Penulis H. Agus Nugroho, S.Pd., M.T.

H. Agus Nugroho, S.Pd., M.T.
Oleh H. Agus Nugroho, S.Pd., M.T.
(Kepala SMKN 8 Bandung)
Kurang dari satu tahun Bangsa ini akan
melaksanalan hajat besar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hari
Rabu tanggal 14 Februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya pemungutan suara
Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR
RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD RI.
Momen yang bernilai mahal dari sisi
pembiayaan ini sejatinya dalam rangka menjaring para pemimpin bangsa dan juga
wakil rakyat di parlemen. Momen di mana rakyat secara demokratis memberikan
pembelajaran besar bagi seluruh rakyat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan
hati nurani.
Namun di luar tujuan di atas, proses
menuju hasil pada setiap masa selalu diwarnai oleh beberapa dampak negatif. Salah
satunya adalah tentang ujaran kebencian. Kita masih ingat dari dulu hingga saat
ini, Ketika beberapa istilah ujaran kebencian dengan menstereotipkan nilai rendah/buruk
terhadap seseorang atau komunitas atau kubu pendukung dengan sebutan negatif. Sebut saja istilah kadrun dan cebong, dua
sebutan yang merupakan produk negatif ujaran kebencian di pemilu 2019 yang
hingga saat ini masih sering kita lihat berseliweran di dunia media sosial,
mewarnai perdebatan di kolom chat atau fasilitas komunikasi publik dalam medsos
atau website.
Ujaran kebencian memang sudah menjadi
bagian dari hidup manusia yang bersifat natural, perbedaan pandangan, rasa dan
pendapat sangat memungkinkan terjadi pada diri seseorang. Namun jika perbedaan
ini dibawa ke dalam ranah publik dengan bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak
untuk penyamakan pandangan dengan dibumbui oleh berita palsu/hoaks, maka akan
memberikan dampak yang sangat luas, bukan lagi rasa ketidaksukaan akan
seseorang, tapi akan bergulir menjadi bola besar yang membenturkan dua belah
pihak baik dalam skala kecil maupun besar.
Ujaran kebencian atau hate
speech memiliki dampak yang sangat berbahaya terhadap individu dan
masyarakat, di antaranya, meningkatkan diskriminasi dan intoleransi. Ujaran
kebencian dapat meningkatkan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok
tertentu seperti suku, agama, ras, gender atau kondisi fisik dan mental. Hal
ini dapat menyebabkan pembatasan hak dan akses yang sama terhadap pelayanan,
kesempatan, dan perlindungan.
Dampak negatif lain dari
ujaran kebencian adalah dapat memicu kekerasan dan konflik. Hate speech
dapat memicu kekerasan dan konflik antar kelompok, baik secara verbal maupun
fisik. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada hubungan sosial, keamanan, dan
perdamaian masyarakat.
Secara personal ujaran
kebencian dapat meningkatkan tekanan psikologis. Individu yang menjadi sasaran
ujaran kebencian dapat mengalami tekanan psikologis yang berat, termasuk
kecemasan, depresi, dan stres. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental
dan fisik mereka, dan dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka bahkan
secara luas juga dapat mempengaruhi keluarganya atau lingkar pertemanan yang
sudah ada.
Secara umum ujaran
kebencian juga dapat membuat lingkungan yang tidak aman. Ujaran kebencian dapat
menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak inklusif bagi kelompok yang
menjadi sasarannya. Hal ini dapat membuat individu atau kelompok tersebut
merasa tidak nyaman atau terasing di lingkungan sekitar mereka.
Oleh karena itu, sangat
penting untuk menghindari dan melawan ujaran kebencian di masyarakat, termasuk
di lingkungan sekolah. Melalui edukasi, kampanye anti hate speech dan
pengawasan yang ketat, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, inklusif,
dan menghormati keberagaman.
Edukasi antiujaran kebencian di sekolah
Dalam Musrenbang 2023,
Gubernur Ridwan kamil menyampaikan ada 2 juta pemilih pemula yang akan mulai
menentukan pilihannya dipemilu 2024, dan bisa dipastikan hampir 100% dari mereka
adalah pelajar siswa tingkat XII. Sebuah angka yang cukup besar untuk skup
provinsi terbesar penduduknya di Jawa Barat.
Bahayanya mereka adalah
usia produktif yang terkatagorikan intensitas interaksi dengan koneksi
internet, dunia gadget serta media sosial dimana ujaran kebencian itu sering
terlihat. Algoritma mesin pencari akan menampilkan apapun yang sering kita
lihat baik disengaja ataupun tidak. Dan bagaimana jika hal tersebut yang sering
terlihat adalah ujaran kebencian terhadap seseorang atau salah satu kubu
presiden atau partai pendukung dalam pemilu. Alam bawah sadar mereka akan
merekam dengan mudah sebuah makna sama dengan perulangan.
Sebuah kerugian besar jika
tujuan semua pemilu adalah untuk menjaring para
pemimpin bangsa dan juga wakil rakyat diparlemen namun dengan mengorbankan
rusaknya karakter dan mentalitas serta kerukunan pada level mereka sebagai
pemilih pemula.
