MENAKAR PENGAWAS SEKOLAH LINTAS JENJANG

OLEH TATANG SUNENDAR

(Widyaiswara BBGP JABAR/Anggota Kaci)

Adalah Bu Jelita pengawas sekolah jenjang dasar mengontak dan menyampaikan informasi terkait dengan nasib kepengawasan. Beliau berkabar pertama tentang isu pengawas sekolah mau  dihapuskan dan kedua pengawas lintas jenjang. Sebuah pernyataan yang menggambarkan kekhawatiran dari seorang pengawas sekolah dengan jabatan yang sudah lama ditekuninya. Tertarik dengan yang disampaikan Bu Jelita mendorong penulis untuk mengulas hal tersebut.  

Pertama terkait isu penghapusan profesi pengawas merupakan suatu wacana yang dikembangkan oleh pengamat Pendidikan dan hal itu sempat viral, namun hal tersebut tidaklah benar. Ini dibuktikan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sekarang terdapat sebuah direktorat yang khusus menangani pengawas sekolah yaitu Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS). Terbentuknya lembaga ini justru akan lebih memperkuat posisi jabatan pengawas sekolah. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya revisi Permenpan RB No. 21/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya ke Kemanpran RB. Salah satu hal yang diusulkan adalah terkait perubahan ruang lingkup tugas pengawas sekolah yang sebelumnya jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Diusulkan menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut JF Pengawas Sekolah/Madrasah adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Dengan adanya perubahan tugas dan tanggung jawab pengawas dari melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial menjadi melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan kualitas satuan Pendidikan, maka ke depan nampaknya tidak akan lagi istilah pengawas manajemen sekolah dengan tugas pokoknya Pengawas Manajemen Sekolah adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Pengawas mata pelajaran dengan tugas pokoknya pengawas mata pelajaran melaksanakan pengawasan akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Di mana perbedaan tersebut dibagi atas dasar pengakat dan golongan.

Draft usulan pengawas sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan kualitas satuan Pendidikan merupakan hal yang sangat tepat mengingat Pengawas sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pengawas sekolah merupakan perpanjangan tangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Dengan posisi yang sedemikian strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya pengawas sekolah seharusnya memiliki andil yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pendidikan di sebuah provinsi/kabupaten / Kota.  Permasalahannya adalah seberapa besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tersebut memberikan porsi kepada pengawas sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasannya sesuai tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah yang diatur dalam peraturan atau perundangan yang berlaku. Apalagi jika mengingat tugas dan fungsi pengawas jika  menurut Ofsted lembaga Kepengawasan  Pendidikan yang berpengaruh di Inggris  tugas pokok dan fungsi pengawas  mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan  kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).

Kedua yang terkait  dengan pengawas lintas jenjang  hal ini nampaknya bukan  suatu persoalan yang perlu  dikhawatirkan mengingat praktek baik terkait pelaksanaan lintas jenjang sudah dilaksanakan hampir empat tahun yang lalu oleh BAN SM dalam melaksanakan visitasi akreditasi satuan pendidikan. Asesor akreditasi yang mayoritas pengawas sekolah sudah terbiasa ditugaskan untuk melaksanakan visitasi dengan sasaran yang berbeda misalnya pengawas SD melakukan visitasi ke SMA, pengawas SMA ke SD atau SMP, SMK, dan SLB.

Awal penugasan asesor visitasi sekolah lintas jenjang memberi efek psikologis bagi asesor maupun sekolah, bagi asesor yang dari pengawas SD merasa kurang pecaya diri saat ditugaskan visitasi ke sekolah jenjang SMA/SMK/SLB karena disebabkan karakteristik sekolah yang berbeda, sebaliknya jika pengawas SMA/SMK/SLB ditugaskan melakukan visitasi ke sekolah jenjang SD/SMP yang kurang percaya diri adalah pihak sekolah karena asesornya yang sangat detail dan teliti saat melaksanakan tugas visitasi. Namun secara pelan namun pasti hal tersebut lambat laun sudah terbiasa. Hal itu terjadi karena instrumen yang digunakan untuk semua jenjang secara umum sama kecuali dalam bidang khusus yang menjadi karaterstik jenjang sekolah. Misal di SD dan SMK mempunai karakteristik tersendiri.

