MELINDUNGI SEKOLAH DARI KAUM PREMANISME

Oleh Ade Munajat

(ANGGOTA MASYARAKAT PEMERHATI SEKOLAH)

Pada Selasa, 4 Februari 2025, ada 3 orang Kepala Sekolah (KS) datang menemui Pak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih pada Pemilihan Kepala daerah Provinsi Jawa  Barat yang baru lalu. Ketiga KS tersebut menyampaikan curahan hati (curhat) yang dibatinkannya selama ini perihal adanya preman berkedok LSM yang sering memalaknya. Pemalakan dilakukan oleh mereka setiap kali uang bantuan operasional sekolah (BOS) cair dan akan dimanfaatkan oleh KS guna kepentingan sesuai peraturan perundangan. Informasi mengenai hal  itu tersiar riuh di media perpesanan guru dan KS termasuk dimedia online.

Hal tersebut, menarik untuk ditelisik, mengingat BOS merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN untuk kepentingan menumbuhmajukan pendidikan khalayak anak  guna mencerdaskan kehidupan anak bangsa ke depan, yang sangat mungkin ada anak pelaku pemalakan itu didalamnya. Laku memalak sebagaimana disebut di atas tentu saja menghalang-halangi kemajuan pendidikan pada umumnya.

Wawasan Hukum

Dilihat dari sudut sanksi hukum, para pemalak itu dapat dijerat beberapa aturan yang digunakan seperti:

1.    Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003

Pasal 7 ayat (1): Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 55 ayat (5): Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan penyelenggaraan pendidikan.

2.    Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Pasal 9 ayat (1): Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya.

Pasal 77B: Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau melarang anak untuk memperoleh pendidikan dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

3.    Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999

Pasal 60 ayat (1): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.Pasal 60 ayat (2): Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

4.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jika tindakan penghambatan pendidikan berkaitan dengan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal terkait seperti Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan) atau Pasal 351 KUHP (penganiayaan)

Seiring dengan itu, tindakan melakukan pemalakan kepada KS, secara politis, sangat mungkin dapat dikategori sebagai tindakan subversif. Artinya, tindakan  yang memiliki kecenderungan atau bahkan bermaksud untuk melemahkan, menghancurkan, atau menggulingkan sistem yang sudah ada, baik yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok atau organisasi, ataupun bagi mereka yang mendapat keuntungan  dari pemalakan, mendapat kenyamanan, dan memberi dukungan kepada kelompok pemalak yang berupaya menggulingkan suatu sistem persekolahan.   Mengapa? Karena tindakan itu jelas  dilakukan untuk melemahkan kekuatan atau moral sistem sekolah.  Jelas Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik pemerintah untuk menumbuhmajukan pendidikan. Jelas, tindakan itu dapat mendorong dan mematahkan kekuatan dan potensi yang dikerahkan oleh negara pada kemajuan sekolah.

Dinas Pendidikan dan Sekolah Harus Intropeksi

Sangat mungkin para pemalak itu, melihat celah kelemahan dalam penatakelolaan keuangan sekolah.  Memanfaatkan kelemahan itu untuk memalak. Oleh sebab itu, sekolah termasuk dinas pendidikan di dalamnya, harus intropeksi. Mungkin dalam catatan ingatan mereka sekolah seringkali dipandang: Kurang Transparansi. Tidak adanya laporan keuangan yang jelas atau tidak mengkomunikasikan alokasi dana dengan baik kepada pihak terkait, seperti orang tua atau komite sekolah. Melakukan Pencatatan Keuangan Tidak Rapi. Data penerimaan dan pengeluaran uang sekolah tidak dicatat dengan benar, sehingga sulit untuk memantau arus kas dan mengevaluasi anggaran. Menggunakan Dana Pembiayaan Pendidikan Tidak Sesuai. Uang sekolah digunakan untuk keperluan di luar prioritas pendidikan, misalnya untuk hal-hal pribadi atau kebutuhan yang tidak relevan. Perencanaan Anggaran yang buruk. Sekolah tidak memiliki rencana anggaran tahunan yang rinci, sehingga terjadi pemborosan atau kekurangan dana.

Sekolah memang berada dititik yang sangat lemah dalam penatakelolaan keuangan. Sekolah tidak memiliki bendahara profesional bersertifikat. Ditambah lagi dengan situasi: Kurangnya Pengawasan. Tidak ada mekanisme kontrol atau audit internal, sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana. Sistem Pembayaran yang Tidak Efisien
Sistem pembayaran manual atau kurang terintegrasi bisa menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan mempersulit proses pelacakan pembayaran. Ketergantungan pada Satu Sumber Dana. Sekolah yang hanya bergantung pada uang sekolah tanpa mencari sumber pendanaan alternatif, seperti donasi atau hibah, bisa kesulitan saat terjadi kekurangan dana. Tidak Mengantisipasi Tunggakan Pembayaran. Tidak ada kebijakan yang jelas untuk mengatasi tunggakan ketika terjadi keterlambatan pencairan, sehingga memengaruhi kestabilan keuangan sekolah. Minimnya Investasi pada Sistem Teknologi. Tidak memanfaatkan teknologi seperti software akuntansi atau aplikasi pembayaran online yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Kurangnya Pelatihan untuk Pengelola Keuangan.
Pengelola keuangan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai tentang akuntansi atau manajemen keuangan.

Mengingat hal itu, sekolah harus dipertimbangkan untuk diedukasi, bukan dituduh korupsi

Perlindungan Terhadap Sekolah

Sekolah perlu dilindungi. Melindungi sekolah dari premanisme merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi siswa, guru, dan staf sekolah. Dengan cara apa dan bagaimana kita dapat melindungi sekolah? Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan: Peningkatan Keamanan Internal Sekolah: Menempatkan petugas keamanan (Satpam) di gerbang sekolah untuk mengawasi keluar-masuknya orang asing. Memasang CCTV di area strategis seperti pintu masuk, halaman sekolah, dan koridor untuk memantau aktivitas mencurigakan. Membatasi akses ke sekolah, hanya mengizinkan siswa, guru, dan staf yang memiliki izin masuk. Menerapkan Disiplin dan Pengawasan Ketat. Melarang siswa membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya ke sekolah. Memberlakukan aturan ketat terhadap pihak luar yang mencoba mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Mengawasi lingkungan sekolah untuk memastikan tidak ada siswa yang terlibat dengan kelompok preman. Pencegahan dan Edukasi bagi Siswa. Memberikan penyuluhan tentang bahaya premanisme, kekerasan, dan dampaknya terhadap masa depan siswa. Mendorong siswa untuk melaporkan jika ada tindakan intimidasi atau pemerasan dari preman. Mengadakan kegiatan positif seperti ekstrakurikuler yang bisa mengalihkan perhatian siswa dari pengaruh negatif. Membentuk Satgas Keamanan Sekolah: Membentuk tim yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua untuk mengawasi keamanan sekolah. Melakukan pelatihan bagi siswa agar lebih waspada terhadap ancaman premanisme. Membuka jalur komunikasi bagi siswa yang merasa terancam agar bisa melapor tanpa takut. Kerja Sama dengan Aparat Keamanan. Menjalin hubungan baik dengan kepolisian setempat agar mereka bisa memberikan pengamanan ekstra jika diperlukan. Mengadakan patroli berkala di sekitar sekolah untuk mencegah aktivitas premanisme. Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan desa atau kelurahan untuk deteksi dini potensi gangguan.

Dengan langkah-langkah ini, sekolah bisa lebih terlindungi dari pengaruh premanisme, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua.

Wallohu a’lam bishawab.