Melihat Rusuh 25 Agustus 2025 melalui Lensa Teori Johan Galtung dan Rob Nixon

Penulis: Ade Munajat

Dibaca: 282 kali

Ade Munajat

Oleh Ade Munajat

1. Pendahuluan: Kerusuhan sebagai Fenomena Kekerasan Multidimensional

Kerusuhan yang terjadi pada 25 Agustus 2025 di Jakarta tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang terisolasi, tetapi harus dianalisis sebagai manifestasi dari berbagai bentuk kekerasan yang saling terkait. Berdasarkan teori kekerasan yang dikembangkan oleh Johan Galtung, sosiolog Norwegia yang dikenal sebagai "Bapak Studi Perdamaian", kekerasan tidak hanya terwujud dalam bentuk fisik langsung (direct violence), tetapi juga dalam bentuk struktural dan kultural. Melalui kerangka teori Galtung, senarai ini hendak menganalisis berlangsungnya kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural yang terlihat dalam peristiwa 25 Agustus 2025 serta kaitannya dengan konsep "kekerasan lambat" (slow violence) yang dikembangkan oleh Rob Nixon.

2. Teori Kekerasan Galtung: Kerangka Konseptual

2.1. Triangulasi Kekerasan Galtung

Johan Galtung memperkenalkan pemahaman bahwa kekerasan memiliki tiga dimensi yang saling terkait:

Kekerasan Langsung (Direct Violence): Kekerasan yang terlihat dan bersifat fisik, dilakukan oleh aktor yang dapat diidentifikasi.

Kekerasan Struktural (Structural Violence): Kekerasan yang tertanam dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi yang tidak merata, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar kelompok tertentu.

Kekerasan Kultural (Cultural Violence): Aspek budaya (norma, nilai, kepercayaan, simbol) yang digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi baik kekerasan langsung maupun kekerasan struktural.

2.2. Konsep 'Kekerasan Lambat' (Slow Violence)

Rob Nixon kemudian mengembangkan konsep 'kekerasan lambat' yang melengkapi analisis Galtung. Kekerasan lambat merujuk pada bahaya dan kerusakan yang terjadi secara bertahap dan tersebar dalam ruang dan waktu, sering kali luput dari perhatian serta tidak dianggap sebagai kekerasan secara konvensional. Kekerasan jenis ini bersifat struktural dan dampaknya terasa dalam jangka panjang, bahkan lintas generasi.

3. Analisis Kekerasan Langsung dalam Kerusuhan 25 Agustus

3.1. Tindakan Represif Aparat Keamanan

Berdasarkan dokumentasi KontraS, kekerasan langsung dalam peristiwa 25 Agustus 2025 ditandai dengan:

Penggunaan kekuatan berlebihan: Aparat keamanan (Polri dan TNI) menggunakan water cannon (meriam air) dan gas air mata (yang sebagian dilaporkan kadaluarsa) untuk membubarkan massa aksi yang memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR.

Pembatasan ruang demokrasi: Aksi damai yang seharusnya dilindungi sebagai hak konstitusional justru dibubarkan secara paksa. Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E(3) serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional seperti ICCPR.

Penangkapan sewenang-wenang: Setidaknya 351 orang ditangkap secara arbitrer, termasuk 196 anak-anak. Penangkapan tidak hanya terjadi di lokasi unjuk rasa, tetapi juga melalui sweeping di kawasan permukiman, restoran, dan pusat perbelanjaan.

