Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

AKSI
Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.
(Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)
Bab I Pasal 1
Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021 menjelaskan bahwa “Kepala Sekolah adalah
guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan
Pendidikan”. Jelas sudah kepala sekolah
bukan tugas tambahan lagi.
Definisi jadul dan
tidak relevan menjelaskan kepala sekolah adalah tugas tambahan. Definisi ini
menyesatkan secara implementatif dan tidak elok terkait martabat profesi kepala
sekolah. Kepala sekolah itu bukan tugas tambahan melainkan tugas utama yang
strategis.
Memimpin pembelajaran
dan mengelola satuan pendidikan itu bukan tambahan pekerjaan, pekerjaan
tambahan, melainkan amanah strategis dalam mengelola GTK dan menciptakan
layanan pembelajaran yang optimal pada setiap anak didik.
Mengelola sejumlah
GTK, memantau semua anak didik, mendampingi Komite Sekolah, penanggung jawab
anggaran, kolaborasi dengan pihak eksternal (LSM, Ormas, Jurnalis dll), menjawab pengaduan eksternal, menguatkan
hubungan birokratik terkait dan menjawab tuntutan prestasi sekolah.
Kesemua di atas
bukanlah tugas tambahan melainkan tugas utama, tugas berat dan strategis
seorang kepala sekolah. Tentu saja tugas strategis ini sangatlah mulia bila
dijalankan dengan penuh prestatif dan tanggung jawab.
Tugas mulia kepala
sekolah sangatlah tidak ringan. Jabatan kepala sekolah adalah jabatan karier.
Sejatinya jabatan karier itu naik berjenjang. Tidak boleh turun atau
dikembalikan menjadi guru. Karier itu esensinya harus naik, tidak turun. Kepala
sekolah itu jabatan karier dan martabat profesi.
Guru terbaik naik
jadi wakasek. Wakasek terbaik naik jadi kepala sekolah. Kepala sekolah terbaik
naik jadi pengawas sekolah. Pengawas sekolah terbaik naik berkarier di
birokrasi pendidikan. Idealnya demikian, bergerak naik, bukan turun, itulah
karier dan martabat profesi.
Martabat kepala
sekolah bila kembali menjadi guru, secara psikologis, sosiologis, dan
penghargaan pada martabat profesi kepala sekolah menjadi aneh. Karier dan
jabatan pengawas sekolah saja tidak ada yang kembali menjadi guru.
Permendikbud
Ristek No. 40 Tahun 2021 harus objektif diberlakukan. Jabatan kepala sekolah
itu kalau pun dibatasi bisa sampai 16 tahun. Jangan sampai ada “terjemahan
lain” yang memangkas masa jabatan dan mengembalikan kepala sekolah menjadi
guru.
Jelasnya Pasal 8
ayat (1) berbunyi, “Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada
satuan pendidikan dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka
waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam
jangka waktu 4 (empat) tahun.
Dalam pasal 2 pun
dijelaskan seorang kepala sekolah bisa bertugas paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
Untuk kepentingan strategis sekolah, seorang kepala sekolah bisa bertugas
selama 8 tahun di satu sekolahan. Untuk kepentingan strategis sekolah.
Kepala sekolah
adalah jabatan karier yang harus dihargai. Pengawas sekolah saja tidak kembali
menjadi guru. Mengapa kepala sekolah dikembalikan menjadi guru? Padahal jabatan
kepala sekolah bukan tugas tambahan?
Kecuali mengundurkan
diri, atas permintaan sendiri dan prestasi yang buruk, wajar bila kepala
sekolah dikembalikan menjadi guru. Bila faktanya punya nilai kinerja minimal
baik. Pastikan setiap kepala sekolah dihormati dengan masa tugas 16 tahun.
Catatan dan pesan
entitas AKSI, “Jangan sampai ada sejumlah kepala sekolah aktivis
organisasi/asosiasi (seperti di daerah Pelawan) dikembalikan menjadi guru”.
Padahal kontribusi di satuan pendidikan dan organisasi/asosiasi yang merupakan
amanah UURI No. 14 Tahun 2005 sangat baik.
Jangan sampai ada
modus dan politisasi kelompok di balik martabat kepala sekolah Indonesia. Semoga para kepala daerah selalu dalam
kesehatan dan keberkahan dalam mendukung sukses pendidikan di setiap daerah.
Allah membersamai semuanya.