MASIH BANYAK ABK USIA SEKOLAH BELUM BERSEKOLAH

Sebuah pengalaman sangat berharga khususnya untuk pemerintah baik pusat maupun daerah.

Oleh Drs. Agus Mulyawan, M.Si.

(Pengawas SLB Disdik Jabar/Ketua Umum IGPKhI/Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia/Komunitas Cinta Indonesia/KACI/#PASTI BISA#)

Pada tahun 2015, saat itu penulis menjabat sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri Sukanagara Kab. Cianjur Jawa Barat, diajak bekerja sama dengan Program GSC (Gerakan Sehat Cerdas) PNPM di 7 kecamatan Kab. Cianjur. Saat itu Bu Neneng selaku PK GSC PNPM Kecamatan Campakamulya Kab. Cianjur mengajak 6 kecamatan lainnya untuk mengangkat Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Murni (APM) Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di 7 kecamatan melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang apa itu ABK dan pentingnya ABK bersekolah.

Ternyata ajakan Bu Neneng disambut baik oleh 5 PK GSC PNPM Kecamatan lainnya yang belum ada SLB-nya. Yang tidak masuk program sosialisasi adalah Kecamatan Ciranjang sebab sudah memiliki SLB Permata Ciranjang.

Ketujuh kecamatan itu adalah Kecamatan Campakamulya, Pasirkuda, Sukaluyu, Gekbrong, Mande, Cikalongkulon, dan Sukaresmi.       

Program GSC PNPM Kab. Cianjur serentak dan kompak mengadakan kegiatan:

1.         Sosialisasi ABK dan pentingnya bersekolah di SLB dan sekolah inklusif

Diundang seluruh lapisan masyarakat se kecamatan untuk mengikuti Sosialisasi ABK dan Pentingnya bersekolah di SLB dan sekolah inklusif. Mereka yang diundang mencapai ratusan orang setiap kecamatannya baik tokoh masyarakat, Guru TK, SD, SMP dan SMA, Kades, RT, RW, Kadus dan orang tua calon siswa yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

2.         Pendataan/penjaringan Anak Berkebutuhan Khusus di 7 Kecamatan

Setelah mengikuti Sosialisasi ABK dan Pentingnya bersekolah di SLB dan sekolah inklusif, maka dilakukan pendataan/penjaringan oleh petugas desa secara dor to dor dengan mendata dan memfoto untuk dikonsultasikan, apakah ini termasuk ABK atau bukan?

Hasilnya sangat mengagetkan. Ternyata setiap kecamatan ABK usia sekolah yang BELUM BERSEKOLAH di 7 kecamatan di kabupaten Cianjur rata-rata mencapai ratusan.

Hal ini membuktikan kebenaran kajian UNICEF (2009) bahwa untuk negara berkembang seperti Indonesia jumlah disabilitas dapat mencapai 6% dari populasi jumlah penduduk dan untuk negara maju 5%. Kemudian dari 6% ini diestimasikan 15% di antaranya adalah ABK usia sekolah.

- Jumlah penduduk Kecamatan Campakamulya 24.211 jiwa x 6% = 1.453 disabilitas usia 1 sd 70 tahun

- 1.453 x 15% = 218

Jadi di Kecamatan Campakamulya jumlah ABK usia sekolah (7-21 Tahun) sebanyak 218 orang.

Sementara hasil penjaringan/pendataan yang dilakukan FK GSC PNPM Kecamatan Campakamulya sebanyak 171 ABK usia sekolah yang belum bersekolah. Di Kecamatan Campakamulya belum ada SLB atau sekolah penyelenggara inklusif. Oleh sebab itu di sini sangat membutuhkan berdirinya SLB, walaupun penulis telah mencoba mendirikan sekolah swasta dengan menumpang di eks puskesmas, dengan jumlah siswa mencapai 30 siswa. Selanjutnya perintisan ini bubar terkendala dengan lahan supaya menjadi milik yayasan atau pemerintah. Sangat disayangkan tidak ada tindak lanjutnya.

Dan estimasi/perhitungan untuk tingkat Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.243.904 jiwa, maka perkiraannya sebagai berikut:

2.243.904 x 6% = 134.634 disabilitas usia 1 – 70 tahun

134.634 x 15% = 20.195 ABK usia sekolah 7 – 21 tahun

Artinya di Kabupaten Cianjur terdapat ABK usia sekolah sebanyak 20.195 ABK.

Sementara jumlah SLB yang ada di Kabupaten Cianjur hanya ada 8 SLB di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Cianjur ada 2 SLB satu Yayasan yaitu SLB AB Bina Asih dan SLB C Bina Asih di Jln. Suryakencana Cianjur, SLB Negeri Kecamatan Sukanagara, SLB Al Azami Cilaku, SLB Purnama Cipanas Cianjur, SLB Bina Bangsa Karang Tengah, SLB Permata Ciranjang dan SLB Cahaya Gemilang Pertiwi Cipeuyeum Kecamatan Haurwangi. Rata-rata jumlah siswanya sebanyak 50 siswa x 8 SLB = 400 siswa, ditambah dengan jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Walaupun Pemerintah Daerah Kab. Cianjur belum melembagakannya berupa Perbup Inklusif dan atau POKJA Inklusif Kab. Cianjur, deklarasi sebagai Kabupaten inklusif diinisiasi guru-guru SD dan pelaku pendidikan di Kab. Cianjur. Perkiraan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan inklusif di Cianjur sekitar 200 siswa, baik di SD, SMP maupun di SMA. Jadi siswa SLB dan inklusif Kab. Cianjur berjumlah 600 siswa.

Maka prosentase APK APM ABK Kab. Cianjur berkisar sekitar 3% saja. Artinya ABK yang sudah mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanah undang-undang sebanyak 3%. Sebab apabila siswa ABK berekolah di umum tanpa sentuhan inklusif atau kekhususan, itu pelanggaran. Ada pemaksaan terhadap ABK harus sama dengan anak-anak lainnya yang tak memiliki hambatan.

Demikian juga tingkat Nasional yang mengatakan bahwa APK APM ABK kita belum mencapai 10% saja atau masih di bawah 10%.

Saya menyarankan kepada semua pihak agar di Kab. Cianjur segera didirikan SLB-SLB baru. Di Kabupaten Cianjur masih ada 25 kecamatan yang belum ada SLB- nya. Secara nasional diyakini sepenuhnya bahwa di setiap kecamatan di seluruh Indonesia dipastikan ada ABK usia sekolah yang perlu segera bersekolah. Dalam hal ini dapat dikatakan penyelenggaraan Pendidikan Khusus secara umum di Indonesia masih sangat rendah.      

3.         Hasil penjaringan diserahkan ke Kantor Kecamatan masing-masing. Namun sayangnya hasil penjaringan dan pendataan saat itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Semoga tulisan ini dapat menginspirasi dan memotivasi serta terpanggil jiwa sosial pembaca, dengan APK APM ABK yang masih sangat rendah. Hal ini tidak sesuai dengan resolusi PBB dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyangdang Disabilitas, yang berisi tentang hak-hak disabilitas dalam memperoleh pendidikan, ketenagakerjaan, fasilitas umum, kendaraan umum dan sebagainya. Dalam Pendidikan ABK bersekolah yang sesuai amanah UU hanya baru sekitar 10% nasional. Fasilitas umum lajur jalan untuk roda dan untuk Tongkat Tuna Netra, kendaraan umum, toilet umum dan banyak lagi masih belum memadai. Demikian pula halnya dengan PP bahwa setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta wajib mempekerjakan disabilitas sebesar 1% untuk perusahaan swasta dan lembaga pemerintah sebesar 2% dari setiap 100 orang pekerja yang normal belum sepenuhnya berjalan. ***