Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran pada Siswa

Oleh SULEHA

(Kepala SMAN 1 Darma Kabupaten Kuningan)

Di saat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember 2020, kita Bangsa Indonesia sedang disuguhi episode karut marutnya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dari pejabat penyelenggara negara. Di saat masyarakat kita penuh dengan keprihatinan dan terhimpit beban kesulitan hidup akibat dampak pandemic covid 19 yang melanda negeri kita khususnya dan dunia pada umumnya. Di sisi lain ada segelintir orang yang harusnya melindungi dan mengayomi masyarakat yang mengalami kesulitan hidup, malah mengkorupsi uang negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Saat ini masyarakat sedang disuguhi oleh sebuah kenyataan bahwa sikap ketidakjujuran dan kebiasaan berbohong sudah merambah berbagai lapisan komponen bangsa di negeri ini, di mana kejujuran seolah menjadi sesuatu yang langka dan sulit ditemukan. Jangan-jangan apa yang disinyalir oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas, yang pernah mengatakan bahwa “Perguruan Tinggi jadi Produsen Koruptor”, ada benarnya. Bukan sekolah atau Perguruan Tinggi yang mengajarkan mata pelajaran dan mata kuliah korupsi, akan tetapi sekolah dan perguruan tinggi ikut andil membiarkan tumbuhnya benih-benih mental korupsi dan perbuatan menghalalkan segala cara pada diri siswa dan mahasiswanya.

Sebut saja dalam pelaksanaan ujian atau ulangan. Sebagai seorang guru sudahkah pelaksanaan test atau ujian yang kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah dan tujuan pelaksanaan test tersebut? Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005, Penilaian Hasil Belajar Siswa bertujuan untuk; (1) Mengetahui seberapa banyak indikator Kompetensi Dasar (KD) suatu mata pelajaran tercapai, (2) Mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa, (3) Memberikan umpan balik, (4) Memotivasi guru dan siswa. Untuk mengukur kemampuan tersebut maka pelaksanaan test harus betul-betul berjalan sesuai dengan rambu-rambu pelaksanaan test tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa siswa kita disinyalir dalam pelaksanaan test atau ulangan baik harian, tengah semester, maupun ujian akhir semester melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dengan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi.

Nyontek pada saat ujian dianggap perilaku yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan, dan hal itu berlangsung hampir di semua jenjang pendidikan. Hal ini diperparah dengan adanya sikap pemakluman terhadap tindakan siswa atau mahasiswa yang tidak jujur tersebut. Padahal hal tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Dari perilaku nyontek yang dianggap sepele, maka akan melahirkan mental yang korup dan tidak jujur bagi pelakunya.

Menanamkan nilai-nilai kejujuran di lingkungan pendidikan terasa semakin sulit. Salah satu penyebabnya adalah krisis keteladanan. Bisa kita saksikan secara terang benderang tidak adanya kesamaan antara kata-kata dan perbuatan. Sulit kita melihat dalam realita kehidupan bangsa ini tampilan tokoh-tokoh bangsa di negeri ini yang patut dijadikan teladan oleh siswa didik kita, terutama dalam hal kejujuran dan keadilan. Bagaimana tidak secara berturut-turut dalam dua pekan terakhir ada dua orang menteri dari Kabinet Jokowi Ma’ruf Amin dan beberapa orang Kepala Daerah yang ditangkap KPK dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan wewenang. Ada keadaan yang paradoks antara nilai-nilai ideal yang diajarkan di sekolah dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Hal yang lain kesalahan dunia pendidikan kita selama ini adalah, kita selalu mengukur keberhasilan belajar siswa dari hasil akhir belajarnya dan mengabaikan proses belajar itu sendiri. Sehingga ukuran keberhasilan itu jika siswa mendapatkan nilai tinggi, walaupun dari hasil perbuatan curang dan tidak jujur. Oleh karena itu kita menyambut baik ketika ada kebijakan Kemendikbud tentang penghapusan Ujian Nasional (UN), dan rencananya akan diganti dengan sistem penilaian Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi, numerasi dan survei karakter. Dengan AKM diharapkan dapat mendorong guru dan siswa untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis pada kemampuan literasi membaca, mengembangkan logika dan daya nalar, sehingga siswa terhindar dari kebiasan nyontek dan tidak jujur dalam pelaksanaan test atau ujian.

Selain itu guru hendaknya menjadi teladan bagi siswa didik kita dalam hal kejujuran, sebab dengan hal itu akan tumbuh kepercayaan dari siswa didik kita. Kesesuaian ucapan dan sikap seorang guru akan menjadi senjata ampuh dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada diri siswa didiknya. Kalau kita mau jujur mengapa anak didik kita yang setiap hari dijejali dan diajari tentang nilai-nilai-kejujuran, kebenaran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai dan norma agama, tetapi perilaku anak didik kita jauh dari harapan nilai-nilai tersebut. Hal ini boleh jadi guru yang mengajarkan itu belum menjadi teladan bagi yang diajarnya.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mencetak generasi bangsa, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung dan menghargai setiap upaya menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan, sehingga sekolah menjadi lingkungan belajar yang menumbuhkan kepribadian luhur dan dapat mencetak generasi bangsa yang jujur, amanah dan jauh dari sikap korup.

Semoga!