MEMAHAMI PERMENPANRB NO. 7 TAHUN 2026 KAITANNYA DENGAN PERDIRJEN GTK NO. 4831 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH

Oleh Tatang Sunendar

Sebuah kado istimewa bagi pengawas sekolah, di hari saat mengenang hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei, maka pada tanggal 20 Mei 2026 tersebut terbit sebuah peraturan baru untuk jabatan fungsional pengawas sekolah PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pendidikan ini  merupakan regulasi yang membawa perubahan penting dalam sistem pengawasan pendidikan di Indonesia. Regulasi ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan tata kelola jabatan pengawas pendidikan agar lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Kehadiran peraturan ini menegaskan bahwa pengawasan pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi lebih diarahkan pada penjaminan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Dalam peraturan ini, Pengawas Mutu Pendidikan didefinisikan sebagai Pegawai ASN yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi, pendampingan, serta pengendalian mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Pengawas memiliki peran strategis dalam memastikan standar pendidikan nasional diterapkan secara efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas sekolah.

Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengawas Mutu Pendidikan

Secara kelembagaan, Pengawas Mutu Pendidikan berkedudukan sebagai jabatan fungsional yang berada dalam rumpun pendidikan. Jabatan ini menuntut kompetensi teknis, manajerial, serta kemampuan supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Tanggung jawab utama pengawas mencakup pembinaan mutu pendidikan, pemantauan implementasi kebijakan pendidikan, evaluasi capaian sekolah, hingga memberikan rekomendasi perbaikan bagi satuan pendidikan. Dengan demikian, pengawas tidak hanya berfungsi sebagai evaluator, tetapi juga sebagai fasilitator peningkatan mutu.

Rumpun Jabatan dan Kategori Jabatan

PermenPANRB No. 7 Tahun 2026 menempatkan Pengawas Mutu Pendidikan dalam jabatan fungsional rumpun pendidikan. Jenjang jabatan disusun sesuai tingkat keahlian dan kompetensi. Kategori jabatan ini memberikan kejelasan arah pengembangan karier dan profesionalitas pengawas.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan pengawas dilakukan melalui mekanisme ASN yang memenuhi syarat kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi tertentu. Sementara pemberhentian dapat dilakukan karena pensiun, alih jabatan, pelanggaran disiplin, atau ketidaksesuaian kompetensi sesuai ketentuan. Lantas bagaiman dengan Perdirjen 4831 tahun 2023 ?

Perdirjen GTK No. 4831 Tahun 2023 sebagai Regulasi Teknis

Jika PermenPANRB No. 7 Tahun 2026 menjadi dasar normatif jabatan fungsional, maka Perdirjen GTK Nomor 4831 Tahun 2023 menjadi pedoman teknis pelaksanaan tugas pengawasan pendidikan. Perdirjen ini lebih rinci mengatur bagaimana pengawas melaksanakan pembinaan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap sekolah.

Perdirjen GTK 4831 mempertegas ruang kerja pengawas di lapangan, termasuk mekanisme penyusunan program pengawasan, pelaksanaan supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi hasil pengawasan, serta pelaporan tindak lanjut.

Perbedaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Mutu Pendidikan dengan Pengawas Satuan Pendidikan. Salah satu perubahan mendasar yang dapat dilihat adalah pergeseran konsep dari Pengawas Satuan Pendidikan ke arah Pengawas Mutu Pendidikan.

1. Fokus Pengawasan

Pada konsep Pengawas Satuan Pendidikan (sebagaimana dijabarkan dalam Perdirjen 4831), fokus utama pengawasan lebih banyak diarahkan pada pengawasan langsung terhadap sekolah atau madrasah binaan. Pengawas bertugas memastikan pelaksanaan kurikulum, administrasi sekolah, proses pembelajaran, serta kepemimpinan kepala sekolah berjalan sesuai standar.

Sedangkan dalam PermenPANRB No. 7 Tahun 2026, istilah Pengawas Mutu Pendidikan memperluas cakupan kerja. Pengawas tidak hanya mengawasi satu sekolah tertentu, tetapi berperan dalam pengendalian mutu pendidikan secara sistemik. Artinya, orientasi kerja bukan hanya memeriksa kepatuhan, tetapi mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

2. Tugas Pengawas Satuan Pendidikan Berdasarkan Perdirjen GTK No. 4831 Tahun 2023, tugas pengawas satuan pendidikan meliputi:

·         menyusun program pengawasan sekolah;

·         melakukan supervisi akademik kepada guru;

·         melakukan supervisi manajerial kepada kepala sekolah;

·         memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan;

·         menilai kinerja kepala sekolah dan guru;

·         melakukan pembinaan profesional;

·         mengevaluasi hasil pengawasan;

·         menyusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut.

Pengawas satuan pendidikan lebih menitikberatkan pembinaan operasional di level sekolah.

3. Tugas Pengawas Mutu Pendidikan

Dalam PermenPANRB No. 7 Tahun 2026, tugas pengawas berkembang menjadi lebih strategis, meliputi:

·         pengawasan mutu pembelajaran;

·         pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan;

·         pendampingan transformasi sekolah;

·         pembinaan kelembagaan pendidikan;

·         analisis mutu berbasis data;

·         pemetaan masalah pendidikan;

·         pemberian rekomendasi kebijakan peningkatan mutu;

·         pendampingan implementasi kebijakan nasional pendidikan.

Peran ini menunjukkan bahwa pengawas tidak lagi sekadar pengawas administratif, tetapi agen peningkatan mutu pendidikan.

4. Tanggung Jawab

Pengawas Satuan Pendidikan bertanggung jawab pada pembinaan sekolah binaan secara langsung. Sedangkan Pengawas Mutu Pendidikan memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menjamin mutu pendidikan, mendorong inovasi pembelajaran, memperkuat tata kelola sekolah, dan menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan nasional.

5. Orientasi Kerja

Perbedaan paling signifikan terletak pada orientasi kerja:

Keuntungan Adanya PermenPANRB No. 7 Tahun 2026 bagi Pengawas Sekolah

Kehadiran PermenPANRB No. 7 Tahun 2026 memberikan banyak manfaat strategis bagi pengawas sekolah.

Pertama, regulasi ini memperkuat identitas profesional pengawas. Jabatan pengawas tidak lagi dipahami hanya sebagai pemeriksa administrasi, tetapi sebagai tenaga profesional yang berperan langsung dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Kedua, adanya regulasi ini membuka jalur karier yang lebih jelas dan terukur. Dengan sistem jabatan fungsional yang lebih tertata, pengawas memiliki kepastian dalam pengembangan kompetensi, kenaikan jenjang, hingga penghargaan kinerja.

Ketiga, pengawas memperoleh ruang kerja yang lebih strategis. Mereka dilibatkan dalam analisis mutu pendidikan, pengembangan kebijakan, transformasi pembelajaran, dan pendampingan sekolah berbasis kebutuhan nyata.

Keempat, regulasi ini mendorong penguatan kompetensi berbasis data. Pengawas dituntut mampu membaca hasil asesmen, capaian mutu sekolah, serta menyusun rekomendasi berbasis bukti.

Kelima, pengawas menjadi lebih berdaya dalam melakukan pendampingan transformasi sekolah. Mereka dapat mengarahkan sekolah dalam implementasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, inovasi pembelajaran, serta budaya mutu.

Keenam, dari sisi kelembagaan, regulasi ini memberikan kepastian peran dan legitimasi jabatan, sehingga posisi pengawas lebih kuat dalam struktur pendidikan.

Ketujuh, adanya penyelarasan dengan Perdirjen GTK No. 4831 Tahun 2023 membuat pengawas memiliki keterpaduan antara dasar hukum jabatan dan pedoman teknis pelaksanaan tugas.

Pada akhirnya, PermenPANRB No. 7 Tahun 2026 menunjukkan perubahan paradigma pengawasan pendidikan di Indonesia dari pengawasan yang bersifat administratif menuju pengawasan mutu yang strategis, berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pengawas Mutu Pendidikan menjadi aktor penting dalam transformasi pendidikan nasional untuk itu  selamat untuk bapak ibu pengawas sekolah kepakan sayapmu, sekali layar terkembang surut kita berpantang ……………. Wallahu A'lam Bishawab