Penulis: Iwan Kartiwa

Iwan Kartiwa
Oleh Iwan Kartiwa
(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)
Dalam
banyak pemberitaan disebutkan bahwa Kemendikbud saat ini sedang fokus merancang
roadmap atau peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan ini mulai disusun
sejak Juli 2020 dan akan berlaku dari tahun 2020-2035. Mengapa harus ada peta
jalan pendidikan? Bukankah sudah ada regulasi setingkat undang-undang yang
mengatur pendidikan nasional. Jawabnya ternyata pemerintah dan DPR berasumsi
bahwa keberadaan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 belum mampu sepenuhnya
menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan secara mendasar, khususnya terkait
dengan profil manusia unggul yang dimaksud dalam UU Sisdiknas tersebut. Menurut
M. Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam Kemendag, peta jalan pendidikan ini
penting dan mendesak dibuat untuk menjaga pendidikan Indonesia tetap berada
pada jalur yang tepat di tengah jaman yang terus berubah.
Berdasarkan keterangan Ketua Komisi X DPR
Syaiful Huda sebagaimana dikutip Kompas.com edisi 18 November 2020, saat ini
pemerintah memiliki empat poin yang menjadi dasar dalam pembentukan peta jalan
pendidikan nasional 2020-2035. Point pertama mengenai perbandingan atau tolok
ukur terkait penerapan sistem pendidikan. Adapun caranya pemerintah melakukan benchmarking (patok duga) kepada
institusi pendidikan baik negeri maupun swasta dalam hal pengelolan. Kedua,
pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada peserta didik. SDM yang ingin
dibangun yakni berkarakter, berakhlak mulia dan menumbuhkan nilai-nilai budaya
Indonesia serta Pancasila. Ketiga, pemerintah menyusun target-target terukur,
terutama target partisipasi pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi
dan hasil belajar yang berkualitas baik itu perbaikan guru, perbaikan kurikulum
maupun infrastruktur sekolah dan mewujudkan distribusi pendidikan yang inklusif
dan merasa. Keempat, pemerintah mendorong reformasi pendidikan yang tidak hanya
dilakukan oleh Kemendikbud namun juga harus mendapatkan dukungan dari kementerian
lain, masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta.
Dalam
perkembangannya sampai saat ini peta jalan pendidikan masih belum selesai.
Padahal tahun 2020 sudah berakhir dan memasuki awal tahun 2021. Sebagai orang
awam kita tidak tahu persis apa konsekuensi logis yang akan terjadi bila peta
jalan pendidikan ini belum tuntas juga. Apakah dapat dikatakan kita akan
mengalami kebingungan dan tersesat jalan dalam dunia pendidikan, karena kita
belum memiliki peta yang menjadi kompas kemana kita akan melangkah dan
melaksanakan pendidikan ini. Kendati demikian, kita dapat memahami proses
perumusan peta jalan pendidikan tersebut memerlukan berbagai pertimbangan yang
bijaksana dan bersifat holistik-komprehensif. Hal ini tentu saja sangat
dipengaruhi oleh rencana besar untuk mendorong peta jalan pendidikan ini
menjadi regulasi setingkat peraturan presiden (Perpres).
Atas dasar
hal itu tentunya diperlukan waktu yang cukup agar produk regulasi yang
setingkat perpres itu benar-benar dapat menjawab kebutuhan jaman dan
berorientasi pada pembentukan manusia unggul Indonesia. Agar peta jalan
pendidikan ini bersifat responsif dan antisipatif terhadap era disrupsi saat
ini, maka peta jalan pendidikan ini bakal menitikberatkan pada tiga aspek utama
pendidikan yaitu kurikulum, pembelajaran dan asesmen. Direktur Dikmen Diksus
Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (GTK Dikmensus)
Kemendikbud, Yaswardi, menjelaskan peta jalan pendidikan harus memperkuat tiga
unsur besar yaitu kurikulum sebagai planning,
pembelajaran sebagai do, dan asesmen (Liputan 6, edisi 29
Januari 2021).
Dalam
aspek kurikulum, akan dirancang kurikulum yang dapat menyesuaikan dengan
tahapan kebutuhan peserta didik. Untuk mengaplikasikannya maka diperlukan
guru-guru yang profesional dan memahami kurikulum yang mengedepankan kepentingan
siswa. Untuk aspek pembelajaran tetap akan diorientasikan pada kebutuhan
peserta didik dengan konten variasi belajar yang tidak monoton dan berbasis
teknologi informasi sehingga pembelajaran penuh dengan kreativitas. Selanjutnya
untuk aspek asesmen akan disiapkan asesmen yang dibutuhkan untuk mendapatkan
pengetahuan dan ilmu yang dapat menunjukan keberhasilan anak dalam proses
pembelajaran.
Memperhatikan
perkembangan terbaru, peta jalan pendidikan ini direncanakan akan rampung
sekitar bulan Mei-Oktober 2021 mendatang. Saat ini sedang berlangsung proses
revisi dan finalisasi naskah peta jalan pendidikan bersamaan dengan penyusunan
revisi UU Sisdiknas No.20 tahun 2003. Peta jalan pendidikan juga akan menjadi
acuan dan patron dari revisi UU Sisdiknas.
Sebagai
insan yang bergerak di dunia pendidikan kita terus menanti kehadiran peta jalan
pendidikan tersebut. Kita meyakini bahwa peta jalan pendidikan yang nanti akan
dijadikan Perpres tersebut benar-benar akan mengarah pada dua hal yang positif:
satu, memperbaiki hal-hal yang kurang baik dan tertinggal pada masa sebelumnya
dan yang kedua dapat membawa dampak positif bagi perbaikan mutu pendidikan kita
ke depan. Dengan adanya peta jalan pendidikan itu pada gilirannya sebagaimana
disampaikan Dirjen GTK Kemendikbud, Iwan Syahril, akan mempermudah cakupan
koordinasi dikarena dalam peta jalan tersebut akan melibatkan sejumlah
kementerian/lembaga yang memiliki kepentingan sama dalam mewujudkan SDM
Indonesia yang unggul dan kompetitif dimasa yang akan datang. Semoga.