MENATAP P3K DARI UNIT KERJA

Oleh Drs. H. Dede, M.Pd.

(Kepala SMAN 1 Tempuran Karawang)

Berbicara pendidikan seakan mengarungi lautan tak bertepi, tak ada habisnya, penuh badai dan gelombang. Medan perjuangan yang sangat menantang. Dari sisi manapun ditelisik, pendidikan selalu melahirkan isu menarik. Selama masa pandemi, pendidikan makin laris manis jadi bahan obrolan, bahkan topik menarik bagi orang tua yang mendapat tugas baru berperan sebagai “guru”. Sisi positifnya, sekian banyak orang yang baru menyadari betapa berat menjadi seorang guru. Harapannya, tumbuh kesadaran masyarakat untuk menganggap penting guru, memuliakan guru, dan mensejahterakan guru.

Profesi guru belakangan ramai diperbincangkan, terutama dengan hadirnya program perekrutan  ASN guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dari aspek legalitas, menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan memperkuat status hukum seorang guru, setidaknya jika dibandingkan dengan guru honorer. PPPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 1 poin pertama dijelaskan bahwa, ”Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi  pemerintah”. Selanjutnya, tentang PPPK dapat dilihat penjelasanya dalam pasal 1 poin keempat, ”Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”.

Penerimaan secara besar-besaran guru PPPK, satu sisi melahirkan kebahagiaan dan di sisi lain menimbulkan kekhawatiran. Bagi kawan-kawan guru honorer, beralih status menjadi ASN PPPK adalah sebuah harapan yang jadi target perjuangan. Ketika dinyatakan lulus PPPK, tidak hanya mereka yang merasa senang, namun keluarga ikut bahagia bahkan warga sekolah pun ikut bersyukur. Ucapan selamat bagi kawan yang lulus, dan obrolan penyemangat bagi yang belum lolos menjadi menu harian di satuan pendidikan.

Dalam giat memberi semangat bagi kawan yang akan maju dalam seleksi tahap ketiga, menyelinap rasa pilu dan bingung. Rasa ini mungkin ada juga pada kepala sekolah lainya. Sistem seleksi PPPK yang membuka kran masuknya kompetitor dari luar satuan pendidikan, berpotensi “menggeser” tenaga honorer yang sudah mengabdi belasan tahun tapi gagal dalam seleksi PPPK. Terbayang jalan panjang perjuangan mereka, belasan tahun memperjuangkan sekolah tempatnya mengabdi, meski dengan honor yang tak mencukupi. Sekolah lebih banyak “dibantu” dari pada “membantu” kawan-kawan honorer. Ikatan emosional mereka terpatri erat dengan sekolah tempatnya mengabdi, seakan sekolah menjadi rumah kedua mereka. Tak jarang kerja sampai malam meski tak ada efek pada penambahan penghasilan, semua dijalani dengan gembira karena mereka punya “rasa”.

Rasa tanggung jawab, rasa memiliki institusi, rasa bangga menjadi guru, rasa persaudaraan yang menyejukkan, dan beribu nuansa rasa yang ada pada kawan kita di sekolah. Ini adalah modal untuk memajukan sekolah. Ketika mereka para pemilik “rasa” harus tergeser dan tergusur oleh orang baru, sebagai Kepala Sekolah saya agak terusik perasaan. Haruskah mereka yang “kalah bersaing” dalam seleksi PPPK diberhentikan? Jika harus diberhentikan dengan hormat, bagaimana sekolah bisa “menghormati jasa” mereka? Bukankah sekolah tak punya cukup dana untuk sekadar memberi “cindera mata” yang pantas? Apakah ada jaminan mereka akan mendapatkan tempat bekerja yang baru? Deretan panjang pertanyaan berisi kekhawatiran terus mengganggu perasaan.

