Menakar Efektivitas dan Dampak MBG Dalam Penyiapan Generasi Emas 2045

Menakar Efektivitas dan Dampak MBG Dalam Penyiapan Generasi Emas 2045

Penulis: Yoni Haris Setiawan

(Trainer dan Motivator Edukasi Literasi Quruta Indonesia-PP Lembaga TEMALI QM YAQINNA)

Fajar Baru Gizi atau Ilusi Kuantitas?

Menuju tahun 2045, Indonesia bertaruh pada bonus demografi. Salah satu langkah masif yang diambil pemerintah adalah meluncurkan megaproyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai intervensi strategis nasional untuk memutus rantai stunting dan meningkatkan kapasitas kognitif peserta didik.

Namun, di tengah gemuruh implementasinya, publik disuguhkan paradoks besar. Di atas kertas, program ini adalah investasi geopolitik jangka panjang. Namun di lapangan, realitas operasionalnya justru memicu benturan sosiologis, fiskal, hingga hukum yang sangat mendasar.

Labirin Regulasi dan Tarik-Menarik Anggaran

Amanat mencerdaskan bangsa berakar kuat pada Pasal 31 dan 34 UUD 1945. Secara operasional, program ini bergerak di bawah payung hukum terbaru Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG sebagai pelengkap Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, jangkar fiskal program ini memicu perdebatan sengit yang kini bergulir di [Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026. Untuk membiayai kebutuhan MBG, alokasi fungsi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN tersedot masif. Pada tahun 2025, dana pendidikan terpotong Rp. 56,8 triliun (7,84%). Memasuki tahun 2026, pagu anggaran MBG awalnya melonjak ke angka Rp335 triliun yang berarti menyedot hampir 44% total dana pendidikan nasional.

Melihat beban fiskal yang tidak proporsional ini, Presiden menginstruksikan rem darurat berupa efisiensi internal radikal di pertengahan Juni 2026. Anggaran BGN dipangkas sebesar Rp. 39,62 triliun, sehingga menyusut ke angka Rp. 228,38 triliun. Manuver ini diikuti dengan rencana penghapusan 8 juta peserta didik SMA dari daftar sasaran demi menjaga keseimbangan kas negara.

Anatomi Celah Korupsi dan Realitas Isi Ompreng

Sebagai program dengan perputaran uang raksasa, BGN justru terjebak dalam lingkaran korupsi sistemik. Penetapan status tersangka terhadap mantan pejabat BGN oleh Kejaksaan Agung membongkar modus pengadaan non-substansial, seperti mark-up proyek teknologi fiktif dan monopoli izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh vendor raksasa. Para pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Imbas korupsi birokrasi ini langsung merosot ke atas meja belajar peserta didik. Isi kotak ompreng (food tray) riil di lapangan jauh dari standar gizi seimbang. Ombudsman RI menemukan dominasi Ultra-Processed Food (UPF) seperti sosis dan nugget pabrikan yang tinggi natrium, minim sayur segar, serta buah yang hampir membusuk akibat jeda distribusi yang terlalu lama.

Kegagalan higienitas ini berujung fatal pada rentetan kasus keracunan masal peserta didik di berbagai daerah, yang melanggar Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akibat rasa yang tidak ramah selera anak, terjadi fenomena miris berupa gunungan sampah makanan (food waste) dari ompreng yang dibuang utuh ke tempat sampah.

Tragedi Etis, Aturan Bungkam, dan Diskriminasi Struktural

Kritik paling tajam muncul dari hulu tata kelola kepegawaian. Kehadiran SPPG baru berumur satu tahun, namun para pengelolanya langsung mendapatkan "jalur tol" pengangkatan ASN (PNS/PPPK) dengan standar gaji Rp. 6.000.000 hingga Rp. 7.000.000 per bulan. Sebaliknya, sebuah diskriminasi struktural menimpa tenaga pendidik honorer yang telah berjuang bertahun-tahun membentuk kognitif bangsa.

Dalam sidang resmi pembuktian di Mahkamah Konstitusi (Senin, 15/6/2026), kesaksian dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkap fakta pilu. Jutaan tenaga pendidik honorer di daerah masih terjebak dalam jerat upah tidak manusiawi sebesar Rp. 300.000 hingga Rp. 500.000 per bulan. Bahkan, pasca-pemotongan dana pendidikan untuk MBG, banyak sekolah swasta terpaksa melakukan PHK massal terhadap tenaga pendidik honorer karena kehabisan anggaran operasional.

Ironisme ini diperparah oleh munculnya fenomena "aturan bungkam" dan intimidasi di lapangan. Tenaga pendidik, peserta didik, maupun wali murid yang mencoba mengkritik buruknya kualitas ompreng atau melaporkan kasus keracunan di media sosial kerap mendapatkan tekanan birokrasi, ancaman sanksi, hingga intimidasi agar tidak mencoreng citra program.

Tindakan intimidasi dan pembungkaman ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum positif Indonesia, di antaranya: Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: Menjamin konstitusi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Melindungi hak warga negara menyampaikan pikiran tanpa intervensi dan tekanan aparat. Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM): Menyatakan setiap warga negara berhak mengajukan keluhan dan pengaduan atas kekeliruan kebijakan publik.

Membungkam suara kritis warga sekolah demi menutupi borok operasional katering adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Muncul sindiran nyata di akar rumput: "Lebih sejahtera dan aman menjadi pencuci piring katering MBG daripada menjadi seorang sarjana yang mendidik anak bangsa namun hak suaranya dikebiri di dalam kelas."

Menatap Cermin PISA: Menguji Otak Generasi di Panggung Dunia

Sebagai tolok ukur mutu pendidikan global, pengelola lembaga pendidikan wajib memahami dinamika PISA (Programme for International Student Assessment). Data terakhir yang dipublikasikan secara resmi oleh OECD adalah PISA 2022 (dirilis pada Desember 2023) yang melibatkan keseluruhan 81 negara/ekonomi dunia.

Pada kategori utama Literasi Membaca (Reading Literacy), urutan 5 besar dunia secara berurutan ditempati oleh Singapura (1), Jepang (2), Taiwan (3), Korea Selatan (4), dan Irlandia (5). Kesejahteraan dan lompatan skor literasi di negara 5 besar tersebut bukan terjadi karena program MBG, melainkan bertumpu pada reformasi kurikulum penalaran kritis, penyediaan infrastruktur digital merata, serta penyejahteraan radikal profesi tenaga pendidik.

Di sisi lain, cermin retak menimpa Indonesia yang terpuruk di peringkat ke-71 dari 81 negara dengan skor 359 (jauh di bawah rata-rata internasional 476). Tiga peringkat tepat di atas posisi Indonesia ditempati oleh Maroko (68), Kazakhstan (69), dan Azerbaijan (70).

Saat ini, siklus yang sedang berjalan adalah PISA 2025 (hasilnya dijadwalkan rilis pada akhir tahun 2026) dengan fokus domain mayor pada bidang Sains dan Learning in the Digital World (LDW). Setelah siklus ini, OECD mengubah kebijakan menjadi siklus 4 tahunan, sehingga siklus berikutnya dikunci pada PISA 2029 yang membawa fokus utama kembali pada Literasi Membaca dengan kategori inovatif paling menantang: Media and AI Literacy (MAIL)—menguji kemampuan anak usia 15 tahun dalam menyaring hoaks serta memfilter informasi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Konvergensi Otonomi: Menaruh Hak Pendidikan pada Khitah yang Benar

Menghadapi tantangan kategori PISA masa depan seperti Media and AI Literacy (MAIL), katering fisik tanpa nutrisi otak adalah kesia-siaan makro. Ketika isi ompreng peserta didik jauh dari standar gizi dan hanya diisi pangan industri olahan, maka sel-sel otak anak mengalami malnutrisi fungsional yang membuat daya nalar literasi otomatis tumpul.

Sebagai institusi otonom, sekolah memiliki hak moral untuk meletakkan skala prioritas secara jernih. MBG memang program pemerintah yang berniat baik. Namun, jika alokasi anggaran pendidikan dibagi dan dipotong persentasenya demi program ini, sekolah harus lebih dipertimbangkan dan selektif dalam menerima sasaran MBG.

Sekolah dan seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia wajib menyuarakan syarat mutlak: hadirnya kotak makanan tidak boleh dibayar dengan air mata tenaga pendidik honorer yang kelaparan, tidak boleh mengorbankan perbaikan sarpras yang runtuh, tidak boleh memangkas anggaran literasi peserta didik, dan tidak boleh membungkam hak konstitusional warga sekolah untuk bersuara demi keselamatan anak didik.

Kritik mendasar secara kelembagaan tertuju pada pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fisik baru di tingkat distrik. Langkah ini dinilai memicu obesitas birokrasi, tumpang tindih fungsi lapangan, dan rawan penyimpangan anggaran pembangunan infrastruktur katering.

Presiden sebaiknya menghentikan atau menutup program pendirian dapur fisik SPPG oleh lembaga negara ini. Langkah tegas ini krusial agar Badan Gizi Nasional (BGN) dapat ditarik kembali pada fungsi khitahnya yang netral, yaitu berfokus penuh sebagai perumus regulasi makro dan pengawas mutu gizi nasional, bukan bertindak langsung sebagai pelaku bisnis katering raksasa yang rawan konflik kepentingan.

Sebagai solusi konkret, daripada membangun gedung dapur SPPG baru yang memboroskan anggaran negara, sudah saatnya sekolah mengoptimalkan serta merevitalisasi kantin sekolah. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kantin—termasuk para pedagang lokal di sekitar sekolah—dapat dikoordinasikan untuk dilatih secara berkala dalam klaster literasi gizi, standardisasi kesehatan, manajemen operasional, evaluasi kinerja, hingga literasi keuangan dan pelayanan yang humanis.

Melalui pembekalan kapasitas ini, perputaran anggaran—baik yang bersumber dari swadaya mandiri maupun bantuan ekosistem program—dapat dikelola secara jauh lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran di level akar rumput tanpa menciptakan monopoli vendor besar.

Keberhasilan sejati menuju 2045 bukan lagi diukur secara mekanis dari berapa juta kotak makanan yang berhasil didistribusikan secara terpusat oleh birokrasi, melainkan dari berapa juta otak brilian yang berhasil kita siapkan melalui gerakan literasi masif untuk memimpin dunia. Harus ada keseimbangan mutlak antara kotak dan otak.

Makanan di dalam kotak bertugas mengenyangkan raga secara sehat, sedangkan gerakan literasi bertugas memberi asupan nutrisi pada otak demi melahirkan daya nalar kritis yang tangguh. Mengkonvergensikan keduanya secara proporsional melalui kantin sekolah mandiri, sembari menyejahterakan jiwa tenaga pendidik, adalah satu-satunya jalan lurus yang terhormat untuk merawat martabat peradaban kita.

Pada akhirnya, visi besar pemerintah untuk melahirkan "SDM Unggul, Bangsa Maju" demi mewujudkan "Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" tidak boleh sekadar menjadi slogan politik di atas kertas. Melalui sinergi seluruh komponen bangsa, kita harus mengubah narasi "Indonesia Emas 2045" menjadi sebuah janji masa depan yang tunai.

Hari ini, mari kita tiupkan semangat optimisme baru di seluruh penjuru negeri: bahwa dengan mewujudkan keselarasan gizi fisik dan literasi produktif yang berkelanjutan, anak-anak Indonesia akan tumbuh tegak menjadi generasi pemenang di panggung global. Sesuai dengan esensi jargon perjuangan kita yang sejati: Anak Hebat, Indonesia Kuat!

Referensi/Catatan Akhir Artikel:

1.    Mahkamah Konstitusi RI, Perkara Nomor 40, 52, dan 55/PUU-XXIV/2026 mengenai Uji Materi UU APBN Terhadap Anggaran Pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (Sidang Pembuktian Kesaksian Ahli & P2G: Senin, 15 Juni 2026).

2.    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) (Kebebasan Berpendapat), Pasal 31 (Anggaran Pendidikan 20%), dan Pasal 34 (Perlindungan Anak Terlantar).

3.    Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

4.    Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 140 (Sanksi Peredaran Pangan Tercemar).

5.    OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), PISA 2022 Results: Factsheets Indonesia & Global Database (Dirilis Desember 2023)

#SalamLiterasiIndonesiaBerkarya

#PelanjutRisalahPeradabanLiterasi

#SarapanDiksi

#TemaliQMYaqinna

#MenakarEfektivitasMBG

#GenerasiEmas2045

#KesejahteraanGuruHonorer

#KantinSekolahMandiri

#KeseimbanganKotakDanOtak

#LiterasiNasional

#SkorPISAIndonesia

#AnakHebatIndonesiaKuat

Dok. Foto Ilustrasi: Internet