MEMBONGKAR KONGKALIKONG KEPALA DISDIK DENGAN KEPALA SMP NEGERI KOTA BANDUNG PADA SETIAP PPDB

Oleh Mansurya Manik.

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan agenda rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kota Bandung, pada Penerimaan Peserta Didik Baru mayoritas orang tua peserta didik masih menjadikan sekolah negeri sebagai tujuan utama untuk tempat bersekolah anaknya. Untuk dapat diterima menjadi peserta didik di sekolah negeri yang dituju, pemerintah menetapkan beberapa jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi KETM, afirmasi PDBK, Perpindahan Tugas, dan Prestasi. Setelah pemerintah mempublikasikan kuota yang akan diterima di masing masing sekolah negeri, lalu orang tua peserta didik mendaftar sesuai jalur yang telah disediakan. Karena lebih banyak siswa yang mendaftar daripada kuota yang tersedia maka menjadi wajar jika dilakukan seleksi. Sehingga ada yang diterima dan ada yang tidak diterima.

Akan tetapi menjadi tidak wajar dan bermasalah jika pihak Pemerintah bertindak curang melalui Kepala Sekolah dengan mempublikasikan kuota PPDB lebih sedikit dari jumlah daya tampung yang sebenarnya. Seperti di Kota Bandung permasalahan tersebut selalu berlangsung berulang setiap tahunnya. Dan perilaku curang yang dilakukan oleh pihak sekolah tidak mungkin tidak diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Sebab Kepala Sekolah sebelum mempublikasikan berapa kuota yang akan disampaikan kepada masyarakat tentu sudah membuat laporan berapa siswa kelas 9 (Sembilan) yang keluar dan berapa penambahan ruang kelas baru jika rombongan belajarnya masih memenuhi ketentuan pemerintah dengan maksimal 33 Rombongan Belajar. Dan setelah penerimaan peserta didik baru pun para Kepala Sekolah harus membuat laporan berapa siswa yang diterima di kelas 7 (tujuh) karena nantinya berhubungan dengan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perilaku curang ini sangat merugikan Orang Tua Peserta Didik, karena seharusnya anak mereka berhak diterima di sekolah negeri tersebut, tetapi akibat adanya penyembunyian daya tampung riil di sekolah maka mereka harus melalui jalan lain yang biayanya mahal atau mereka menyerah pasrah. Yang lebih sadisnya lagi, kecurangan tersebut tampak telanjang karena dipublikasikan melalui website yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Cara melihat kecurangan itu sangat mudah, bandingkan saja data dari kuota Penerimaan Peserti Didik Baru (PPDB) yang datanya dapat diakses melalui https://ppdb.bandung.go.id. dengan data jumlah peserta didik di setiap Rombongan Belajar pada kelas 7 (tujuh) melalui Portal Dinas Pendidikan Kota Bandung di https://simdik.bandung.go.id. Hitung jumlah keseluruhan kelas 7 (tujuh) lalu kurangkan dengan kuota PPDB. Jika hasilnya ada selisih lebih banyak jumlah kelas 7 (tujuh) maka dipastikan ada kecurangan. Demikian juga untuk melihat pada masa PPDB apakah ada potensi kecurangan atau tidak, caranya sama yaitu dengan menghitung jumlah Rombongan Belajar kelas 9 (Sembilan) dikalikan 32 Peserta Didik lalu dikurangkan dengan Kuota PPDB yang dipublikasikan. Jika hasilnya ada selisih lebih banyak jumlah peserta didik yang ada di Rombongan Belajar dari kuota yang dipublikasikan melalui PPDB maka dipastikan ada kecurangan. Untuk mendapatkan datanya kunjungi laman yang sama, https://ppdb.bandung.go.id.untuk kuota PPDB dan https://simdik.bandung.go.id.untuk rombongan belajar kelas 9 (Sembilan).

Bersumberkan data dari kedua website tersebut di ketahui bahwa pada PPDB Tahun 2023 ada 4.681 Peserta Didik yang masuk tidak melalui jalur normal yang telah di tetapkan Pemerintah. Mereka tersebar di 70 SMP Negeri dari 75 SMP Negeri di Kota Bandung.

