Membumikan Nilai-Nilai Pancasila

Oleh  SULEHA

(Kepala SMANegeri 1 Subang Kab. Kuningan/KACI #PASTI BISA#)

Niat awal pemerintahan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito tanggal 1 Maret 1945, adalah untuk mendapatkan dukungan dari Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Badan ini dibentuk sebagai janji Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

Salah satu agenda besar sidang BPUPK di antaranya merumuskan dasar negara sebagai pijakan untuk menyusun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selain pidato Mr. Moh. Yamin dan Prof. Soepomo dalam sidang BPUPKI, usulan juga disampaikan oleh Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan usulan lima dasar negara yang akan dijadikan dasar negara kelak jika Indonesiaa merdeka. Ke-lima sila dasar negara tersebut beliau namakan Pancasila. Itulah kata Pancasila pertama kali diucapkan dalam sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga pada saat Pemerintahan Jokowi –JK berketetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari lahir Pancasila dan dinyatakan sebagai hari libur nasional.

Yang perlu kita cermati dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, mengatakan jika diperlukan Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila, bila hendak diperas lagi bisa menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang disampaikannya tersebut adalah berada dalam kerangka satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, mestinya bukan hanya sekadar mengenang tokoh yang menggagas lahirnya Pancasila, apalagi bermaksud menanamkan klaim pengkeramatan Pancasila oleh sebuah rezim, melainkan menumbuhkan (kembali) semanagat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rasanya bukan isapan jempol dan berita hoaks bahwa dihadapan kita ada tantangan nyata munculnya sekelompok orang yang ingin menghidupkan kembali ideologi Komunis dan Marxisme yang jelas dan nyata bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah dan DPR sepakat dengan melahirkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Keamanan Negara. Dalam Pasal 107c disebutkan bahwa “Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun”.

Jadi sampai saat ini Pemerintah dan masyarakat Indonesia, masih berkeyakinan bahwa Ideologi Komunis dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah ideologi terlarang karena dianggap tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat dan Bangsa Indonesia yang bersifat religius, gotong royong, kekeluargaan serta toleransi atas keberagaman. Perjalanan sejarah membuktikan bahwa Pancasila sebagai Ideologi terbuka terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan dan tantangan zaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Maka pantaslah jika dalam peristiwa sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, sesaat akan mengesahkan Pancasila hasil Piagam Jakarta, yang dikedepankan oleh anggota PPKI adalah semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh Islam saat itu rela mencoret tujuh kata dalam sila ke-1 Pancasila demi utuh dan tegaknya persatuan Bangsa Indonesia.

Kini setelah hampir 75 tahun peristiwa itu berlalu, masihkah semangat persatuan itu melekat dalam jiwa kita bangsa Indonesia? Tentu tidak mudah menjawabnya, tapi paling tidak hari ini kita dihadapkan berbagai peristiwa yang ditampilkan oleh beberapa tokoh komponen bangsa dinegeri ini, yang berebut kemenangan, merasa paling benar sehingga memaksakan kehendaknya dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, persatuan kesatuan sebagi sebuah bangsa serta musyawarah mufakat yang merupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Tidak mengherankan jika di akar rumput, masayarakat bawah meniru perilaku para pemimpinnya dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan saling menghujat, sikap permusuhan, tindakan main hakim sendiri, jauh dari nilai-nilai Pancasila sepertinya dianggap lumrah dan biasa. Celakanya hal ini disaksikan oleh anak-anak generasi muda kita, sehingga menjadi paradoks dengan nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan di sekolah.

Tanggung Jawab Bersama

Bangsa Indonesia sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, yang seharusnya menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu nilai-nilai Pancasila sejatinya melekat dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Untuk menumbuhkan itu semua maka sejatinya tanggung jawab itu ada pada pundak seluruh komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia tanpa terkecuali, semua berperan sesuai dengan fungsi, tugas dan kapasitasnya masing-masing.

