Masa Depan Organisasi Profesi Guru

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Entitas Dewan Pembina PGRI)

Saat ini pemerintah terus berupaya membenahi dunia pendidikan kita. Niat baik pemerintah harus diapresiasi, plus kita kritisi secara konstruktif. Dunia pendidikan adalah dunia investasi masa depan sebuah bangsa.

Dunia pendidikan di mana pun orientasinya, menguat pada dua hal penting. Dua hal penting itu adalah  anak didik dan guru. Anak didik dan guru adalah dua entitas strategis yang harus benar-benar dikelola secara idealis, humanis dan merdeka.

Setiap anak didik harus dipastikan terlayani proses belajarnya dengan baik, menyenangkan dan Merdeka.  Sampai saat ini dinamika layanan anak didik di negeri ini masih beragam upaya optimasi layanan.

Bila anak didik di negeri ini bertransformasi dalam optimasi layanan lebih baik, bagaimana guru gurunya?  Nah, dunia guru ini jauh lebih kompleks dibanding dunia anak didiknya.

Selain kompleksitas kesejahteraan, perlindungan hukum, kompetensi, plus realitas guru honorer, satu masalah klasik entitas guru adalah organisasi profesi guru. Sampai saat ini organisasi profesi guru benar-benar rudet jelimet.

Mengapa organisasi profesi guru belum Merdeka, jauh dari Merdeka Orprof? Karena faktanya organisasi profesi guru masih menjadi ormas yang dimanfaatkan pihak non profesi guru. Oknum tak pernah menjadi guru (TK s.d. SLTA) menjadi pengurus orprof guru.

Bila dalam sebuah organisasi profesi guru masih “dikuasai” non guru, dikuasai para petualang politik yang bukan guru, bahaya bagi masa depan guru.  Puluhan tahun organisasi profesi guru belum Merdeka, sampai saat ini.

Mengapa *sampai saat ini belum ada satu pun organisasi profesi guru yang diakui secara resmi oleh pemerintah* sebagai organisasi profesi guru? Faktanya karena masih identik dengan ormas yang diurus dan didominasi oknum non guru.

Optimasi, transformasi, reformasi, bahkan revolusi organisasi profesi guru harus segera dilakukan. Menurut Ketua Umum DPP AKSI, Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd., orprof guru sudah terbengkalai lama, belum tertib dan ideal.

Pasal 41 UURI No 14 Tahun 2005 masih dilanggar sejumlah organisasi profesi guru. Saatnya pemerintah (Kemdikbud Ristek/Nadiem Makarim) memerdekakan orprof guru.

Semoga saja, sebentar lagi akan lahir efisode Merdeka Belajar Merdeka Orprof. Efisode ini menjadi ending cantik dan legacy kerena Nadiem Makarim dalam membenahi, menertibkan “liarnya” orprof guru yang “dikuasi” non guru.

Guru adalah pendidik di jenjang pendidikan dasar dan menengah, selain jenjang ini bukan guru.  Kode Etik Guru Indonesia (KEGI) pun terkait entitas guru jenjang pendidikan dasar dan menengah. KEGI memberi penguatan pada guru, mulai TK sampai SLTA.

Dosen, atau pendidik di perguruan tinggi, kode etik dan organisasi profesinya tidak masuk dalam organisasi profesi guru. Dalam UURI No 14 Tahun 2005, dan aturan lainnya Dosen dan Guru beda entitas, walau sama-sama pendidik.

Makanya tidak ada guru besar atau profesor di entitas guru SD atau SLTA, karena faktanya dalam regulasi beda dan tak harus satu rumah. Kecuali tujuan “modus” eksploitatif, maka banyak non guru masuk di orprof guru.

Mengapa orprof guru mainstream identik selalu “menyerang” kebijakan Kemdikbud Ristek?  Padahal para guru di daerah banyak yang mengapresiasi? Jawabannya, karena pimpinan atau pengurus orprof guru bukan guru.

Segera pemerintah/Kemdikbud Ristek mengeluarkan edaran, sejenis Permendikbud, Perdirjen dan aturan baru yang “memerdekakan” orprof guru dari eksploitasi non guru. Jangan libatkan orprof yang bukan didirikan, diurus dan diketua oleh guru di Kemdikbud Ristek.

Saatnya organisasi profesi guru “ditertibkan”, sudah sekitar 17 tahun “melangggar” UURI No 14 Tahun 2005, terutama pasal 41.  Kasihan para guru, rumah profesinya dikendalikan oleh non guru. Guru sulit berkembang dan memimpin selama dikuasai non guru.

Hanya satu langkah efektif memerdekakan orprof guru, segera keluarkan regulasi normative turunan dari UURI No 14 Tahun 2005. Bila tidak, maka orprof guru akan tetap dikuasai “alien” sehingga guru potensial akan terus teralienasi dari rumahnya sendiri.

Belajarlah pada IDI dan AKSI. Semua anggota IDI adalah dokter, di luar dokter terlarang menjadi ketua atau pengurus. Semua anggota AKSI adalah kepala sekolah, di luar kepala sekolah dilarang menjadi ketua atau pengurus.