Membangun URI atau Membenahi Akar Masalah Birokrasi? URI ala Prabowo: Solusi Kepemimpinan atau Hanya Tambah Beban Sistem yang Sudah Retak?

Oleh Ade Munajat

Anggota Persatuan Purnawirawan  Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat

Baru beberapa hari diumumkan, dilantik para pemangku kepentingannya, Universitas Republik Indonesia (URI) langsung menjadi perbincangan publik. Lembaga anyar ini digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto sebagai “kawah candradimuka” baru untuk mencetak pemimpin bangsa yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan siap memimpin pemerintahan serta BUMN. Terinspirasi dari model École Nationale d’Administration (ENA) Prancis, rencana pembangunan hingga 10 kampus URI pun sudah disiapkan. Namun, di balik niat mulia itu, muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia lebih butuh pabrik pemimpin baru, atau justru perbaikan sistem yang selama ini memupuk patronage dan loyalitas politik?

Lahirnya URI di Tengah Tantangan Birokrasi

Pada 22 Juli 2026, Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur. Lembaga ini berada di bawah Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) dan akan mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dari jenjang sekolah unggulan hingga pelatihan ASN dan talenta BUMN, termasuk perluasan peran Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program perdana, Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD), sudah membina ratusan pegawai BUMN sejak Mei 2026.

Pemerintah berargumen bahwa Indonesia membutuhkan terobosan sistematis untuk menyiapkan generasi pemimpin masa depan. Model Prancis yang telah melahirkan banyak presiden dan pejabat tinggi menjadi rujukan. Dengan biaya dari APBN dan lokasi awal di lahan bekas perkebunan di Bogor, URI diharapkan menjadi pusat pembinaan karakter, kompetensi manajerial, dan nasionalisme.

Mengapa Banyak yang Khawatir

Meski demikian, kritik muncul dari berbagai kalangan. Banyak pengamat mempertanyakan urgensi mendirikan lembaga baru di tengah berbagai masalah pendidikan dan birokrasi yang sudah lama menggunung. Pertama, kualitas pendidikan existing masih menjadi PR besar. Biaya kuliah yang memberatkan, kesejahteraan dosen yang belum ideal, fasilitas riset yang tertinggal, dan kesenjangan akses antardaerah masih menjadi tantangan utama.

Anggaran untuk URI yang tidak sedikit dikhawatirkan akan mengalihkan prioritas dari perbaikan perguruan tinggi negeri yang sudah ada. Kedua, masalah birokrasi di Indonesia sering kali bukan semata soal kualitas individu, melainkan sistem yang memberi ruang besar bagi patronage. Loyalitas politik, jaringan personal, dan balas jasa pemilu masih kerap mengalahkan sistem merit yang sudah diatur dalam undang-undang. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kerap menemukan kasus seleksi jabatan yang tidak transparan, terutama di daerah.

Dalam kondisi seperti ini, lulusan URI yang paling kompeten sekalipun berisiko terbentur “tembok sistem” yang sama. Mereka bisa tersingkir oleh mereka yang lebih “dekat” dengan kekuasaan, atau terpaksa menyesuaikan diri dengan budaya lama.

Sistem Merit vs Patronase: Akar Masalah yang Belum Tersentuh

Birokrasi Indonesia memang telah melakukan reformasi bertahun-tahun, termasuk penerapan sistem merit untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Namun, praktik di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Intervensi politik, budaya senioritas semu, dan kebutuhan politisi untuk menjaga loyalitas membuat profesionalisme sulit tumbuh.

Partai politik sebagai penyandang dana dan mesin politik juga turut bertanggung jawab. Biaya politik yang tinggi mendorong politisi mencari sumber loyalitas di birokrasi. Akibatnya, jarak antara politik dan birokrasi karier semakin tipis, padahal keduanya seharusnya saling melengkapi, bukan saling menggerogoti.

URI bisa menjadi solusi parsial jika pintu masuk dan promosi jabatan benar-benar berdasarkan merit. Tanpa itu, lembaga ini berpotensi hanya menambah daftar lulusan terdidik yang akhirnya frustrasi atau terkooptasi.

Empat Langkah yang Lebih Mendesak

Alih-alih bergantung pada satu lembaga elite, perbaikan kepemimpinan nasional sebaiknya dilakukan melalui pendekatan menyeluruh:

Pertama, perkuat penegakan sistem merit. Beri KASN kewenangan lebih kuat, bukan sekadar rekomendasi. Proses seleksi terbuka, penilaian kinerja berbasis data, dan sanksi tegas bagi pelanggaran harus menjadi norma.

Kedua, reformasi tata kelola partai politik. Transparansi pendanaan, demokrasi internal yang sehat, dan pembatasan konflik kepentingan menjadi keharusan agar partai tidak terus “meminjam” birokrasi untuk kepentingan jangka pendek.

Ketiga, jaga jarak sehat antara pejabat politik dan birokrasi karier. Politisi berhak menentukan arah kebijakan, tetapi manajemen karier ASN dan BUMN sebaiknya tetap profesional dan bebas dari logika balas jasa.

Keempat, prioritaskan perbaikan ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan riset, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas sering kali lebih berdampak luas daripada mendirikan lembaga baru.

Peluang URI yang Tidak Boleh Sia-sia

URI tetap memiliki potensi besar jika dirancang dengan hati-hati. Seleksi mahasiswa harus transparan dan berbasis merit nasional. Kurikulum perlu menggabungkan kepemimpinan strategis, etika publik, serta pemahaman mendalam tentang masalah Indonesia. Kerja sama dengan universitas existing dan lembaga seperti Lemhannas juga penting agar tidak tumpang tindih.

Lebih penting lagi, URI harus menjadi bagian dari reformasi yang lebih besar, bukan pengganti. Keberhasilannya akan diukur bukan dari berapa banyak kampus yang dibangun, melainkan seberapa banyak lulusannya yang benar-benar menduduki posisi strategis berdasarkan kompetensi, serta seberapa jauh sistem birokrasi berubah menjadi lebih profesional.

Indonesia tidak kekurangan orang berbakat. Yang sering kurang adalah sistem yang memberi mereka ruang untuk tumbuh dan berkontribusi tanpa harus “bermain politik” di dalam birokrasi. Membangun pemimpin adalah kebutuhan. Namun, membangun sistem yang menghargai orang baik jauh lebih mendesak. Tanpa itu, URI berisiko menjadi harapan baru yang kembali tertunda.

Wallohu’alam Bishawab.

Cogito. Ergo Sum