MEMPERCEPAT TRANSISI KEMENTERIAN HAM DI WILAYAH

Pengalaman menunjukkan bahwa proses transisi suatu organisasi pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat, tergantung atas kebijakan pimpinan tertinggi di suatu organisasi. Ketika  Urusan Badan Peradilan Umum dan  Peradilan Tata Usaha Negara berpisah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung tahun 2024 diperlukan waktu sekitar 2 tahun dalam proses transisinya sehingga benar-benar sempurna.

Proses transisi itu mencakup: sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem adminsitrasi  (keuangan, sistem informasi kepegawaian, persuratan), penggorganisasasi di tingkat wilayah dan lain-lain.

Sebagai bagian dari organisasi yang besar dan lebih dari 10 tahun bergelut di bidang HAM divisi Pelayanan Hukum dan HAM, rasanya perpisahan menjadi 3 kementerian tentu menimbulkan perasaan sedih yang mendalam. Suatu perubahan harus diterima sebagai kenyataan dalam kehidupan organisasi yang harus diterima.

Disadari sepenuhnya bahwa proses transisi ini tugas dan fungsi (tusi) Hak Asasi Manusia yang ada selama ini di wilayah tetap mempunyai irisan dengan Kementerian Hukum khususnya dalam mengawal produk hukum daerah yang berbasis HAM. Tusi ini sangat lekat dengan teman-teman fungsional Perancang Perundang-undangan di bawah supervisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H). Selain itu juga dengan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berhubungan dengan program Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) yang ada di setiap Unit Pelaksana Teknis.

Harapan dalam proses transisi Kementerian HAM di Wilayah

Sebelum terbentuk Kementerian HAM, Direktorat Jenderal HAM adalah anak bungsu yang diasuh oleh ibu kandung bernama Kementerian Hukum dan HAM. Dari 11 Unit eseon 1 yang  ada, Ditjen HAM mempunyai:  Anggaran paling kecil, fasilitas paling minim, Sumber Daya Manusia yang terbatas. Dengan berkembang menjadi Kementerian HAM, anak bungsu ini akan segera mandiri dengan kekuatan sendiri tetapi tetap membutuhkan dukungan dari para kakak seniornya. Hanya memang disadari bahwa Kementerian ini belum menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti kakaknya Administrasi Hukum Umum, Ditjen Kekayaan Intelektuan dan Ditjen Imigrasi.

Sebagai bagian dari satu ibu kandung dan merupakan anak bungsu, maka dalam proses transisi  ini kami berharap dilakukan percepatan, agar para senior sebagai kakak yang baik khususnya  kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat tetap dapat memberikan pendampingan, bimbingan, serta dukungan manajemen maupun sumber daya manusia.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail mewakili Bidang Hak Asasi Manusia pada rapat pengarahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Funna Maulina Massaile, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia serta diikuti oleh para pejabat struktural dan pegawai madya Kanwil Jabar (Kamis, 02/01/2025).