Melihat PJJ Saat Ini

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Kepala SMAN1 Parungpanjang/KACI)

Saat 50 orang siswa menyampaikan masalah PJJ kepada Mendikbud Nadiem Makarim maka ada sejumah masalah yang membelit anak didik kita.  Diantara masalah yang disampaikan anak didik pada Mendikbud adalah : 1) PJJ tidak ramah anak, 2) akses teknologi PJJ belum merata,, 3) masalah pendampingan orangtua, 4)  lahirnya beban ganda bagi anak, 5)  pendampingan guru tidak maksimal.

Begitupun saat Disdik Provinsi Jawa Barat membuat survei maka ada sejumlah kendala  serupa yang muncul, di antaranya adalah : 1) orangtua kesulitan mendampingi anak, 2) anak didik berharap tidak terlalu banyak tugas, 3) materi yang disampaikan kurang komunikatif dan kontekstual, 4) orangtua dan anak didik  sulit komunikasi dengan guru, 5) ada SMA/SMK tidak ada akses internet.

Bagi daerah terpencil atau pinggiran  keterbatasan terhadap akses internet, listrik, tidak punya gawai menjadi bagian dominan. Bahkan keterpurukan ekonomi keluarga menjadi sisi pilu dunia pendidikan kita saat wabah Covid-19. Ada sejumlah orangtua memilih anaknya  tidak mengutamakan sekolah atau belajar. Hal yang paling utama bagi mereka adalah “keselamatan diri” terkait urusan perut.

Segala dinamika terkait PJJ anak didik kita akan terus berkembang dengan segala keberagaman sikon dan kendalanya.  Tidaklah heran Dirjen GTK Dr.  Iwan Syahril, Ph.D mengajak para guru agar tidak terlalu menekankan kepetingan target kurikulum saat PJJ.  Iwan  Syahril nampaknya mengajak setiap guru untuk lebih fleksibel dan melentur sesuai sikon dalam melayani anak didik di saat wabah seperti ini.

Faktanya kesehatan anak, kondisi psikologis dan motivasi belajar anak lebih utama dari tuntutan perolehan angka akademik.  Saat ini menurut Mendikbud ada sekitar 56.168.760 peserta didik yang  harus tetap terlayani belajar di era pandemi.  Sementara sekitar 3.145.330 guru merasakan dampak pandemik dan ketidakmudahan proses PJJ. Anak didik dan pendidik saat ini tentu diterpa sejumlah kendala dalam PJJ.

Dibolehkannya pembelajaran tatap muka di daerah zona kuning dengan menerapkan protokoler kesehatan ketat adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam menyelamatkan pembelajaran anak didik.  Ini sebuah upaya menghindari lost generasi versi pemerintah. SKB empat Menteri adalah kolaborasi untuk menyelamatkan anak didik. Namun disisi lain ini nampak memperlihatkan spekulasi yang berisiko tinggi.

Sebagai guru dan kepala sekolah,  Saya menangkap SKB empat Menteri ini  adalah sebuah kebijakan yang bisa melahirkan simalakama.  Bila semua sekolah  di zona kuning diperbolehkan KBM tatap muka, maka sekolah yang akan terkena beban tanggung jawab yang tidak ringan. Bila sekolah kemudian menjadi klaster dan ada sejumlah anak menjadi korban. Bagaimana  citra sekolah dan psikologis para guru dan anak?

Hal yang elok dilakukan oleh pemeriintah adalah tetap di komitmen awal. Hanya di zona hijau anak didik bisa melakukan KBM tatap muka.  Zona kuning terlalu berisiko! Sambil menunggu zona semua daerah membaik dan melandai maka tetap lakukan PJJ.  Prof. Dr. Said hamid Hasan, Guru Besar UPI mengatakan lost generasi itu identik  dengan anak didik  yang menjadi korban Covid-19 bukan karena PJJ yang tak sempurna.

Ya sebaiknya saat ini di daerah yang tak aman lakukan PJJ dengan maksimal di atas sejumah kendaa dan keterbatasan. Setidaknya lakukan :1) komunikasi yang tidak putus antara anak didik, orangtua dan guru, 2) berikan tugas belajar yang tidak memberatkan tetapi kontekstual dan memotivasi, 3) berikan tutorial yang simple dan jelas, 4) kolaborasi rumpun mata pelajaran untuk memudahkan anak didik, 5)  lakukan  evaluasi periodik terkait PJJ di setiap sekolahan.

Semoga masalah tugas siswa yang menumpuk, jaringan internet yang kurang mendukung, orang tua stress karena tiba-tiba jadi pendidik,  sulit mengontrol proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, guru yang tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran dan sejumah masalah PJJ lainnya terus terminimize seiring ikhtiar bersama ditengah kegagapan dan kekagetan kita semua karena Covid-19.