Menakar Netralitas ASN Guru

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Seruan ASN untuk netral memang baik, namun tunggu dulu. ASN itu ragam jenisnya. Setidaknya ada dua, yakni ASN guru dan ASN non guru. ASN non guru tidak ada kaitan langsung dengan dunia edukasi.

Beda dengan ASN guru, akan selalu terkait, melekat, menempel dan secara moral apa pun yang ada di hadapan guru harus jadi ajang edukasi. Termasuk “rudetsitas” dunia politik dan Pilkada.

Hanya ASN guru yang boleh tidak netral. Tidak netral dari mana? Dari hal-hal yang tidak mendidik. Guru tidak boleh netral dari suatu keadaan yang tidak mendidik. Ia harus menjadi bagian dari “edukasi sosial” bahkan terkait politik.

ASN guru tidak boleh memihak pada suatu pasangan kepala daerah. Kecuali pribadi di ruang bilik suara. Namun bila terjadi sesuatu yang tidak mendidik, maka guru wajib “tidak netral” untuk kepentingan edukasi.

Contoh: ada baliho pasangan kepala daerah dipasang di pohon, di pertigaan yang mengganggu fokus pengendara, di masjid, atau ada guru honorer yang kampanye di sekolahan pada pemilih pemula. ASN guru, melihat ini jangan netral/diam. Lakukan komunikasi mendidik pada pihak terkait, sesuai aturan yang berlaku.

ASN guru secara formal Ia bertugas sebagai abdi negara dalam bidang layanan pendidikan, bagi setiap anak didik. Secara non formal ASN guru pun punya tugas “layanan pendidikan” bagi publik/masyarakat. Tugas non formal guru di masyarakat sebagai abdi masyarakat dalam “genre” pendidikan.

Guru bisa berprestasi secara formal di sekolahan, bisa juga berprestasi secara non formal dalam kehidupan masyarakat. Bukankah ada guru yang jadi pemimpin masyarakat sebagai RT, RW dan ketokohan lainnya?

Jadi ASN guru harus netral dalam hal tertentu, kecuali hal yang tidak mendidik, tidak boleh netral. Wajib, dan harus berpihak pada suksesnya dunia layanan pendidikan dan dunia pendidikan masyarakat.