1.         Peran keluarga

Keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak. Orang tua mempunyai peran yang dominan terhadap tumbuh kembangnya perilaku anak. Sebab anak adalah peniru ulung atas apa yang dia lihat, dengar dan dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Kebiasaan-kebiasaan perilaku baik yang ditanamkan kepada seorang anak dalam keluarga akan melekat kuat dalam diri anak sehingga akan melahirkan pembiasaan dan berwujud menjadi budaya hidupnya.

Sikap saling menghormati, saling menghargai, gotong royong, bermusyawarah dan menghargai perbedaan pendapat, berani minta maaf jika melakukan kesalahan, serta legawa ketika memberi maaf kepada orang lain. Nilai itu hendaknya terus tertanam pada diri seorang anak melalui keteladanan yang ditampilkan oleh orang tua, sehingga anak menjadi pribadi yang utuh dan yang tercermin dari perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Jika setiap keluarga dihuni oleh anggota keluarga yang baik maka akan terbentuk pula masyarakat yang baik.

2.         Peran Guru di Sekolah

Bagi Guru khususnya guru Pendidikan Pancasila Kewarga Negaraan (PPKn), hal ini menjadi tantangan, bagaimana mempersiapkan generasi bangsa kedepan menjadi warga negara yang bukan hanya mempelajari dasar negaranya, lebih dari itu mampu mengamalkannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Mengutip Kosasi Djahiri (1994/1995:10), tujuan Mata Pelajaran PKn Secara khusus.  yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila harus tertanam sejak dini dalam jiwa generasi muda bangsa. Nilai itu harus tertanam kuat menjadi pondasi didalam sanubari anak bangsa. Pendidikan diwaktu kecil seperti melukis diatas batu, kuat melekat tidak tergoyahkan ketika ada paham yang mempengaruhinya. Peran guru disetiap jenjang pendidikan  sesuai dengan tingkat usia dan karakteristik siswa masing-masing. Yang terpenting nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sekedar diajarkan dan dihapalkan, akantetapi diamalkan dan implementasikan dalam perilaku sehari-hari. Nilai dan norma Pancasila yang tertanam dalam perilaku siswa melalui pembiasaan perilaku di lingkungan sekolah, mestinya tercermin pula dalam kehidupan kesehariannya. Masalahnya dalam kenyataan terjadi kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang ditanamkan disekolah dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Pembelajaran yang paling efektif adalah melalui contoh dan teladan perilaku sehari-hari, dari guru, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya.

3.         Peran Pemerintah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menggiring dan menyatuakan belahan dunia, yang seolah tidak ada batasnya. Akulturasi budaya adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Termasuk pengaruh budaya positif dan negatif yang masuk kedalam kehidupan keseharian kita. Tanpa disadari hal tersebut berpengaruh besar terhadap gaya dan pola hidup masyarakat. Disinilah peran pemerintah yang harus terus waspada memagari agar pengaruh negatif budaya asing dapat diminimalisir. Idiologi Pancasila diharapkan mampu menjadi filter dari berbagai macam ideologi yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Keragaman suku, agama dan ras masyarakat Indonesia rentan akan terjadinya penyusupan ideologi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditengah-tengah keberagaman. Untuk meminimalisir hal tersebut, peran Pemerintah untuk terus ajeg memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno mengatakan negara Indonesia ini didirikan “ satu untuk semua, semua untuk satu”. Oleh karena itu pemerintah harus dapat berperan mengayopi dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tanpa membedakan suku, ras, agama dan adat istiadat. Negra harus berdiri dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hanya pemerintahan yang adil dan bijaksana yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Pemerintah harus memeberikan contoh dan teladan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya.

Kita mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kedudukannya setingkat menteri. Badan ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Termasuk didalamnya melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi  yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembagai tinggi negara.

Dengan lahirnya BPIP kita berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak bersifat top- down melainkan harus bottom-up, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga arah kebijakannya dapat membumi, aplikatif dengan kegiatan keseharian masyarakat. Mengamalkan nialai-nilai Pancasila pada hakekatnya mengaplikasikan nilai-nilai yang sudah tumbuh dalam setiap insan anak bangsa Indonesia, sebab nilai-nilai Pancasila ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia ada di bumi nusantara. ***