Membaca Peluang RUU Sisdiknas Model Omnibus Law

Oleh Eri Fauzi Rahman, M.Pd.

(Guru di SMKN 1 Sukanagara/Cadisdik Wil. VI/KACI)

Istilah Omnibus Law dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker (Cipta Kerja) santer menjadi isu nasional. Dalam penyusunannya, Omnibus Law RUU Ciptaker sempat menuai pro kontra dari berbagai pihak, yang pada akhirnya disyahkan juga menjadi Undang-Undang. Kini menghangat isu untuk segera merevisi RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) justru dengan model Omnibus Law.

Omnibus Law adalah salah satu metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dalam sistem hukum Common Law. Istilah ‘Omnibus Law’ lebih dikenal sebagai omnibus bill dalam sistem hukum Common Law. Lema ‘ominus’ berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti untuk semuanya, atau banyak. Omnibus law, dengan demikian, adalah hukum untuk semua. Orang lebih memahaminya sebagai undang-undang sapu jagat.

Ahmad Redi (Omnibus Law: Gagasan Pengaturan untuk Kemakmuran Rakyat, 2020), seperti dikutip dari laman https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law, menyebutkan lima watak atau ciri omnibus law.

Pertama, multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama. Ada beberapa sektor terkait yang menjadi substansi omnibus law dengan materi muatan yang banyak.

Kedua, terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup. Metode omnibus law akan menyebabkan ‘pembengkakan’ pasal-pasal karena banyaknya sector yang terkait.

Ketiga, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan baru. Sebagai akibat banyaknya peraturan yang diperbaiki, baik melalui reformulasi norma(membuat rumusan ulang), maupun menegasikan norma yang ada, dan menciptakan norma baru, maka jumlah undang-undang yang tercakup dalam suatu omnibus law pasti banyak.

Keempat, mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain. Salah satu watak omnibus law adalah sifatnya yang mandiri sehingga tidak terikat pada peraturan lain yang selevel dan sejenis. Dalam penyusunan perundang-undangan dengan tenis omnibus law, pembentuk undang-undang menutup mata terhadap substansi yang ada pada undang-undang lain sehingga rumusan norma berubah sangat drastic sesuai politik hukum yang dianut.

Kelima, mereformulasikan, menegasikan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Teknis omnibus dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan norma yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih, disharmoni, obesitas, atau ketidaksinkronan menjadi bagian penting yang diubah, dinormakan ulang, atau dihapuskan sama sekali melalui omnibus law. Hal ini dapat menyebabkan perubahan paradigma dalam perundang-undangan.

Ahmad Redi juga menjelaskan tujuan dan manfaat omnibus law adalah: a. untuk mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien; b. untuk menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk menunjang iklim investasi; c. untuk menjadikan pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; d. agar mampu memutus mata rantai birokrasi yang berlama-lama; e. agar meningkatkan hubungan koordinatif antarinstansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan f. agar ada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Terkait dengan ide penyusunan RUU Sisdiknas yang baru. Banyak pengamat, praktisi dan pakar pendidikan mengikhtiarkan penyusunan RUU Sisdiknas model Omnibus Law ini. Undang-Undang terkait pendidikan yang masih tumpang tindih, mulai dari UU tentang Guru dan Dosen hingga UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Dikti (Pendidikan Tinggi) serta (UU) Perbukuan, dinilai sebagai alasan utama untuk segera membuat revisi RUU Sisdiknas model Omnibus Law. Selain itu, hal ini harus dilakukan, tujuannya tidak lain untuk membangun peradaban bangsa yang berkualitas berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Pada sebuah Webinar Nasional bertajuk “Menggagas RUU Sisdiknas Model Omnibus Law dan Urgensi Peta Jalan Pendidikan yang digelar CeQu (Center for Educational Quality Improvement) Darul Hikam Bandung, Sabtu (7/11/2020), yang dikutip oleh beritadisdik.com, Prof.Dr. Cecep Darmawan (Prof Cewan) menjelaskan, ‘’Semua ini dilakukan dalam rangka manifestasi dari spirit bela negara yang dilakukan oleh warga negara, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagai cita-cita bersama (common good) bangsa dan negara yang kita cintai’’.

Prof Cewan juga mempertegas, bahwa ‘’Adaptasi pendekatan pembelajaran, kompetensi guru, kualitas siswa, dukungan tenaga kependidikan, dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan, serta dukungan orangtua dan masyarakat merupakan hal yang fundamental dalam menyusun RUU Sisdiknas baru dengan pola omnibus law,”

Dengan melihat desakan dari para pengamat dan pakar pendidikan diberbagai seminar dan media, tentang model omnibus law pada RUU Sisdiknas yang baru, maka peluang terjadinya Omnibus law RUU Sisdiknas akan terbuka lebar. Masyarakat luas termasuk guru akan lebih memahami substansi akar permasalahan dari sistem pendidikan di Indonesia selama ini, sehingga bisa memperkuat dalam memberi masukan kepada para pemangku kebijakan. Jika ini terjadi, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi, terlebih fokus dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Semoga!