Tindakan-tindakan ini melanggar prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan dalam penggunaan kekuatan yang diatur dalam Perkap No. 16/2006, Perkap No. 1/2009, dan Perkap No. 8/2009

Tabel 1: Bentuk-Bentuk Kekerasan Langsung oleh Aparat pada 25 Agustus 2025

Bentuk Kekerasan	Deskripsi	Dampak
Dispersi Paksa	Penggunaan water cannon dan gas air mata (ada yang kadaluarsa) di sekitar kompleks DPR/MPR dan wilayah sekitarnya (Bendungan Hilir, Palmerah, Pejompongan)	Pembubaran paksa unjuk rasa damai
Penangkapan Sewenang-wenang	Menahan 351 demonstran, termasuk 196 anak-anak, serta sweeping di area residensial	Pembatasan kebebasan dan trauma psikologis
Penggunaan Alat Peledak	Tembakan gas air mata yang tidak mengikuti pedoman (langsung dan indiscriminate)	Cedera fisik, panic attack, dan eskalasi ketegangan

4. Analisis Kekerasan Struktural: Akar Masalah di Balik Kerusuhan

4.1. Ketimpangan Ekonomi dan Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat

Kerusuhan 25 Agustus tidak dapat dipisahkan dari konteks ketimpangan struktural yang menjadi latar belakangnya. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPRI di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Terdapat jurang yang lebar antara kehidupan elite politik yang mendapatkan berbagai tunjangan, fasilitas dinas, dan jaminan kesehatan premium, dengan beban hidup rakyat yang semakin berat akibat kenaikan pajak, harga kebutuhan pokok, dan biaya transportasi. Kondisi ini merupakan contoh nyata dari kekerasan struktural dalam teori Galtung, di mana sistem yang timpang menghalangi sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hidup layak.

4.2. Kegagalan Negara Memenuhi Hak-Hak Dasar

Kekerasan struktural juga terlihat dari kegagalan negara dalam menyediakan akses keadilan dan perlindungan sosial yang merata. PHK massal di berbagai sektor dan minimnya perlindungan bagi pekerja, seperti terlihat dalam tragedi Affan Kurniawan (driver ojol yang tewas terlindas dan diduga melibatkan oknum aparat), memperlihatkan bagaimana sistem gagal melindungi warga negara yang paling rentan. Kegagalan ini merupakan bentuk kekerasan tidak langsung yang sistematis.

5. Kekerasan Kultural: Legitimasi dan Framing terhadap Demonstran

5.1. Kriminalisasi dan Stigmatisasi Aksi Unjuk Rasa Kekerasan kultural terlihat dari upaya delegitimasi terhadap para demonstran. Aparat keamanan membingkai para pengunjuk rasa sebagai bagian dari "kelompok anarkis" yang perlu dikendalikan. Framing ini digunakan untuk membenarkan tindakan represif dan kekerasan langsung yang dilakukan. Pemberian label "anarkis" atau "pengacau keamanan" merupakan bagian dari kekerasan kultural yang melegitimasi tindakan kekerasan negara dan mengalihkan perhatian dari tuntutan substansial para pengunjuk rasa.

5.2. Alienasi Politik dan Budaya Ketidakepekaan. Budaya ketidakepekaan elite politik juga merupakan bentuk kekerasan kultural. Pada tanggal 29 Agustus, di tengah gejolak sosial, beberapa anggota DPR justru terpantau melakukan perjalanan ke luar negeri. Tindakan ini mencerminkan political alienation, yaitu jurang pemisah yang lebar antara wakil rakyat dan konstituennya, serta menguatkan narasi bahwa para elite tidak peduli terhadap penderitaan rakyat.

6. Konsep 'Kekerasan Lambat' (Slow Violence) dan Kaitannya dengan Kerusuhan

6.1. Akumulasi Keluhan yang Meledak Konsep 'kekerasan lambat' (slow violence) yang diperkenalkan oleh Rob Nixon sangat relevan untuk memahami akar penyebab kerusuhan. Nixon mendefinisikannya sebagai "kekerasan yang terjadi secara bertahap dan luput dari perhatian, sebuah penghancuran yang tertunda yang biasanya tidak dipandang sebagai kekerasan sama sekali". Dalam konteks Indonesia, kekerasan lambat termanifestasi dalam akumulasi ketidakadilan struktural, beban hidup yang mencekik, dan erosi kepercayaan terhadap institusi dalam kurun waktu yang panjang. Aksi 25 Agustus adalah puncak dari "spiral grievance" (akumulasi keluhan) yang akhirnya meledak menjadi demonstrasi bahkan kerusuhan.

