MEMAKNAI PERBEDAAN IDULFITRI HUBUNGANNYA DENGAN HAM

Oleh Hasbullah Fudail

(Pemerhati HAM)

Fenomena Idulfitri (1 Syawal) senantiasa memberi gambaran betapa manusia khususnya umat Islam senantiasa merindukan untuk kembali ke kampung masing-masing berkumpul bersama sanak saudara dan family dalam tradisi mudik. Dalam sejarah perjalanan perpindahan penduduk (migrasi) di Indonesia, pada tradisi mudik inilah pergerakan manusia secara kuantitas jumlahnya terbesar. Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Idulfitri 1 Syawal idealnya membawa umat Islam menjadi momentum untuk saling merayakan kebahagiaan setelah menempuh perjalanan melawan hawa nafsu dengan melakukan ibadah puasa  selama sebulan. Ibadah puasa akhirnya akan menghantartkan kepada umat untuk menjadi lebih bertakwa sebagaimana dalam Alquraan surat Al Baqarah Ayat 183 Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Untuk penetapan 1 Ramadan awal puasa dan 1 Syawal  hari raya Idufitri dalam perjalanan sejarah kadangkala waktunya tidaklah bersamaan,. Dua pendekatan yang digunakan selalu menjadi dasar masing-masing yaitu metode Rukyat dan Hisab. Muhammadiyah telah menetapkan Idulfitri 1444 Hijriyah jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Penetapan itu didasarkan pada metode perhitungan Rukyatul Hisab yaitu metode penentuan awal bulan dengan penghitungan astronomis dan matematis.

Sementara pemerintah belum memutuskan kapan hari Idulfitri. Pemerintah baru akan menggelar sidang isbat penentuan awal Syawal pada Jumat 21 April 2023 dengan metode Penglihatan Hilal. Kemungkinan besar, Idulfitri jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Fenomena perbedaan hari Idulfitri ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Umat Islam sebenarnya juga sudah terbiasa dengan perbedaan penentuan Idulfitri tersebut.

Di sisi lain Jemaah Tarekat Naqsabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah merayakan Hari Raya Idulfitri lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah maupun Muhammadiyah. Tahun ini, tarekat yang ada di Sumatra Utara ini menetapkan 1 Syawal pada Kamis (20/4/2023). “Besok malam kami akan menggelar malam takbiran,” ujar jemaah Naqsabandiyah Syekh Muda Markum, Selasa (18/4/2023).

Perbedaan ini sebenarnya hal yang lumrah karena beberapa tahun belakangan Idulfitri tidak menimbulkan persoalan. Akan tetapi karena tahun 2024 tahun politik maka berbagai media menjadikannya sebagai isu yang bisa dikelola untuk menjadi viral. Sebagaimana diberitakan beberapa pemerintah daerah tidak memberi izin pelaksanaan salat berjamaah bagi warga Muhammadiyah di berbagai fasilitas umum milik pemerintah seperti lapangan dan sebagainya. Antara lain Pemkot Pekalongan menolak izin untuk penggunaan lapangan Mataram untuk salat Ied warga Muhammadiyah. Selain itu pemerintah Kota Sukabumi juga menolak Lapangan Merdeka digunakan salat Ied bagi warga Muhammadiyah pada tanggal 21 April 2023. Perdebatan antara Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Morod dengan Gus Nashir PCI NU Australia di Media Sosial meramaikan diskursus penetapam 1 Syawal dan Perizinan tempat shalat Id tersebut.

Adanya perbedaan dalam penentuan 1 Syawal di antara kelompok organisasi masyakatat dan Tarekat Nakasambadiyah dengan pemerintah yang berlangsung dari dahulu hingga sekarang  hendaknya bisa dimaknai dalam 2 hal penting:

1.         Potensi Timbulnya Pelanggaran HAM

Posisi pemerinttah yang selama ini menjadi Menteri Agama adalah orang NU tidak bisa dianggap berdiri atas golongan semua umat karena metode yang digunakan berbeda dengan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah.

Meskipun juga harus dipahami bahwa siapapun yang menduduki Menteri Agama keputusan yang diambil dalam penentuan 1 Ramadah/Syawal/Iduladha menggunakan instrumen Keputusan Negara yang dibuat oleh Menteri Agama. Terlebih ada juga kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) menggunakan kriteria baru penentuan awal bulan Hijriyah. Kriteria itu mengacu hasil kesepakatan Menteri Agana Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) pada 2021. Sehingga Keputusan Menteri Agama menjadi regulasi yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia secara Nasional, kewenangan urusan agama bukan ranah Otonomi Daerah  seperti yang diatur dalam Undang-Undang Otonmi Daerah.

Selama ini, kriteria hilal (bulan) awal Hijriyah adalah ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat, dan umur bulan 8 jam. MABIMS bersepakat untuk mengubah kriteria tersebut menjadi ketinggian hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan surat bersama ad referendum pada 2021 terkait penggunaan kriteria baru MABIMS di Indonesia mulai 2022.

Adanya keluhan dari Muhammadiyah yang tidak diberi fasilitas pelayanan publik untuk pemakaian lapangan sebagai tempat shalat id, bisa dianggap negara melakukan diskriminasi dalam menjalaankan syariat ibadah bagi warga Muhammadiyah sehingga bisa menjadi potensi pelanggaran HAM.

Kontitusi menjamin HAM bagi warga negara untuk beribadat seperti Pasal 28E ayat (1) UUD 1045 “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) yang tertulis “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu ayat (2) tertulis “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu”.