Cerminan apa yang ingin kita tunjukan kepada mereka dalam pemilu tentunya
bagaimana entitas masyarakat yang lebih dewasa bisa menampilkan contoh yang
baik kepada mereka. Untuk itu dibutuhkan Kerjasama yang merata diantara semua
elemen sekolah, kepala sekolah, walikelas, guru, tata usaha dan seluruh warga
sekolah untuk bisa mencerminkan perilaku positif dalam masa pemilu.
Membangun kesadaran dan
kampanye anti ujaran kebencian/hate speech sangat penting dalam menciptakan
lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Berikut adalah beberapa cara untuk
melakukannya:
Pertama adalah lakukan Edukasi dan informasi.
Ajarkan kepada siswa tentang kerugian dan dampak yang dihasilkan dari hate
speech, seperti diskriminasi, pengucilan, dan kekerasan. Berikan informasi yang
akurat tentang bagaimana kata-kata dapat memengaruhi pikiran dan tindakan orang
lain.
Kedua biasakan mereka berdiskusi dan debat:
Ajak siswa untuk terlibat dalam diskusi terbuka dan debat mengenai pentingnya
menjaga kebersamaan dan keragaman. Buka ruang untuk dialog yang terbuka dan
jujur tentang pengalaman siswa dalam menghadapi hate speech, dan tentang
bagaimana tindakan mereka dapat memengaruhi orang lain.
Ketiga, tunjukkan Model perilaku positif.
Selalu tunjukkan perilaku positif dan saling menghormati kepada siswa dan rekan
kerja. Tunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dan keunikan setiap individu.
PAsanglah poster-poster yang mengajak untuk menyadari dan mengikuti pemilu
dengan bersih, jujur dan adil.
Keempat, Buat dan tegakkan aturan. Pastikan
aturan sekolah yang melarang hate speech dijaga dan ditegakkan secara
konsisten. Berikan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran aturan tersebut, dan
jangan ragu untuk melibatkan orang tua jika perlu.
Kelima, ajaklah seluruh siswa dan warga
sekolah dengan mengedepankan kata Kolaborasi dan kebersamaan yang jauh lebih
penting dari sebuah pilihan. Jalin kerja sama dengan organisasi atau komunitas
yang berfokus pada keberagaman dan anti hate speech, dan ajak mereka
untuk berpartisipasi dalam kampanye dan kegiatan di sekolah.
Melalui
pendekatan-pendekatan ini, kita dapat membantu siswa memahami pentingnya
menghormati perbedaan dan menjaga lingkungan yang aman dan inklusif untuk
semua.
Peran Pemerintah
Dalam melaksanakan kampanye
pemilu yang baik di sekolah, pemerintah (dalam hal ini KPU) dapat bekerja sama
dengan sekolah untuk dapat membantu siswa dalam memahami proses demokrasi serta
bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara dalam berdemokrasi. Kampanye
pemilu yang adil dan beretika dapat menciptakan lingkungan sekolah yang
demokratis dan inklusif, serta memupuk rasa kebersamaan dan partisipasi di
antara siswa dan staf sekolah.
Sekolah dapat menjadi
benteng penting dalam penegakan demokrasi dan pemilihan umum yang bersih,
jujur, dan adil. Sebagai tempat di mana siswa belajar dan berkembang, sekolah
memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar politik dan
demokratis. Berikut adalah beberapa cara di mana pemerintah dan sekolah dapat
berkontribusi dalam kampanye politik bersih dan pemilihan umum yang bersih,
jujur, dan adil:
Pertama, lakukanlah Pendidikan politik untuk
pemilih pemula. Sekolah harus memberikan pendidikan politik yang berkualitas
dan berimbang untuk semua siswa. Pendidikan politik harus mengajarkan
prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan
nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan toleransi, perkenalkan apa atu pemilu
beserta tujuannya. Jika anak hidup dalam
toleransi, ia belajar menjadi sabar.
Kedua, kenalkan mereka tentang kampanye
politik bersih. Sekolah dapat menjadi tempat kampanye politik bersih yang tidak
melibatkan politik uang dan praktik korupsi lainnya. Kampanye ini harus
mendorong kandidat untuk fokus pada isu dan gagasan daripada mempromosikan diri
mereka dengan praktik-praktik yang tidak etis.
Ketiga, Jadikanlah mereka pelajar yang
kritis dan turut serta menegakan demokrasi dengan terlibat dalam Pengawasan
pemilihan umum. Sekolah dapat berperan sebagai pengawas dan memastikan bahwa
pemilihan umum berjalan dengan adil dan jujur. Hal ini dapat dilakukan dengan
memastikan bahwa kandidat dan tim kampanye tidak melakukan praktik politik uang
atau melanggar aturan yang telah ditetapkan.
Tidaklah mudah memang menegakan benang basah walaupun
hanya sejengkal, namun kita harus mulai dengan menjemurnya. Mulailah dari
sekarang kita ajarkan kepada mereka. "Orang
tua yang baik adalah bisa memberi contoh pada anaknya. Orang tua yang bijak
adalah bisa belajar dari anaknya."
Kita jadikan pemilu sebagai sarana edukasi politik kepada
pemilih pemula, sehingga kelak mereka akan menerima pelajaran besar tentang
bagaimana sebuah demokrasi ditegakkan dalam lingkup kebhinekaan di negeri ini.