6.2. Dampak Psikologis dan Sosial yang Terabaikan Seperti yang terjadi di "Cancer Alley" Louisiana, AS, kekerasan lambat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis yang dalam pada korban namun sering diabaikan. Demikian pula, masyarakat Indonesia, terutama kelompok menengah ke bawah, telah lama mengalami tekanan ekonomi dan ketidakpastian yang perlahan-lahan menggerogoti kualitas hidup dan kesehatan mental mereka. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat seperti luka tembak, tetapi sama-sama merusak.

Tabel 2: Perspektif Galtung dan Nixon dalam Analisis Kerusuhan 25 Agustus

Jenis Kekerasan	Teori	Manifestasi dalam Peristiwa 25 Agustus 2025
Kekerasan Langsung	Galtung	Penggunaan gas air mata dan water cannon, penangkapan sewenang-wenang, sweeping
Kekerasan Struktural	Galtung	Ketimpangan ekonomi, kebijakan yang tidak pro-rakyat, ketiadaan akses keadilan
Kekerasan Kultural	Galtung	Stigmatisasi demonstran sebagai anarkis, alienasi politik elite
Kekerasan Lambat	Nixon (Pengembangan dari Galtung)	Akumulasi ketidakadilan dan keluhan ekonomi-sosial dalam jangka panjang

7. Rekomendasi: Menuju Transformasi Konflik dan Perdamaian Berkelanjutan

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

7.1 Pertanggungjawaban Kekerasan Langsung: Polri harus menginvestigasi dan memproses secara hukum oknum aparat yang terlibat dalam kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Mereka yang ditangkap secara arbitrer harus dibebaskan tanpa syarat.

7.2 Reformasi Struktural: Pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang kebijakan yang memperlebar ketimpangan, seperti tunjangan elite, dan mengalihkan anggaran untuk program perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan yang lebih pro-rakyat.

7.3 Dekonstruksi Kekerasan Kultural: Membangun narasi publik yang mempromosikan dialog dan menghargai perbedaan pendapat, serta menghentikan stigmatisasi terhadap kelompok yang kritis.

7.4 Pengakuan terhadap Kekerasan Lambat: Negara perlu mengakui bahwa akar masalahnya adalah akumulasi penderitaan jangka panjang. Pembangunan harus inklusif dan berkeadilan, serta memprioritaskan kelompok rentan.

7.5 Penguatan Lembaga HAM dan Demokrasi: Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan KPAI harus diberi mandat dan sumber daya yang memadai untuk secara aktif mengawal kasus ini dan memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Kerusuhan 25 Agustus 2025 bukan sekadar insiden kekerasan langsung belaka. Melalui perspektif teori kekerasan Johan Galtung dan konsep kekerasan lambat Rob Nixon, peristiwa ini terbukti merupakan manifestasi multidimensi dari masalah yang jauh lebih dalam dan berjangka panjang. Kekerasan langsung oleh aparat merupakan puncak gunung es dari kekerasan struktural (sistem ekonomi-politik yang timpang) dan kekerasan kultural (legitimasi dan alienasi) yang telah berlangsung lama. Konsep kekerasan lambat membantu kita memahami bagaimana akumulasi penderitaan yang tidak terlihat dan tidak disadari akhirnya mencapai titik ledaknya.

Penyelesaiannya tidak bisa hanya dengan menyalahkan satu pihak atau mengatasi gejalanya saja, tetapi harus dengan pendekatan holistik yang membongkar struktur, budaya, dan akar kekerasan yang berlangsung lambat tersebut menuju transformasi konflik dan perdamaian yang berkelanjutan dan inklusif.

Johan Galtung.2003. Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban. Pustaka Evraka, Surabaya

Rob Nixon.2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press

Sumber pemberitaan lain yang terhimpun dan relevan

Ade Munajat, Alumni FIB UI

Tag:

Nalar Lainnya

Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya

ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT