Penulis: Ahmad Rusdiana

Ahmad Rusdiana
Oleh Ahmad Rusdiana
(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung
Djati Bandung)
Secara konseptual kolaborasi dimaknai suatu usaha
dalam rangka mengatasi masalah dengan cara berkerja sama untuk meningkatkan
kualitas hasil program/kegiatan yang dilakukan bersama dan mengusung
kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash
(2008), memaknai kolaborasi adalah suatu bentuk susunan kepemerintahan, dimana
satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder
dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus,
deliberatif dan menuju pada implementasi kebijakan publik/aset publik. Konsep
dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam
membahas collaborative governance. Sehingga Emerson&Balogh (2012),
menawarkan definisi yang lebih luas yaitu “sebagai proses dan struktur dari
pengambilan keputusan kebijakan
publik dan manjemen yang melibatkan masyarakat secara
konstruktif antar badan-badan publik, berbagai level pemerin-tahan dan atau
pada ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang
tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama”. Dengan kata lain kolaborasimembahas mengenai
kerjasama dua atau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang
sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual.
Dalam tataran praksis, Ansell dan Gash (dalam
Fitriana,2017), menjelaskan perbedaan antara partnership, network dan
collaboration. Menurut mereka kemitraan untuk menggambarkan kerja sama yang
lebih berorientasi pada koordinasi dari pada consensus (kolektif) dalam pengambilan
keputusan. Jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama pemerintah
dengan masyarakat yang lingkupnya plural, informal dan implisit. Sedangkan
kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerja sama yang formal, eksplisit dan
berorientasi pada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (kolektif). Namun
apapun nama dan bentuknya, sudah barang tentu memerlukan manajemen dan
kepemimpinan kolaboratif yang efektif.
Untuk hal itu, Ansell&Gash (2008), menawarkan
suatu model proses pengelolaan yang sistemik dengan beberapa tahap:
Tahap Pertama: Starting Condition; tahap kondisi awal
melakukan relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang
yang berebeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam
relasi yang dijalankan. Dalam kondisi ini, Ansell dan Gash berpesan untuk
menkondisikan perlakuan khusus, terhadap stakeholder yakni; (1) stakeholder
kunci partisipasinya sangat mempengaruhi kinerja organisasi, tanpa partisipasi
dari stakeholder kunci, maka program
ataupun organisasi tidak dapat bertahan secara berkelanjutan. (2)
stakeholder sekunder adalah kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh dan
dipengaruhi oleh organisasi lain, tetapi tidak terlibat dalam transaksi
organisasi dan tidak terlalu penting dalam keberlangsungan hidup organisasi.
Tahap Kedua: Facilitative Leadership (Kepemimpinan
Fasilitatif); Ansell dan Gash mengidentifikasikan pada tiga komponen
kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu: (1) manajemen yang cukup terhadap
proses kolaborasi; (2) pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
(3) dapat memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat
keputusan yang kredibel dan dapat meyakinkan bagi semua aktor.
Tahap Ketiga: Institutional Design; (Desain
istitusional) Ansell dan Gash mendeskripsikanbahwa Desain Intitusional mengacu
pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang
paling ditekankan adalah
legitimasi prosedural dalam
proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus ditekankan adalah
pemerintah harus bersifar terbuka dan inklusif.
Tahap Keempat: Cllaborative process; (Proses
Kolaborasi); model proses kolaborasi mengembangkan kolaborasi sebagai
perkembangan tahapan. Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses
kolaborasi antara lain: penentuan permasalahan, penentuan tujuan, dan
implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif dapat dilakukan melalui: (1) dialog
tatap muka; (2) membangun kepercayaan; (3) komitmen terhadap proses; (4)
mambagikan pemahaman; (5) hasil sementara.
Wallahu A’lam Bishowab.
Penulis:
Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen
Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan
Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina
Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan
pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina
Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang
didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan,
kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya
tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina
dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C.
Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag
Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis. Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di
akses melalui: (1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2)
https://www.google.com/search?q=buku+a.rusdiana+ shopee& source (3)
https://play.google.com/store/books/author?id.