Melihat Transformasi PPG

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua PB PGRI)

Dalam acara khusus bertema “Transformasi PPG” diadakan secara virtual oleh Kementerian Pendidikan. Melihat materi paparan bahan diskusi ada kalimat “…supply macet karena tatakelola guru yang kompleks akibat desentralisasi”. Kalimat ini dalam tafsir Saya ada gagal kelola guru, di antaranya karena desentralisasi.

Apakah ini “kode keras” akan adanya sentralisasi guru? Apakah ini bahasa prolog pemerintah menuju sentralisasi guru? Materi paparan seolah “menyalahkan” tatakelola guru dalam era desentralisasi guru. Bisa jadi simpulan atau telaah ini sangat benar. Faktanya para guru mayoritas ingin ada sentralisasi kembali.

TNI, Polisi, Kemenag sentralisasi. Mengapa tidak para guru dalam sentralisasi Kemendikbud. Bukankah urusan TNI, Polisi dan keagamaan sama dengan urusan pendidikan dan guru yang sangat wajib disentralisasi? Semoga dengan adanya sentralisasi kesejahteraan guru dan tatakelola lebih baik.

Terkait PPG dalam jabatan masih jelimet. Para guru sejumlah 2 juta belum PPG dalam jabatan. Jika pemerintah tidak intervensi untuk PPG guru dan “tersandung” masalah tatakelola dengan pemerintah daerah maka diperkirakan sampai 2040 baru selesai. Konon sejak tahun 2006 PPG dalam jabatan hanya menghasilkan 27. 935 lulusan.

Nampak proses suksesi PPG dalam jabatan merayap dan seolah tertidur. Pemerintah nampak menyadari kekurangan guru yang sesuai UURI No. 14 Tahun 2005. Kualifikasi dan sertifikasi (PPG) menjadi keharusan setiap guru. Ini amanah undang-undang. Guru wajib sarjana dan lolos lulus PPG.

Lulusan sarjana pendidikan setiap tahun 300 ribuan diwisuda. Sementara program PPG pra jabatan dalam 15 tahun hanya menghasilkan 27 ribu lulusan. Jomplang dan signifikan. Peminat PPG pra jabatan jumlahnya sedikit. Plus sedikit pula yang lulus. Makin menyedikit. Inilah kompleksitas entitas guru.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Maju, Mandiri dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila”. Pelajar Pancasila terkait kemandirian, kritis, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global dan berakhlak mulia takwa pada Tuhannya.

Harapan pemerintah akan hadir guru-guru kompeten dengan kualifikasi dan lulus PPG. Pemerintah nampak terjebak dalam “hukum tabur tuai”. Sudah cukup lama pemerintah “mengabaikan” pengangkatan guru-guru honorer. Saat ini nampak kelabakan dan terlihat saling lempar dosa. Siapa yang salah, salah siapa? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Apakah “menyalahkan” pemerintah daerah merupakan “prolog” menuju rencana sentralisasi guru? Siapa yang salah? Kalau mencari siapa yang salah setidaknya ada dua. Pertama pemerintah pusat dan kedua pemerintah daerah. Para guru honorer selama ini merasa menjadi korban kebijakan yang eksploitatif. Mereka merasa dipingpong.

Baru saat ini pemerintah kelabakan. Bagaimana menutup kekurangan guru karena yang pensiun terus bertambah. Siapa sebenarnya yang menolong negara saat ASN PNS-nya pensiun dan kekurangan guru? Siapa yang selama ini menjadi “pahlawan” melayani anak bangsa menggantikan PNS yang terus menyusut pensiun? Tiada lain adalah para guru honorer.

Saatnya pemerintah mempermudah seleksi calon ASN bagi guru honorer. Pemerintah harus “menebus dosa” masa lalunya. Moratorium, disparitas kebijakan antara kepala daerah dalam melayani guru jadi “horor” masa lalu. Sejarah mencatat sampai detik ini masalah guru honorer dan transforamsi PPG belum selesai. Apakah harus nunggu kiamat?