Tidak kalah penting dari itu semua ialah pemerintah (negara) harus hadir dalam menjamin kebebasan beragama semua warganya. Termasuk hak warga Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Ied lebih awal berdasarkan metode ruyatul hisab yang mereka yakini. Pemerintah daerah sebagai otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan di level provinsi, kabupaten, atau kota idealnya taat pada konstitusi dalam menjamin kebebasan beragama semua warganegara.

Alih-alih menghalangi, pemerintah daerah idealnya justru memfasilitasi jemaah Muhammadiyah yang ingin melaksanakan sholat Ied 1444 H lebih awal. Ini bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan keputusan pemerintah pusat yang memutuskan Idulfitri jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Sebaliknya, memfasilitasi warga Muhammadiyah untuk merayakan Idulfitri lebih awal adalah bukti bahwa pemerintah daerah berkomitmen menegakkan konstitusi terutama menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganegara.

2.         Bisa Menimbulkan Perpecahan Umat

Dalam setiap ada isu krusial tentang agama menyangkut konsumsi publik apalagi penetapan Hari Besar Islam, maka kelompok-kelompok radikal konservatif senantiasa hadir untuk menebar provokasi dan adu domba. Tujuannya memecah umat dan mendelegitimasi pemerintah dengan bermacam fitnah termasuk dalam hal polemik perbedaan Idulfitri antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Padahal kedua metode dianggap sama-sama sahih dalam hukum Islam (fiqih) sehingga jika ada perbedaan, itu tidak menimbulkan friksi di kalangan umat Islam itu sendiri. Di sinilah peran penting para tokoh agama yang berkompetensi untuk menjelaskan pada umat awam ihwal apa perbedaan antara hisab dan rukyat sehingga menimbulkan beda persepsi ihwal penentuan awal bulan Syawal. Tersebab, banyak umat Islam yang belum memahami perbedaan kedua metode sehingga mudah dipengaruhi oleh narasi menyesatkan dan digunakan untuk perpecahan umat.

Selama itu tidak menyangkut akidah atau tauhid, maka perbedaan yang sifatnya khilafiyah itu harus disikapi rasional dan bijak. Saling menghormati tafsir masing-masing golongan ialah jalan paling mudah untuk menyudahi polemik yang rawan ditunggangi kelompok tertentu. Terlebih di tahun politik yang panas ini, segala macam isu begitu mudah untuk dipolitisasi demi kepentingan pragmatis. Viralnya pembicaraan antara Makmun Murod dan Gus Nadir di media sosial untuk  sebatas kalangan terdidik alias intelektual hanya dialektika pemikiran. Yang berbahaya jika sampai di akar rumput dianggap sebagai perpecahan antara kalangan NU dan Muhammadiyah.

Perdebatan Isu Penentuan 1 Syawal ini bergulir, lihat di media sosial seperti tanpa upaya untuk mempolitisasi isu demi memecah belah umat dan mengadu domba antara Muhammadiyah dan pemerintah. Di media sosial beredar narasi bahwa pemerintah terutama Kementerian Agama yang saat ini dipimpin oleh kalangan NU bertindak diskriminatif terhadap Muhammadiyah.

Idealnya Idulfitri menjadi sesuatu berkah bersahaja yang suka cita umat Islam. Adanya perbedaan penentuan awal Syawal yang memang sudah ada sejak zaman lama kiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Cukuplah hal-hal khilafiyah itu menjadi sesuatu yang memperkaya khasanah pemikiran dan peradaban Islam, perbedaan idealnya menjadi rahmat bukan menjadi sumber pemecah belah umat, perdebatan tentang metode hisab dan rukyat kiranya sudah final.

Kedua metode dianggap sama-sama shahih dalam hukum Islam fiqih yang terpenting sekarang ialah bagaimana agar perbedaan itu tidak menimbulkan fiksi di kalangan umat Islam itu sendiri. Di sinilah peran para tokoh agama dan thariqah yang berkompetensi untuk menjelaskan pada umat awam ihwal ada perbedaan antara hisab dan rukyat sehingga menimbulkan beda persepsi ihwal penentuan awal bulan Syawal tersebar banyak umat Islam yang belum memahami perbedaan kedua metode tersebut sehingga mempengaruhi narasi yang bisa menyesatkan.

Perbedaaan dalam pandangan dan pengalaman ibadah di dalam Islam sejak peninggalan Rasulullah telah menjadi kenyataan yang harus diterima. Maka diperlukan kebesaran hati dari para pemimpin umat dan organisasi masyarakat untuk bisa menerima perbedaan (toleransi internal Islam) sepanjang itu hanya menyangkut khilafiyah (perbedaan penafsiaran Alquran dan Hadist) tetapi tidak menyangkut Ketauhidan Allah SWT. Selain itu usulan untuk menggunakan Kelender Islam secara Global dari Pimpinan Muhamdiyah perlu menjadi pemikiran sebagai langkah agar persoalan penetapan kelender Islam bisa menjadi rujukan yang disepakati berbagai negara yang penduduknya mayoritas Islam.

Dalam realitasnya akibat adanya percampuran akibat perkawinan ataupun percamburan budaya karena geografis ataupun kemandirian pemikiran menurut penulis sangat mungkin bahwa  mereka yang menjadi anggota NU atau pesantren berbasis NU Idulfitrinya bisa pada hari Jumat tanggal 21 April. Demikian juga sebaliknya warga Muhamdiyah lebarannya bisa hari Sabtu, 22 April 2023. Semoga bangsa ini semakin dewasa dalam menerima perbedaan khususnya dalam hal keyakinan beragama.