Menangkap Pesan Kadisdik Jawa Barat

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Praktisi Pendidikan)

Bila kita tangkap istilah Kadisdik Jawa Barat yang tersosialisasikan saat PPDB tahun 2021 yakni  "Sekolah Dimana Saja Sama". Ungkapan ini dapat kita terjemahkan dalam berbagai versi positif. Misal daftar PPDB ke sekolah mana pun sama, sama-sama untuk belajar. Negeri dan swasta sama saja, sama-sama untuk belajar.

Namun ungkapan "Sekolah Dimana Saja Sama" bisa pula diterjemahkan secara versional oleh entitas kepala sekolah yang ada di desa atau pinggiran. Bahkan ada sekolah yang secara geografis "terbelakang" dan "dibelakang" perbatasan Provinsi Jawa Barat.

Sekolah di mana saja sama tapi fakta geografis, sosiologis, ekonomis, dan sarana prasarana sekolah sangat jauh berbeda. Maka istilah Kadisdik Jawa Barat "Sekolah Dimana Saja Sama" dapat diterjemahkan sebuah ajakan bahwa sekolah di mana saja harus disamakan bantuan dan fasilitasnya. Utamakan yang lebih membutuhkan!

Apa yang harus disamakan? Di antaranya fasilitas, sarana prasarana, tenaga GTK, bantuan untuk sekolah dan sejumlah dukungan lain bagi semua sekolah. Khususnya sekolah desa atau sekolah pinggiran. Jangan sampai "Sekolah Kota Makin Kota" di sisi lain sekolah pinggiran makin  buluk dan terpinggirkan ke pinggir sawah.

Bahasa Kadisdik "Sekolah Dimana Saja Sama" artinya bantuan dan segala bentuk fasilitas dari pemerintah harus dialirkan dahulu ke sekolah desa atau sekolah pinggiran. Agar semua sekolah sama, sama-sama hebat di mata calon anak didik. Kuncinya utamakan bantuan pembangunan di sekolah pinggiran. Apalagi “Sekolah Yang Belum Punya Bangunan”.

Dalam rapat internal MKKS SMAN Kab. Bogor yang dipimpin Dr. Bambang Supriyadi, Saya "ngejoke" dengan sindiran "Biarkan Sekolah Kota" dan perhatikan sekolah pinggiran. Saya meminta pada Ketua MKKS agar segala bantuan dan fasilitasi lebih mengutamakan sekolah pinggiran.

Sekolah di mana saja sama bila---minimal---sekolah-sekolah pinggiran mulai "kinclong" karena mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Mulai dari mebeler, RKB, tenaga GTK dan sejumlah dukungan afirmasi lainnya. Menerjemahkan bahasa Kadisdik Jawa Barat "Sekolah Dimana Saja Sama" harus cerdas.

Makan bubur itu dari pinggir mangkok, baru kemudian ke tengah. Makan baso itu minya dahulu, baru kemudian basonya. Mendaki gunung saja dimulai dari pinggiran bukit, tidak turun dari helikopter. Bahkan bukankah era Jokowi sedang menggalakkan membangun dari pinggiran.  Desa-desa dapat bantuan dan Papua pun dibangun.

Dalam bahasa mahasiswa "Diskriminasi Sekolah Pinggiran Harus Dihentikan". Para Gubernur, Kadisdik dan pihak terkait harus lebih memperhatikan sekolah pinggiran. Hindari terlalu fokus ke sekolah yang sudah kinclong dan sangat wow of the wow. Sekolah kota dengan kepala sekolah cantik dan cakep makin wow. Biarkan mandiri!

Saatnya sekolah pinggiran lebih diperhatikan. Ini akan berdampak sangat positif pada sejumlah hal lainnya. Pertama saat PPDB anak didik bisa memandang sekolah pinggiran atau sekolah desa sama kinclongnya dengan sekolah kota. Anak non zonasi atau anak prestasi bisa memilih  bersekolah di pinggiran saja karena sarana prasarana dan GTK lengkap.

Kedua saat rotasi, promosi dan pengangkatan kepala sekolah baru tidak ada resistensi ditempatkan di sekolah pinggiran karena sama-sama kinclong. Sekolah di mana saja sama. Ditempatkan di mana saja sama bila sekolah pinggiran lebih dimanjakan. Faktanya sampai saat ini mayoritas kepala sekolah resisten untuk ditempatkan di sekolah pinggiran yang jauh dari anak istrinya.

Ketiga dalam rangka mendukung aksesibilitas pendidikan (APK/APM) Jawa Barat. Kita rayu para anak didik di pinggiran yang tidak terlalu ingin bersekolah jenjang SLTA dengan hadirnya sekolah kinclong dan mewah yang ada di desanya. Bantuan pemerintah harus lebih utama ke sekolah pinggiran.

Keempat menjadikan sekolah pinggiran lebih kinclong dengan sara dan prasarana lengkap sama dengan memfasilitasi masyarakat miskin. Faktanya ekonomi masyarakat pinggiran sangat memprihatinkan. Hanya beberapa yang secara ekonomi mapan.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat pinggiran adalah petani kecil, buruh, kuli pasir belah batu, pedangan sio may, tukang ojek, sol sepatu, pembantu rumah tangga dan jenis kerja serabutan lainnya. Kekuatan ekonomi mereka untuk membantu membangun sekolah sangat minus.  Bantuan pemerintah harus utamakan sekolah pinggiran.

Kelima era Merdeka Belajar saatnya hadir "Era Merdeka Sekolah Pinggiran". Ubah cara dan gaya lama "memanjakan" sekolah kota yang merupakan langganan kedatangan para pejabat.  Coba pejabat datang ke sekolah pinggiran di kaki gunung? Kalau tidak mau datang. Semoga bantuannya yang datang.

Sekolah di mana saja sama. Sekolah pinggiran dan sekolah pusat kota sama saja. Bila fasilitas dan sarananya sama. Ungkapan Kadisdik Provinsi Jawa Barat "Sekolah Dimana Saja Sama" terjemahkan dalam intervensi pihak terkait "Sama-sama Wajib Diperhatikan". Proposal dari sekolah pinggiran utamakan!!!

Sekolah pinggiran dibantu, diperhatikan dan diutamakan bukan untuk guru atau kepala sekolah, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak didik pinggiran merasakan sekolah kinclong.  Rumah anak desa yang kumuh bisa terkompensasi oleh rumah bersarnya di sekolah yang kinclong dan menjadi taman bermain.

Semua anak Indonesia punya hak yang sama untuk sukses. Termasuk hak yang sama untuk mendapatkan sekolah yang kinclong. Fakta sejarah membuktikan orang desa selalu menjadi pemimpin di tengah kota. Pendatang selalu lebih unggul dari pribumi. Mengapa sekolah kota selalu lebih unggul? Fasilitas!