MENAKAR KEKUATAN NILAI BENER MELALUI TEORI GEORGE C. EDWARDS III UNTUK SDGS & INDONESIA EMAS 2045

Oleh A. Rusdiana

"Bener Menjaga Kebenaran dalam Berpikir dan Bertindak"

Di tengah arus deras globalisasi dan revolusi industri 5.0, pendidikan Indonesia menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga identitas moral dan etika bangsa agar tidak tersapu kemajuan zaman. Salah satu pendekatan yang kini mengemuka adalah Gapura Panca Waluya, yakni pendidikan berbasis nilai-nilai lokal Sunda Cageur (sehat), Bageur (baik), Bener (benar), Pinter (cerdas), Singer (ikhlas), yang dilandasi semangat Hamemayu Hayuning Bawana ala Ki Hadjar Dewantara. Pendekatan ini tidak hanya bermakna lokal, tetapi juga mencerminkan semangat glokalisasi: memadukan akar lokal dengan sayap global demi mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB serta visi Indonesia Emas 2045. Dalam perspektif Islam, nilai Bener tidak hanya bermakna benar menurut logika manusia, tetapi juga benar menurut syariat, sesuai dengan keteladanan Rasulullah yang diutus sebagai Rahmatan lil ‘Alamin; rahmat bagi seluruh alam. Kehidupan Rasulullah dipenuhi contoh keberanian menyuarakan kebenaran, memegang prinsip meski menghadapi tekanan, serta memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan umat. Maka, memaknai Bener dalam konteks pendidikan bukan sekadar mengajarkan siswa berkata jujur, tetapi menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral bahwa setiap ucapan, tindakan, dan keputusan memiliki dimensi kebenaran ilahiah yang membawa rahmat bagi semua.

Namun, sebagaimana diuraikan George C. Edwards III dalam bukunya Implementing Public Policy (1980), keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan ide atau niat baik. Ada empat variabel kunci yang harus diperhatikan: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Tulisan ini hendak memetakan bagaimana nilai lokal Sunda, khususnya Bener, dapat diterjemahkan secara strategis ke dalam kebijakan pendidikan untuk memperkuat karakter bangsa, mempercepat pencapaian SDGs, dan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Mari kita bahas melalui kerangka Edwards III. satu persatu:

Pertama: Komunikasi: Bener Sebagai Kejelasan dan Konsistensi Pesan Moral; Nilai Bener berarti kejujuran, keberanian menyuarakan kebenaran, berpikir kritis, dan memegang prinsip. Dalam komunikasi kebijakan, ini mencakup pertanyaan mendasar: apakah nilai Bener disampaikan secara jelas di sekolah? Apakah guru, siswa, dan orang tua paham mengapa berpikir dan bertindak benar itu penting? Di sini, komunikasi bukan sekadar menyebarkan pesan, tetapi memastikan pesan itu konsisten, jelas, dan transparan dalam semua lapisan, mulai dari kurikulum, kegiatan sekolah, hingga simbol budaya di lingkungan pendidikan. Tanpa komunikasi yang kuat, nilai Bener akan menjadi jargon kosong yang gagal mengakar dalam praktik sehari-hari.

Kedua: Sumber Daya: Yang Bener Butuh Dukungan Nyata untuk Pendidikan Etika; Mengajarkan nilai moral bukan tugas yang selesai dengan ceramah. Dibutuhkan sumber daya konkret, seperti pelatihan guru dalam metode problem-based learning, penyediaan materi pendidikan etika, hingga alokasi waktu khusus dalam agenda belajar untuk membahas isu-isu moral. Sekolah perlu mengalokasikan anggaran, tenaga pendidik yang kompeten, serta teknologi yang digunakan secara bijak untuk mendukung pendidikan karakter. Tanpa sumber daya yang cukup, upaya menanamkan nilai Bener akan terjebak dalam seremonial, bukan transformasi nyata.

Ketiga: Disposisi Pelaksana: Keteladanan Guru dan Kepala Sekolah sebagai Penjaga Bener; Nilai Bener akan hidup jika para pelaksana di lapangan, terutama guru dan kepala sekolah, memiliki disposisi yang selaras: berani menyuarakan kebenaran, memegang prinsip etika, dan menjadi contoh nyata bagi siswa. Guru tidak hanya mengajar teori, tetapi juga menjadi teladan hidup dalam sikap sehari-hari. Kepala sekolah bertanggung jawab menciptakan iklim sekolah yang mendukung keberanian moral dan kebebasan berpikir kritis, bukan hanya mengejar angka-angka prestasi akademik. Tanpa keteladanan ini, siswa akan kesulitan menginternalisasi nilai Bener dalam kehidupannya.

Keempat: Struktur Birokrasi: Regulasi yang Mengutamakan Pendidikan Karakter; Birokrasi pendidikan harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung nilai moral. Ini berarti menyusun regulasi dan SOP yang memprioritaskan pendidikan karakter, bukan sekadar berorientasi pada angka, laporan, atau dokumen administratif. Selain itu, struktur birokrasi harus membuka ruang kolaborasi lintas aktor dinas pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan bermoral. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, sekolah akan kesulitan menerjemahkan nilai Bener ke dalam praktik nyata.

Menakar kekuatan nilai Bener melalui kerangka Edwards III menunjukkan bahwa pendidikan moral bukan sekadar ajaran di papan tulis, tetapi sebuah sistem bersama yang harus dibangun dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, rekomendasi bagi pemangku kepentingan pendidikan, khususnya pejabat birokrasi pendidikan di Jawa Barat, adalah: 1) Audit komunikasi nilai moral di sekolah untuk memastikan pesan Bener dipahami semua pihak; 2) Sediakan pelatihan intensif bagi guru dan kepala sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan etika dalam keseharian; 3) Susun kebijakan dan SOP yang mengutamakan pendidikan karakter, bukan hanya angka dan dokumen administratif; 4) Bangun ruang kolaborasi antara dinas pendidikan, keluarga, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pendidikan bermoral.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pendidikan di Jawa Barat tidak hanya menyongsong era revolusi industri 5.0 secara cerdas, tetapi juga secara bermartabat, menuju Indonesia Emas 2045 yang berkarakter kuat serta mendukung penuh pencapaian SDGs. Wallahu A‘lam.

Penulis: