Penulis: Padli Abdul Jabar

Padli Abdul Jabar
Penulis: Padli Abdul Jabar (2249100041)
(Mahasiswa kelas II B, Pascasarjana Prodi Manajemen Pendidikan
Islam, UIN SGD Bandung)
Mutu pendidikan di
Indonesia masih menjadi isu yang terus diperbincangkan. Meskipun berbagai
kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, kualitas pendidikan nasional belum
menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan negara tetangga.
Hasil akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-S/M)
menunjukkan bahwa perkembangan mutu sekolah belum optimal. Di tengah persaingan
global yang semakin ketat, sistem pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan
yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing. Untuk menjawab tantangan ini,
diperlukan sebuah sistem yang dapat menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan
secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan hadir
sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui empat poin
penting: Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Kebijakan Pengembangan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah, serta Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi.
Pertama, Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan adalah mekanisme sistematis, terintegrasi, dan
berkelanjutan yang bertujuan memastikan penyelenggaraan pendidikan sesuai
standar mutu yang ditetapkan. Mutu dalam konteks pendidikan mencakup input,
proses, output, dan outcome. Input bermutu adalah sumber daya manusia dan
material yang siap diproses, seperti guru berkualifikasi baik, sarana prasarana
memadai, dan kurikulum yang relevan. Proses bermutu dicirikan oleh pembelajaran
aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna (PAIKEMB). Output bermutu
diukur dari hasil belajar peserta didik, baik secara akademis maupun
non-akademis. Outcome bermutu tercermin dari cepat terserapnya lulusan di dunia
kerja dan tingkat kepuasan stakeholder. Dengan adanya sistem ini, diharapkan
tercipta budaya mutu di setiap satuan pendidikan, sehingga mutu pendidikan
nasional dapat terus meningkat.
Kedua, pengembangan
sistem penjaminan mutu pendidikan didasarkan pada regulasi nasional seperti UUD
1945, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permendikbud
No. 28 Tahun 2016. Tujuan utamanya adalah menjamin pemenuhan standar mutu
secara sistemik dan holistik di semua jenjang pendidikan. Pemerintah pusat dan
daerah memiliki peran strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan
mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, pihak swasta dan masyarakat juga
turut berperan dalam menyukseskan sistem ini. Kebijakan pengembangan sistem
penjaminan mutu tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas input dan proses
pendidikan, tetapi juga memperkuat relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar
kerja dan tuntutan zaman. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi alat
pencerdasan, tetapi juga menjadi instrumen pembentuk sumber daya manusia unggul
dan kompetitif.
Ketiga, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan
mekanisme internal dan eksternal untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan
sesuai standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya melalui lima tahapan
siklus: pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi, serta penetapan standar baru. Pemetaan mutu dilakukan
melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS), sedangkan monitoring dan evaluasi
dilakukan untuk memastikan rencana peningkatan mutu berjalan sesuai target.
Keberhasilan sistem ini dapat diukur dari kemampuan sekolah dalam menjalankan
seluruh siklus penjaminan mutu, serta adanya peningkatan hasil belajar siswa.
Faktor-faktor penentu keberhasilannya meliputi kepemimpinan kepala sekolah,
partisipasi stakeholder, komitmen, transparansi, dan integritas. Dengan sistem
ini, diharapkan sekolah dapat secara mandiri meningkatkan kualitas pendidikan
tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi eksternal.
Keempat, Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi adalah sistem penjaminan mutu
yang diterapkan secara internal di perguruan tinggi. SPMI bertujuan menjaga dan
meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui proses penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan. Sistem ini
dilakukan secara sistematis dan terus-menerus untuk memastikan Tridharma
Perguruan Tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat—dilaksanakan sesuai standar mutu. SPMI juga bertujuan memenuhi
kebutuhan stakeholders seperti mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dan
pemerintah. Struktur SPMI melibatkan unit penjaminan mutu di tingkat
universitas, fakultas, dan program studi. Setiap tahun dilakukan evaluasi dan
rapat tinjauan manajemen untuk merekomendasikan perbaikan. Data hasil SPMI
dimasukkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), yang menjadi acuan
dalam akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM.
Secara singkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan mencakup konsep dasar yang
menekankan mutu input, proses, output, dan outcome. Kebijakan pengembangan
sistem ini bertujuan memastikan pemenuhan standar nasional secara holistik. SPM
pendidikan dasar dan menengah membangun budaya mutu secara mandiri melalui
siklus pemetaan hingga evaluasi. SPMI di perguruan tinggi menjaga dan
meningkatkan mutu secara internal demi lulusan yang berkualitas.
_______________________________________
*) Tulisan ini, disarikan dari bahan Ajar Mata kuliah
Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan. Part -14. Dosen Pengampu Dr. H. A.
Rusdiana, Drs., MM. Dapat diakses melalui
https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/65274. Di akses pada tanggal 13 Juni 2025
