Penulis: Jaka Suryawan

Jaka Suryawan
Oleh
Jaka Suryawan
(SMAN 1
Cisayong Tasikmalaya)
Kepala
sekolah adalah guru yang diberi tugas memimpin pembelajaran dan mengelola
satuan pendidikan. Jabatan kepala sekolah tentu saja menjadi salah satu ‘puncak
karier’ seorang guru. Melihat proses rekruitmennya seorang kepala sekolah
pastilah diambil dari guru-guru yang memiliki potensi kepemimpinan yang memadai
untuk memimpin sekolah.
Kepala
sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai
pengaruh yang sangat besar dalam memimpin dan
mengorganisasikan suatu sekolah sehingga peran kepala sekolah dapat menentukan keberhasilan suatu sekolah dan mampu
menciptakan iklim organisasi pendidikan yang nyaman bagi peserta didik maupun
guru dan staf di dalam sekolah.
Permendikbudristek No 40 Tahun 2021
mengisyaratkan bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Tentu
saja guru yang mendapatkan promosi kepala sekolah adalah mereka yang telah
memenuhi syarat dan kualifikasi serta lulus dalam seleksi kepala sekolah.
Sementara itu tugas yang diemban kepala sekolah adalah memimpin pembelajaran
dan mengelola satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai transformasi
pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Karenanya kepala sekolah tidak
memiliki beban mengajar, sebaliknya memegang tugas manajerial.
Disebutkan dalam peraturan menteri tersebut
bahwa masa kerja kepala sekolah bisa mencapai 4 periode bila hasil kinerjanya
baik. Bahkan boleh menjabat di tempat yang sama selama 2 periode. Sayangnya di
Permendikbudristek No 40 Tahun 2021 tidak disebutkan tunjangan yang akan
diterima oleh seorang kepala sekolah.
Penempatan tugas bagi kepala sekolah merupakan
wewenang pemerintah daerah. Sejak SMA/SMK/SLB berada di bawah naungan Dinas
Pendidikan Provinsi, kepala sekolah promosi harus bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah provinsi. Alih-alih promosi jabatan di lingkungan
kabupaten/kota tempat tinggalnya, pengangkatan kepala sekolah dilakukan antar lintas
kabupaten. Sebagai ASN, loyalitas dan dedikasi haruslah dikedepankan. Tidak ada
alasan untuk menolak perintah dan instruksi atasan.
Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang
sangat luas dengan puluhan pemerintahan kabupaten/ kota. Luasnya wilayah ini
membuat penempatan tugas kepala sekolah antar lintas kabupaten membawa dampak
bagi kepala sekolah yang ‘terlempar’ dari wilayah kabupaten atau kota tempatnya
berdomisili. Semisal penulis yang harus menempuh jarak sekitar 225 kilo meter
untuk mencapai tempat tugas. Jarak ini dapat ditempuh selama 7 sampai 9 jam
perjalanan. Tentu saja hal ini membawa beberapa konsekuensi yang harus
dihadapi. Berikut beberapa ilustrasi dampak penempatan tugas kepala sekolah
antar lintas kabupaten/kota berdasarkan pengalaman penulis dan rekan-rekan
sepenanggungan.
Dampak Kesehatan; Perjalanan jauh, apa lagi ratusan kilo meter, apabila dijalani
sekali-dua kali mungkin menjadi hiburan yang menyenangkan. Namun jika jarak ini
harus dilalui setiap hari, atau setidaknya seminggu sekali, tentu saja akan
menjadi beban yang sedikit banyak mempengaruhi kesehatan jasmani. Seperti yang
dialami oleh penulis, jarak ratusan kilo meter ini tidak mungkin dijejaki
setiap hari. Karena sering berkendara dalam jangka waktu lama akan sangat
berpengaruh terhadap Kesehatan.
Alternatif terbaik adalah nge-kost. Hal
ini dikarenakan sekolah yang penulis pimpin termasuk sekolah kecil yang tidak
ada fasilitas rumah dinas, atau kamar sekalipun. Selesai permasalahan? Tentunya
tidak. Layaknya anak kost, permasalahan berikutnya adalah persoalan makan
sehari-hari. Dengan kesibukan menjalankan tugas dan juga persoalan usia (jika
harus masak sendiri), untuk makan terpaksa mencari seadanya. Mending kalau di
sekitar tempat kerja tersedia berbagai jajanan kuliner, nah… kalau tugas di
pelosok yang tidak tersedia kedai-kedai makan? Pada sisi lain, beban kerja yang
cukup berat perlu didukung oleh asupan makanan yang cukup gizi. Hal ini
sepertinya persoalan sepele, namun jika terjadi setiap hari tentu saja akan
menjadi masalah dalam hal kesehatan jasmani.
