MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad)

Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi/instansi dan kompetensi ASN dalam melaksanakan tugasnya, pembinaan ASN merupakan kegiatan penting yang dimulai sejak saat diterima menjadi ASN sampai dengan pemberhentian atau pensiun. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan perpaduan antara system prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kebijakan pembinaan ASN berada di tangan Presiden dan dilaksanakan secara menyeluruh. Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat subyektif lainnya juga menentukan. Sistem karir dapat dilaksanakan melalui:

a.              Sistem Karier Terbuka

Sistem karier terbuka ialah suatu sistem kepegawaian yang menetapkan bahwa untuk menduduki jabatan yang lowong dalam suatu satuan organisasi bersifat terbuka bagi setiap warga negara asalkan yang bersangkutan mempunyai kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi jabatan yang lowong itu.

b.              Sistem Karier Tertutup

Sistem karier tertutup ialah suatu sistem kepegawaian yang menetapkan bahwa jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh PNS yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang luar. Sistem karir tertutup mempunyai beberapa arti:

1)             Sistem karir tertutup dalam arti Kementerian Negara, artinya bahwa jabatan yang lowong dalam suatu Kementerian Negara hanya diisi oleh ASN yang telah ada dalam Kementerian Negara itu dan tidak boleh diisi oleh ASN dari Kementerian Negara lain;

2)             Sistem karir tertutup dalam arti Negara, artinya bahwa jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi Pemerintah hanya dapat diduduki oleh ASN yang telah ada dalam organisasi Pemerintah. Dalam sistem karir tertutup dimungkinkan pemindahan PNS dari Kementerian Negara yang satu ke Kementerian Negara yang lain atau dari Provinsi yang satu ke Provinsi yang lain. Sistem inilah yang dianut oleh Undang- Undang tentang pokok-pokok kepegawaian saat ini.

3)             Sistem Prestasi Kerja

Sistem prestasi kerja ialah suatu sistem kepegawaian yang menetapkan bahwa pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh orang yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasinya itu harus terbukti secara nyata. Sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.

Saat ini para pejabat dan instansi yang secara fungsional mempunyai kewenangan dan hubungan fungsional dalam pembinaan ASN, adalah:

1)         Presiden Republik Indonesia, memegang kebijakan pembinaan ASN secara menyeluruh;

2)         Meneg PAN, bertanggung jawab dalam meningkatkan pendayagunaan PNS;

3)         BKN, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebijakan manaje- men PNS;

4)         LAN, bertanggungjawab dalam pembinaan dan penyelenggaraan Diklat Jabatan ASN;

5)         Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 67 Tahun 1980 bertugas:

a)         Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS Golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN;

b)         Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penja-tuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS untuk Golongan ruang IV/b ke atas serta pembebasan dari Jabatan Struktural Eselon I.

6)           Komisi Kepegawaian Negara, yang dibentuk berdasarkan PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, berkewajiban untuk memberikan pertimbangan tertulis kepada Presiden dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I pada Instansi Pemerintah Pusat. Sebelum Komisi Kepegawaian Negaraterbentuk, pelaksanaankewajibannya dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 47 Tahun 1994;

7)           Departemen Keuangan, bertanggung jawab dalam pengurusan ang- garan belanja ASN;

8)           Departemen Kesehatan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan pe-meliharaan kesehatan bagi seluruh ASN;

9)           Perum Husada Bhakti, bertugas untuk menyelenggarakan pemeliha- raan kesehatan PNS dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarga- nya sesuai dengan PP No. 23 Tahun 1984 jo PP No. 22 Tahun 1984;

10)        Pusat Koperasi Pegawai Negeri menyelenggarakan sebagian kesejah-teraan ASN yang bertugas sebagai penyalur bahan-bahan pokok bagi keperluan ASN, terutama beras;

11)        Persero Taspen, mengurus asuransi sosial ASN termasuk dana pension dan tabungan hari tua;

12)        Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum), yang diben- tuk berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 1993.

Pengembangan Kualitas

Sesuai dengan tuntutan nasional dan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan ASN yang mempunyai kompetensi jabatan dalam penye- lenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menciptakan PNS yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan kualitas kemampuan profesional, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, serta pengembangan wawasan PNS melalui Diklat Jabatan yang merupakan bagian Integral dari upaya pembinaan ASN secara menyeluruh. Dalam hubungan ini Diklat mengacu pada kompetensi jabatan. Kompetensi jabatan menurut PP No.101 Tahun 2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Diklat Jabatan dimaksud diatas mengacu pada:

a.        peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;

b.       peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan/atau kepemimpinan;

c.        peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja organisasinya.

Atas dasar hal tersebut, maka Diklat jabatan bagi ASN adalah: a. bagian integral dari sistem Pembinaan ASN; b. mempunyai keterkaitan dengan Pembinaan Karir ASN; c. meliputi proses identifikasi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Diklat; d. mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

-o-