MASIH PERLUKAH KKM?

Oleh Saeful Hadi, S.Sos.

(Guru Sosiologi SMAN 2 Banjar)

Pada suatu kesempatan kurang lebih lima tahun yang lalu, saat itu pemakaian telepon pintar atau gawai hanya terbatas SMS, saya mendapatkan pesan singkat seorang alumni yang baru saja lulus. Isinya sangat mengejutkan bahwa ada sebuah sekolah tempat saudaranya belajar menyampaikan informasi adanya perombakan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) peserta didik kelas XII yang dianggap rendah, untuk kepentingan proses seleksi SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Ternyata tidak hanya itu, muncul juga kemudian isu-isu lainnya yang hampir mirip. Sebuah fenomena miris dan mengkhawatirkan, walaupun kisah tersebut perlu pembuktian bukan sekadar isu. Namun bagi saya, kenyataan tersebut logis, karena ukuran yang semata-mata angka-angka itu menjadi sebuah realita yang tidak bisa dimungkiri, walaupun menyesatkan.

Baru-baru ini saya membaca tulisan lama rekan idealis yang juga Anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat sekaligus widyaiswara LPMP Provinsi Jawa Barat, Idris Apandi yang mengulas tentang mendewakan angka-angka. Saya akhirnya menjadi tergelitik dan teringat cerita yang disampaikan di awal tulisan ini bahwa dalam sistem pendidikan kita, masih tetap mengagung-agungkan sebuah angka-angka di atas kertas. Bagi saya, kenyataan tersebut adalah sebuah “tanda peringatan bahaya”. Mengapa? Karena ukuran atau hal-hal yang berkaitan dengan statistik angka-angka sangat mudah dimanipulasi atau direkayasa. Menariknya, hal tersebut juga terdapat dalam instrumen penilaian untuk akreditasi sekolah, termasuk di dalamnya KKM. Lo KKM lagi?

Kriteria Ketuntasan Minimal atau KKM, saya yakin semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan sangatlah paham, terutama para guru yang berkutat di lapangan. Indikator yang dibangun untuk sebuah angka yang dinyatakan KKM berangkat dari kompleksitas, daya dukung, dan Intake siswa menjadi hal yang pasti akan dikerjakan oleh para guru. Walaupun saya berkeyakinan bahwa diantara mereka tidaklah terlalu paham, bagaimana sebenarnya nilai-nilai (baca:angka-angka) itu dibangun. Kesan yang timbul, angka-angka yang ditulis adalah sekadar formalitas (walaupun ada keterkaitan dengan ketuntasan proses pembelajaran dan penilaian) demi sebuah tuntutan administrasi pembelajaran yang menjadi kewajiban para guru. Lalu dimana letak masalahnya?

Manipulatif. Inilah masalahnya. Saya tidak yakin sepenuhnya, bahwa apa yang ditulis dalam angka-angka tersebut merupakan perwujudan sebenarnya dan kondisi ideal sebuah realita yang ada. Yang terpikir kemudian adalah bahwa jika nilai KKM kecil, maka persoalannya bukan hanya seorang siswa tidak tuntas, tetapi membawa nama baik sekolah masing-masing, apalagi dikaitkan dengan masa akreditasi dan identitas “harga diri” sebuah sekolah. Akibatnya, nilai angka-angka tersebut menjadi sebuah ilusi, karena tidak membumi. Perlu bukti? Lihat saja bagaimana jomplangnya (baca:kesenjangan) nilai-nilai peserta didik dalam LHB atau raport dengan rata-rata Ujian Nasional pada saat masih diberlakukan. Lucunya, banyak pihak memaksakan anak-anaknya untuk lolos SNMPTN dengan nilai-nilai tinggi jauh dari KKM, padahal kenyataannya hasil nilai UN-nya jeblok. Suatu realitas yang miris.

Bagi saya yang berkutat dalam bidang keilmuan sosiologi, fenomena KKM adalah sebuah pengabaian terhadap nilai-nilai keberagaman. Artinya, kita “dipaksa” sama dalam kemampuan untuk semua mata pelajaran yang diajarkan atau diujikan dalam sebuah proses pendidikan. Landasan berpijak menentukan harus adanya nilai KKM sebagai bagian meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Manusia Indonesia, akhirnya menjadi kabur, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ukuran angka-angka yang demikian didewa-dewakan menjadi sebuah kondisi “mematikan” dinamika perbedaan kemampuan para peserta didik. KKM akhirnya menjadi sebuah alat pengabaian terhadap fenomena multi kecerdasan (multiple intelegence) yang digadang-gadang oleh para pakar pendidikan berdasarkan teori Howard Gardner.

Fenomena nilai KKM ini kemudian berkembang menjadi permasalahan tersendiri ketika terjadi pembelajaran daring di masa pandemi ini. Terutama dalam mekanisme remedial dan ketuntasan. Saya yakin banyak guru yang kesulitan dengan menentukan nilai peserta didik ketika nilai sebenarnya tidak memadai sehingga perlu remedial. Padahal pada prosesnya, jangankan untuk remedial, mengondisikan peserta didik aktif dalam pembelajaran daring pun adalah permasalahan yang pelik. Perlu ekstra kerja keras karena banyak aspek yang berpengaruh, terutama sosiologis antropologis lingkungan tempat tinggal peserta didik. Akibatnya bisa diprediksi, apa yang dilakukan guru berkaitan dengan nilai yang diberikan kepada peserta didik. Angka-angka tidak akan sepenuhnya menjadi sebuah wujud yang sebenarnya dari kualitas individual peserta didik dari berbagai aspek penilaian, baik pengetahuan maupun keterampilan.

Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah atau dalam hal ini Kemendikbud meninjau ulang KKM. Kita harus juga memperkuat pendidikan karakter melalui kesiapan peserta didik dengan nilai apa adanya dan nilai dengan keberanekaragaman intelektual. Orang tua pun harus mulai menyadari kelebihan dan kekurangan kemampuan akademik sang anak. Jangan risau dengan nilai Sosiologi misalnya hanya 50, ketika si anak tersebut meraih nilai ekonomi 90. Berarti dia memiliki potensi luar biasa di bidang Ekonomi. Bukan persoalan jelek menjadi sebuah aib, ketika nilai 50 tersebut sangat minim, mungkin saja memang kenyataan bahwa bidang tersebut tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh sang siswa. Dia tidak perlu berkecil hati, karena bidang Ekonomi-lah dia memiliki potensi masa depan yang dapat membuatnya sukses dan bukanlah nilai rata-rata semua mata pelajaran di atas 85 misalnya.

Pemaparan saya di atas pasti masih belum sepenuhnya utuh, karena banyak hal atau faktor lain yang berkaitan. Pasti dibutuhkan kajian yang lebih komprehensif untuk menjadi bahan pertimbangan bagaimana esensi dan kebermanfaatan adanya KKM. Namun setidaknya, gambaran yang saya sampaikan bisa memberikan sebuah data dan rekomendasi, bahwa sudah saatnya KKM ini menjadi pertimbangan untuk dikaji ulang. Manfaat dan mudarat harus betul-betul dipertimbangkan agar hasilnya tidak kontra produktif atau menimbulkan fenomena ketidakjujuran. Rekayasa jahat, manipulasi penipuan, atau kebohongan adalah deretan hal-hal yang erat sekali dengan fenomena korupsi. Oleh karena itu, dari akarnya harus diberantas termasuk manipulasi nilai KKM dalam dunia pendidikan di Indonesia agar out put Sumber Daya Manusia Indonesia benar-benar ideal, bermoral dan tidak manipulatif. Semoga!

Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, 25 Desember 2020 

Profile Penulis

Agustus 1977 adalah PNS Guru Mapel Sosiologi dan Antropologi di SMAN 2 Banjar, Kota Banjar, Jabar sejak tahun 2009 hingga sekarang. Tugas tambahan sebagai pustakawan dan koordinator Gerakan Literas Sekolah (GLS) SMAN 2 Banjar. Sangat minat dalam dunia literasi dan hobi menulis. Sudah menerbitkan 12 judul buku invidual dan kontributor tulisan lebih dari 25 judul buku antologi, editor/penyunting 4 buku antologi karya siswa, serta menulis ratusan artikel di media online. Tinggal di Perum Griya Langensari Indah E-5, Sinargalih, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Alamat email [email protected] dan no WA: 085223871868.