Hal lain yang berhubungan dengan kesehatan
jasmani adalah perbedaan cuaca di tempat tugas dengan daerah asal. Rekan
penulis yang berasal dari daerah sekitar pantai utara yang bercuaca panas mendapat
tugas di pelosok daerah pegunungan di wilayah selatan yang bercuaca dingin dan
lembab. Dalam rentang waktu tidak sampai satu tahun Ia menderita sakit yang
disebabkan oleh perbedaan cuaca tersebut. Sakit yang dideritanya cukup parah
sehingga dalam menjalankan tugasnya banyak terganggu karena harus berobat
secara rutin. Hal ini tentu saja akan menjadi ganguan serius dalam upaya
mencapai kinerja yang baik sesuai dengan tuntutan.
Dampak Psikologis; Menjalankan tugas jauh dari wlayah tempat tinggal menjadikan seorang
kepala sekolah harus terpisah dari keluarganya. Hal ini akan sangat berpengaruh
terhadap semangat kerjanya. Ibarat orang hidup namun ruhnya terbagi dua.
Setengah di tempat kerja, setengahnya lagi di tempat tinggal. Jauh dari
keluarga tentunya akan menimbulkan rasa was-was dan gelisah. Apalagi sebagai
seorang kepala keluarga, sungguh akan menjadi hal yang sangat berat untuk
meninggalkan sebagian perannya di keluarga. Ayah yang seharusnya menaungi dan
melindungi keluarga, karena tugas terpaksa meninggalkannya. Hal psikologis ini
tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dalam menjalankan
tugas.
Dampak Ekonomi; Bahwa
promosi adalah suatu bentuk mutasi yang berupa peningkatan pangkat/posisi/jabatan
dalam hierarki organisasi yang berarti juga akan meningkatkan wewenang,
status dan pendapatan. Memang dalam Permendikbudristek No 40 Tahun 2021 tidak disebutkan tunjangan yang akan
diterima oleh seorang kepala sekolah. Namun alhamdulillah kebijakan pemerintah
Provinsi Jawa Barat menetapkan tunjangan tambahan pendapatan bagi kepala
sekolah (SMA) sebesar empat juta rupiah perbulan. Tidak dapat dikatakan cukup
besar untuk tunjangan seorang pemimpin satuan pendidikan, namun hal ini sudah
selayaknya disyukuri.
Sayangnya penetapan tunjangan ini dibuat sama
bagi seluruh kepala sekolah dengan tidak membedakan jauh dekatnya tempat tugas.
Bagi kepala sekolah yang tempat tugasnya dekat, tentu saja besar tunjangan ini dapat
menjadi pembeda. Namun, bukannya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan,
kenyataannya tunjangan sebesar ini bagi kami kepala sekolah yang bertugas jauh
dari domisili, hanya habis untuk biaya perjalanan saja.
Sebagai contoh, sekali jalan pulang atau pergi
ke tempat tugas, apabila membawa kendaraan pribadi, penulis menghabiskan dana
sekitar lima ratus ribu rupiah yang digunakan untuk keperluan bahan bakar,
makan minum, dan biaya lainnya. Seminggu dua kali jalan (PP) akan menghabiskan
dana sebesar satu juta rupiah. Jadi tunjangan tersebut hanya habis untuk biaya
perjalanan selama satu bulan. Ini masih mending jika dibanding rekan senasib
yang ditempatkan lebih di pelosok. Alih-alih membawa kelebihan untuk keluarga,
malah setiap akan berangkat meminta tambahan biaya kepada isteri. Tentu saja
hal ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Ada
benarnya selorohan rekan-rekan senasib yang mengatakan mendingan jadi guru di
wilayah sendiri, dibanding jadi kepala sekolah dengan tunjangan lebih besar
tetapi uang habis berserakan di jalanan (hi..hi…, intermezzo).
Dampak sosiologis; Pengakuan akan keberadaan atau eksistensi diri di tengah masyarakat
merupakan kebutuhan sosial setiap orang. Pengakuan masyarakat akan keberadaan
kita tentu saja sangat dipengaruhi oleh intensnya pertemuan dalam kegiatan sosial
bersama. Contohnya dalam kegiatan ibadah, kegiatan sosial, serta kegiatan lain
yang dapat mempererat hubungan antar sesama warga sekitar. Namun hal ini tidak
bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertugas di luar wilayah tempat
tinggalnya. Waktu tersedia yang hanya sehari akan habis digunakan untuk lesehan
di rumah dari pada bercengkrama dengan tetangga. Padahal seorang kepala sekolah
yang rata-rata sudah menuju usia pensiun, sangat perlu menjalin pertemanan
untuk mengantisipasi keheningan di usia senja.
Setelah menyimak ilustrasi di atas, timbullah
pertanyaan yang perlu dikaji secara seksama. Efektifkah penempatan kepala
sekolah lintas kabupaten/kota?
Menyambut Wacana Rotasi Kepala Sekolah (SMA)
Berbasis Tempat Tinggal
Mutasi jabatan merupakan hal yang sangat
lumrah. Begitu juga dengan mutasi kepala sekolah. Secara prinsip, ruang
lingkup mutasi di bagi menjadi dua yaitu: mutasi horizontal (job rotation) dan mutasi vertikal.
Mutasi
horizontal diartikan perubahan tempat atau jabatan karyawan tetapi masih
pada ranking yang sama didalam
organisasi itu. Mutasi horizontal ini dibedakan menjadi dua yaitu mutasi tempat
(tour of area) dan mutasi jabatan (tour of duty). Bentuk mutasi horizontal
ini sering dilakukan oleh kepala sekolah negeri setiap periode yang telah ditentukan.
Mutasi vertikal
adalah perubahan posisi/ jabatan/pekerjaan. Mutasi vertikal dibedakan menjadi promosi
dan demosi. Bentuk mutasi ini berdampak pada perubahan kewajiban dan kekuasaan.
Promosi berarti menaikkan pangkat/jabatan, sedang demosi adalah penurunan pangkat/jabatan seseorang. Promosi memperbesar otoritas dan tanggungjawab. Sebaliknya, demosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah
di dalam suatu organisasi, wewenang dan tanggungjawab, pendapatan serta
statusnya semakin rendah.
Pada ruang ini penulis ingin mencermati mutasi
horizontal, khususnya mutasi tempat atau yang sering disebut dengan rotasi
kepala sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun
2010 menyatakan bahwa mutasi
kepala sekolah dilakukan setelah seorang kepala sekolah/madrasah
melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Apabila seorang
kepala sekolah/madrasah dipindahtugaskan sebelum habis masa tugas, maka masa tugas di tempat yang baru merupakan
kumulatif dengan masa tugas sebelumnya.
Dari penulusuran
berbagai sumber, dapat dikemukakan manfaat rotasi kepala sekolah sebagai
berikut; (1) mendapatkan pengalaman baru, (2) menambah cakrawala pandangan yang lebih luas, (3) menghindari terjadinya
kebosanan atau kejenuhan, (4) perolehan pengetahuan dan keterampilan baru, (5)
perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional,
(6) persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi, (7)
motivasi dan kepuasan kerja yang lebih
tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi.
Rotasi kepala sekolah negeri selayaknya dilakukan sebagai bentuk pengembangan sumber
daya manusia dalam upaya
peningkatan produktivitas kinerja kepala sekolah. Dengan adanya
peningkatan produktivitas kinerja kepala sekolah, maka secara bersamaan dapat
meningkatkan kinerja para guru maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Pada sisi lain, rotasi juga
dapat dijadikan bentuk penghargaan atas prestasi kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah diberi reward atau
penghargaan berupa jumlah siswa atau rombongan belajar yang lebih tinggi daripada sekolah sebelumnya jika penilaian kinerjanya minimal
baik.
Ada gagasan cerdas
dan cemerlang yang diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
baru-baru ini. Gagasan yang sangat bijak dan humanis itu berkenaan dengan
wacana rotasi kepala sekolah (SMA) berbasis KTP (Tempat tinggal). Penulis
menilai gagasan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat
untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah, yang ujungnya meningkatkan kualitas
pengelolaan satuan pendidikan. Pada sisi lain program ini juga merupakan upaya
meningkatkan kesejahteraan kepala sekolah. Karena kesejahteraan tidak selalu
berbanding lurus dengan hal yang berwujud material saja. Ketenangan batin
karena dekat dengan keluarga juga merupakan kesejahteraan psikologis yang
sangat perlu dipertimbangkan. Bekerja dengan jiwa yang tenang tentu saja akan
sangat mendongkrak semangat seorang kepala sekolah untuk mencapai prestasi kinerja
yang lebih baik. Semoga…
Tasikmalaya,
Januari 2024