Wacana pengawas lintas jenjang merupakan suatu keniscayaan mengingat 1) Adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan Pendidikan melalui program merdeka belajar di mana salah satu programnya adalah guru penggerak yang harus menjadi perhatian pengawas sekolah 2) Adanya disparitas jumlah pengawas di satu daerah dengan daerah lainnya, apalagi dengan terpisahnya pengelolaan pengawas jenjang Pendidikan dasar dengan pengawas Pendidikan menengah. 3) Tidak ada perbedaan yang mendasar tugas pokok dan tanggung jawab antara pengawas jenjang Pendidikan dasar dan pengawas menengah, 4) Persebaran jumlah satuan Pendidikan yang berbeda satu kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya begitu juga dengan jumlah SMA dan SMK yang dikelola oleh provinsi.

Kebijakan pengawas lintas jenjang membawa implikasi bagi pengawas sekolah itu sendiri, seorang pengawas sekolah selain memahami tugas fungsi dan tanggung jawab profesi kepengawasan juga hendaknya:

Pertama melakukan perubahan paradigma dalam melaksannakan tugas dari yang mengembangkan prinsip dilayani menjadi melayani satuan Pendidikan juga memberdayakan  guru dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah.

Kedua adaptif terhadap perubahan kebijakan daerah maupun nasional serta adaptif terkait dengan  perkembangan teknologi dan informasi yang nampaknya sudah menjadi alat dalam mengikuti  program-program yang dikembangkan oleh Kemdibudristekdikti seperti sim PKB, akun belajar, rapor Pendidikan, dll.

Ketiga responsif terhadap kebijakan baru terkait pengelolan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang mempunyai kararistik tersendiri, pengawas harus memahami masing-masing karakteristik sekolah tersebut. Sehingga pengelolaan sekolah yang berdeverensiasi dapat terwujud dan tidak akan canggung saat kebijakan pintas jenjang diterapkan kemudian.

Keempat inisiatif memberi masukan-masukan terkait program inovatif dalam pengelolaan SD, SMP, SMK, dan SLB melalui kerja kolaboratif dengan sesama pengawas, kepala sekolah maupun guru dengan mengacu pada rapot Pendidikan sebagai bahan untuk melakukan perencanaan berbasis data.

Kelima memahami indikator-indikator kepemimpinan pembelajaran yang sudah terlebih dahulu dipahami oleh guru penggerak, kepala sekolah penggerak sehingga dengan memahami indikator tersebut pengawas sekolah tidak akan kerepotan saat melakukan pendampingan dan pembinaan untuk guru, kepala sekolah, dan PTK lainnya.

Keenam mendorong sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan pembinaan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak sehingga pembelajaran yang demokratik akan tumbuh dan berkembang, guru, kepala sekolah tidak lagi sungkan dalam menuangkan ide, gagasan baru berani mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Penerapan kebijakan pengawas lintas jenjang nampaknya tidak akan semudah saat pengawas sekolah menjadi asesor yang bisa lintas jenjang sebagaimana diterapkan oleh BAN SM, karena pengelolaan pengawas sekolah berbeda kewenangannya. Pengawas jenjang dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sedangkan pengawas jenjang menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jika mau diterapkan hanya pengawas SD ke SMP atau sebaliknya untuk pengawas jenjang Pendidikan dasar, dan antarpengawas SMA, SMK, SLB untuk pengawas jenjang menengah.

Kekhawtiran ibu Jelita terkait isu penghapusan pengawas dan pengawas lintas jenjang dalam melaksanakan tugas sebuah hal yang normal di era disrupsi ini, namun Kemdikbud justru menunjukkan kepeduliannya bahwa pengawas itu mutlak dibutuhkan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan. Ini ditunjukan dengan dibentuknya Direktorat KSPS di GTK, sedangkan untuk penugasan lintas jenjang, seorang pengawas tidak usah merasa khawatir sepanjang mempunyai komitmen dan semangat tinggi untuk menjadi bagian dari yang optimis bisa meningkatkan mutu Pendidikan...semoga.