Dari data yang ada, diketahui para Kepala Sekolah SMP Negeri yang memasukan siswa di luar jalur resmi PPDB paling sedikit di SMPN 75 dengan memasukan 2 orang Peserta Didik, SMPN 69 memasukan 3 Peserta Didik, sedangkan yang paling banyak adalah SMPN 17 dengan memasukan 225 orang Peserta Didik.

Data selengkapnya adalah: yang memasukan 100 sampai 161 siswa ada 15 sekolah, yaitu: SMPN 30 (161 siswa), SMPN 2 (159 siswa), SMPN 5 (152 siswa), SMPN 27 (136 siswa) SMPN 18 (135 siswa), SMPN 11 (134 siswa), SMPN 31 (119 siswa), SMPN 38 (118 siswa), SMPN 44 (109 siswa), SMPN 50 (106 siswa), SMPN 59 (104 siswa) SMPN 13 (104 siswa), SMPN 35 (100 siswa) SMPN 1 (100 siswa).

Yang memasukkan 80 sampai 99 siswa ada 9 sekolah, yaitu: SMPN 7 (99 siswa), SMPN 58 (93 siswa), SMPN 37 (91 siswa), SMPN 56 (89 siswa), SMPN 16 (88 siswa), SMPN 66 (83 siswa), SMPN 8 (82 siswa) SMPN 62 (82 siswa).

Yang memasukkan 61 sampai 79 siswa ada 13 sekolah, yaitu : SMPN 34 (79 siswa), SMPN 28 (78 siswa), SMPN 48 (70 siswa), SMPN 33 (70 siswa), SMPN 45 (64 siswa), SMPN 46 (64 siswa), SMPN 20 (64 siswa) SMPN 25 (64 siswa). SMPN 12 (63 siswa), SMPN 22 (63 siswa), SMPN 43 (63 siswa), SMPN 49 (62 siswa) SMPN 4 (61 siswa).

Yang memasukkan 31 sampai 59 siswa ada 16 sekolah, yaitu : SMPN 9 (59 siswa), SMPN 53 (57 siswa), SMPN 26 (55 siswa), SMPN 19 (53 siswa), SMPN 51 (52 siswa), SMPN 3 (48 siswa), SMPN 15 (47 siswa), SMPN 23 (46 siswa) SMPN 40 (43 siswa). SMPN 47 (42 siswa), SMPN 10 (41 siswa), SMPN 63 (35 siswa), SMPN 52 (34 siswa) SMPN 74 (32 siswa), SMPN 21 (31 siswa) SMPN 60 (30 siswa).

Yang memasukkan 7 sampai 28 siswa ada 14 sekolah, yaitu: SMPN 55 (28 siswa), SMPN 72 (27 siswa), SMPN 41 (27 siswa), SMPN 29 (25 siswa), SMPN 57 (25 siswa), SMPN 61 (25 siswa), SMPN 71 (21 siswa), SMPN 6 (18 siswa) SMPN 64 (17 siswa). SMPN 68 (17 siswa), SMPN 39 (15 siswa), SMPN 32 (11 siswa), SMPN 36 (7 siswa) SMPN 42 (7 siswa).

Dengan tidak adanya tindakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atas perilaku curang tersebut maka pada PPDB Tahun 2024 potensi untuk melakukan kecurangan itu muncul kembali dan datanya menunjukkan ada lebih dari 3.000 daya tampung yang disembunyikan.

Kalaulah Dinas Pendidikan sudah berkelindan berkait berlaku curang dengan Kepala Sekolah sebagai pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru jangan lagi diharapkan ada perubahan perilaku. Karena mereka akan saling melindungi.

Para Orang Tua Peserta Didik yang merasa di rugikan akibat perilaku curang tersebut harus berani melakukan perlawanan dengan memecah mereka. Lakukan upaya hukum dengan menggugat secara perdata maupun pidana kepada pihak sekolah, maka mereka akan saling melempar tanggung jawab.

Tanpa ada rasa takut dan efek jera tidak mungkin ada perubahan, sebab mereka menghitung betul untung ruginya. Selama perilaku curang ini menguntungkan mereka, tentu mereka tidak akan pernah berupaya berlaku jujur. Tetapi jika dalam perhitungan mereka berlaku curang akan merugikan mereka maka mereka akan taat pada aturan.

Jangan harap pada manusia seperti ini ada kesadaran yang muncul dalam lubuk hatinya untuk berlaku taat pada aturan kecuali mereka takut akan kehilangan jabatan dan harta benda.