Sebagian kawan ada yang bilang, ”Jangan terlalu dipikirkan, apalagi sampai membawa-bawa perasaan. Ini adalah kerjaan, professional aja dan ikut aturan.” Ada benarnya, namun miris juga jika itu beneran, semoga hanya candaan. Kenapa mesti miris? Coba kita telisik, betapa pentingnya perasaan dalam kehidupan. Bahkan, pendidikan juga salah satunya berjuang menumbuhkan perasaan. Rasa cinta dan bangga pada negara, rasa sayang pada sesama, rasa malu berbuat salah, rasa dan rasa terus, sangat banyak rasa yang penting dimiliki manusia. Pendidikan tidak cukup dengan ucapan, pendidikan lebih efektif dengan teladan. Apabila kita memberhentikan guru honorer dengan melukai perasaannya sama saja dengan memberi contoh mematikan rasa kemanusiaan.

Menjelang penempatan kawan-kawan PPPK, satuan pendidikan disibukkan dengan menyediakan beberapa alternatif dan kemungkinan. Sebisa mungkin, tidak ada guru yang keluar terluka karena  terpaksa. Sebagai bahan kajian dan diskusi, berikut ini beberapa gagasan yang bisa jadi pertimbangan:

Pertama, lakukan analisis kebutuhan personel, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Bisa jadi, guru mata pelajaran yang banyak PPPK dari luar dialihstatuskan menjadi Tenaga Kependidikan sejauh sekolah membutuhkan dan ada persetujuan dari yang bersangkutan. Misalnya, tenaga mereka dapat dimanfaatkan untuk percepatan pelayanan atau untuk mengerjakan “PR” masa lalu yang belum tergarap dengan baik. Untuk ini, perlu dicari payung hukumnya, atau pemerintah memberi “kemerdekaan” kepada satuan pendidikan.

Kedua, diperbantukan untuk mengajar mata pelajaran lain yang gurunya masih kurang. Namun masalahnya pasti terganjal linearitas. Untuk mengatasi soal tidak linear, maka peran MGMP mata pelajaran bisa dimaksimalkan, baik tingkat sekolah maupun MGMP Mapel tingkat Kabupaten/Kota.

Ketiga, dibuka peluang agar PPPK bisa ditempatkan di sekolah asal, meskipun di sekolah swasta. Sisi baiknya, sekolah swasta tidak kehilangan guru, sekolah negeri tidak bingung dengan penempatan guru honorer yang tidak lolos PPPK. Mungkin ini ranahnya AKSI, PGRI, FAGI, dan organisasi lainya untuk mendorong pemerintah menentukan formula terbaik dalam penempatan PPPK guru.

Keempat, memberi peluang kepada guru yang tidak kebagian jam mengajar untuk mengembangkan ektrakurikuler vokasi. Untuk pendanaanya, bisa meminta bantuan komite memobilisasi sumbangan masyarakat. Bagi sekolah yang memiliki Busines Centre , mungkin kawan yang tergeser oleh PPPK dari luar bisa dilibatkan di BC yang ada, sejauh mereka bersedia.

Kelima, diberi prioritas untuk maju dalam seleksi PPPK berikutnya dengan pemberian nilai afirmasi. Status Induk tetap melekat meskipun mereka “terpaksa” harus keluar sementara. Dengan status induk yang tidak hilang, mungkin bisa sedikit meredakan kekecewaan.

Apapun pikiran kita, yang menentukan adalah Tuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya, ”Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya ‘jadilah!’ maka jadilah ia”. (QS Yasin : 82). Manusia diberi peluang untuk menggapai apa yang menjadi keinginannya, namun Tuhan menentukan segalanya. Masih ada peluang, masih ada waktu untuk berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa.

Sebagai praktisi pendidikan yang ada di unit kerja, berharap PPPK menjadi berkah buat semuanya. Inginnya, segala kekhawatiran tidak jadi kenyataan. Kebijakan pemerintah itu tujuanya baik, penuh kebaikan dan harapannya membawa dampak baik. Kami menatap PPPK dari unit kerja dengan optimisme dan harapan semoga dapat mempercepat kemajuan, bukan menambah beban pikiran. Semoga…