunggu
pencairan dana serta mekanisme
penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
Setelah dana cair,
penanggungjawab program harus menggunakan
dana sesuai dengan
butir-butir alokasi dana yang
telah disepakati. Pada
akhir kegiatan penanggungjawab
program harus membuat laporan penggunaan dana
sesuai ketentuan dan
disertakan dengan laporan pelaksanaan kegiatan
secara keseluruhan yang
telah ditandatangani Ketua MGMP.
Selain hal di atas memang pengurus MGMP dituntut lebih kreatif dan inovatif
khususnya dalam menjalin jejaring kerjasama dengan berbagai stakeholder dan pihak luar lainnya.
Khususnya dalam .menyelenggarakan sebuah kegiatan bentuk kerjasama dengan pihak
luar dapat dilakukan dalam dua model yaitu model keseluruhan kegiatan
ditanggung partner/sponsor dan model sharring
yakni model saling berbagai dimana
hanya sebagian atau beberapa hal saja dari kegiatan itu yang ditanggung
partner/sponsor. Secara umum model pertama masih tetap ada, namun perlu
ekstra upaya dan multi pendekatan, guna
meyakinkan pihak penanggung dana tentang pentingnya kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh MGMP tersebut.
Model kedua adalah dengan
mekanisme sharing (berbagi). Contoh untuk model yang kedua ini adalah
ada beberapa perguruan tinggi khususnya yang memiliki fakultas atau sekolah
tinggi ilmu pendidikan yang cukup konsen dan bersedia mengadakan kerjasama dengan berbagai MGMP tapi hanya
sebagian atau beberapa hal saja yang ditanggung atau dibiaya oleh mereka.
Misalnya mereka bersedia memfasilitasi untuk narasumber, pembuatan sertifikat
kegiatan, spanduk dan lain sebagaimana, sementara di sisi lain MGMP dapat
memfasilitasi dalam hal konsumsi, akomodasi dan lokasi. Model sharing
ini umumnya dikemas dan terintegrasi dalam kegiatan pengabdian perguruan tinggi
pada masyarakat.
Oleh sebab itu dapat dikatakan
untuk saat ini model kefua
tadi adalah yang paling relevan
ditengah-tengah keterbatasan dana operasional MGMP yang serba minim. Masalahnya
sekarang adalah bagaimana pengurus MGMP dapat mengambil peluang itu dan dapat
bergerak bersama untuk merealisasikannya. Itulah sekelumit masa depan
dana operasional kegiatan MGMP yang dapat diproyeksikan. Apabila tidak ada
pergerakan dari dalam para pengurus MGMP itu sendiri, maka kondisi keberadaan
MGMP seperti halnya ungkapan lama “wujuduhu
ka’adamihi” (keberadaanya sama dengan ketiadaannya). Wallahualam bisshawab (hanya Allah yang lebih mengetahui kebernaran
yang sesungguhnya.