Membaca Polemik Larangan Shalat Id Muhammadiyah di Kota Sukabumi

Oleh Torik Imanurdin, S.Pd., M.Pd.

Polemik pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1447 H di Kota Sukabumi tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai perbedaan penetapan hari raya. Ini telah berkembang menjadi cermin tarik-menarik antara kepatuhan terhadap regulasi, kecakapan kepemimpinan, dan kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan.

Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026, sementara pemerintah menetapkannya pada Sabtu, 21 Maret 2026. Perbedaan ini adalah fakta lama yang seharusnya tidak lagi mengejutkan siapa pun. Namun, ketika menyangkut penggunaan fasilitas negara dalam hal ini Lapangan Merdeka Kota Sukabumi persoalan menjadi serius dan tidak bisa disederhanakan sebagai isu toleransi.

Harus ditegaskan secara jernih: Lapangan Merdeka adalah aset pemerintah daerah.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan, fasilitas negara tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang secara substansi bertentangan dengan keputusan resmi pemerintah dalam urusan yang sama. Jika pemerintah pusat melalui Kementerian Agama menetapkan Idul Fitri pada 21 Maret, maka pemerintah daerah secara administratif terikat untuk mengikuti garis kebijakan tersebut. Di titik ini, keputusan Pemkot Sukabumi menolak izin bukanlah tindakan diskriminatif, melainkan bentuk kepatuhan hukum.

Justru yang patut dipersoalkan adalah munculnya ekspektasi publik yang keliru dan itu tidak lahir dari ruang hampa. Pernyataan Wali Kota terpilih, Ayep Zaki, saat kampanye yang menjanjikan kebebasan penggunaan Lapangan Merdeka bagi Muhammadiyah menunjukkan problem serius: rendahnya literasi kebijakan publik dalam praktik politik lokal. Janji tersebut bukan sekadar keliru, tetapi berpotensi menyesatkan masyarakat, karena mengabaikan fakta bahwa kepala daerah tidak memiliki keleluasaan absolut atas aset negara ketika berhadapan dengan kebijakan nasional.

Janji politik yang tidak berpijak pada regulasi bukan hanya omong kosong, tetapi juga bom waktu konflik sosial. Dan hari ini, bom itu meledak di Sukabumi.

Situasi diperparah oleh pernyataan provokatif dari Imran Rasyadi (FKDB), yang alih-alih meredam suasana, justru menyiram bensin ke api. Pernyataan yang tidak pantas terhadap warga Muhammadiyah bukan hanya mencederai etika publik, tetapi juga memperlihatkan betapa dangkalnya sebagian elit pendukung dalam memahami sensitivitas isu keagamaan. Tidak heran jika kemudian berujung pada pelaporan ke kepolisian sebuah konsekuensi logis dari komunikasi yang kehilangan adab.

Di titik ini, narasi “intoleransi” menjadi terlalu sederhana dan bahkan menyesatkan. Masalah utamanya bukan pada penolakan terhadap perbedaan, tetapi pada ketidakmampuan sebagian pihak membedakan antara ruang kebebasan beragama dan batasan penggunaan fasilitas negara. Negara tidak melarang Muhammadiyah beribadah, tetapi negara juga tidak bisa memfasilitasi praktik yang secara administratif tidak sejalan dengan keputusan resminya.

Namun demikian, pemerintah daerah juga tidak bisa berlindung sepenuhnya di balik regulasi jika sejak awal gagal membangun komunikasi publik yang jujur dan cerdas. Kepemimpinan bukan hanya soal taat aturan, tetapi juga soal kemampuan mengelola ekspektasi dan mencegah konflik sejak dini.

Kasus Sukabumi adalah pelajaran keras: ketika politik dijalankan tanpa pemahaman kebijakan, dan ketika komunikasi publik dikelola tanpa etika, maka yang lahir bukan harmoni, melainkan kegaduhan.

Sudah saatnya semua pihak berhenti memainkan narasi sempit. Muhammadiyah perlu tetap berada pada jalur konstitusional dan elegan. Pemerintah harus konsisten sekaligus komunikatif. Dan para pendukung politik siapa pun mereka wajib menahan diri, karena satu kalimat ceroboh di ruang publik hari ini bisa menjadi api konflik esok hari.

Perbedaan tidak pernah menjadi masalah utama. Ketidakdewasaan dalam mengelolanya itulah sumber persoalan yang sebenarnya.

 Torik Imanurdin, S.Pd., M.Pd.

Anggota ICMI Orda Cianjur

Editor Buku Pedoman Organisasi & Manajemen Masjid (DMI Cianjur)
Warga Muhammadiyah (PDM Cianjur)