Menangkap Pesan Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd

(Praktisi Pendidikan)

Saat berada di rumah, Si Cinta berkomentar terkait Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021. Si Cinta adalah seorang kepala sekolah yang rajin menulis di media cetak Grup Jawa Pos, Radar Sukabumi. Ia menyatakan dalam Permendikbudristek tidak ada lagi “ayat” yang menyatakan kepala sekolah bila rotasi atau masuk periode lanjutan harus ke sekolah dengan grade lebih rendah.

Sebelumnya dalam Permendiknas No. 28 Tahun 2010 pasal 5 ayat (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya.

Pesan Permendikbudristek bisa ditangkap bahwa “mutasi, rotasi kepala sekolah harus bergerak dari sekolah akreditasi rendah ke akreditasi tinggi”. Ini rasional dan memuliakan martabat kepala sekolah. Bukankah dalam karier struktural pun demikian? Bergerak ke atas tidak malah diturunkan ke bawah? Permendikbudristek terbaru berusaha memuliakan kepala sekolah.

Pesan selanjutnya (pasal 2), syarat menjadi kepala sekolah bagi guru pangkat dan golongan diturunkan. Artinya lebih berpihak pada guru calon kepala sekolah dengan pangkat dan golongan lebih rendah. Minimal pangkat penata muda tingkat 1 dan golongan ruang III b. Dulu minimal III c, kini lebih memberi peluang pada guru lebih cepat menjadi kepala sekolah.

Pesan unik lainnya (Pasal 4 dan 5) bila di suatu daerah tidak ada guru bersertifikat guru penggerak dan guru bersertifikat kepala sekolah maka bisa mengangkat guru non penggerak dan non sertifikat kepala sekolah. Bila diterjemahkan secara positif maka guru yang berprestasi, pengurus organisasi dan sejumlah guru senior istimewa bisa diangkat oleh walikota, bupati, dan gubernur menjadi kepala sekolah.

Bisa juga “peluang” ini dimanfaatkan oknum kepala daerah mengangkat guru menjadi kepala sekolah karena “relasi” bukan prestasi. Sekali lagi sebaiknya peluang ini diberikan pada guru pengurus organisasi, berprestasi, berdedikasi, dan senior yang memiliki pengalaman manajerial terbaik.  Semoga para kepala daerah memanfaatkan “celah” di atas secara objektif dan profesional.

Pesan periodiknya (pasal 8) seorang kepala sekolah bisa menjabat selama 16 tahun atau empat periode. Masih di pasal 8, paling singkat seorang kepala sekolah di satu sekolah adalah 2 tahun dan paling lama adalah 8 tahun. Namun di pasal 26 poin c dijelaskan bahwa seorang kepala sekolah bisa diberhentikan bila melakukan “pelanggaran disiplin sedang atau berat”.

Bila kepala sekolah berprestasi bisa 16 tahun. Bila melakukan pelanggaran disiplin sedang pun bisa diberhentikan. Apalagi kalau pelanggaran disiplin berat. Ini tentu tidak mudah dan menjadi tantangan khusus bagi entitas kepala sekolah. Kepala sekolah sejatinya adalah “timses pendidikan” di semua daerah. Posisi kepala sekolah sangat strategis bagi kemajuan layanan pendidikan di setiap daerah.

Pesan terbaru dari Permendikbudristek ini adalah “Syarat Menjadi Kepala Sekolah Harus Bersertifikat Guru Penggerak” ini terutama. Saya membaca sejak hadirnya Permendikbud awal ada upaya Kementerian Pendidikan mencari jalan tengah agar entitas kepala sekolah tidak lahir dari “proses politik” daerah, melainkan dari proses normatif yang mengeksplorasi potensi guru-guru terbaik.

Siapa pun menterinya nanti, selama Permendikbudristek ini berlaku maka semua calon kepala sekolah harus berasal dari guru penggerak. Ini bisa jadi “legacy” dari Nadiem Makarim bagi Kementerian Pendidikan selanjutnya pasca Nadiem. Nadiem Makarim sosok merdeka yang ingin memerdekakan sengkarut puluhan tahun dunia pendidikan kita. Semoga!