MENDIKBUD AKAN MEMPERMANENKAN PJJ?

Oleh KAMAJAYA, M.Pd.

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Mendikbud dalam usahanya melakukan pembenahan sistem pendidikan di Indonesia berusaha berorientasi pada pencapaian standar nilai Programme for International Student Assesment (PISA). Usaha beliau dengan mencetuskan ide melalui program Merdeka Belajar, Guru Penggerak dan saat ini yang sedang viral yaitu (PJJ) yang akan Dipermanenkan dengan hybrid. Gagasan ini disampaikan Mendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (2/7/2020).

Program-program yang digulirkan Mendikbud tersebut apakah dapat diterima bulat oleh praktisi dan atau ahli pendidikan?

Gonjang ganjing di media massa tentang tema yang ditulis media akan diberlakukannya Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Secara Permanen oleh Mendikbud, mendapat banyak tanggapan dari masyarakat luas. Dalam benak pikiran Masyarakat PJJ yang sudah berlangsung tiga bulan terakhir ini saja dalam masa covid 19, banyak terjadi masalah yang ditemukan di lapangan. Tidak sedikit orang tua yang berteriak, apalagi kalau murni PJJ benar-benar akan diterapkan secara permanen.

Berkenaan dengan PJJ yang rencananya dipermanenkan juga mendapat reaksi dari Ketua Komisi X Syaifful Huda:

“Saya kira kalau PJJ itu (permanen) dilakukan perguruan tinggi tidak masalah, tapi kalau untuk SD, SMP, SMA saya kira saya tidak setuju, karena tentu tidak bisa semua mata pelajaran di PJJ-kan.” Sumber: Kanal 73 (4/7/2020).

Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani:

"Saya pikir Mas Nadiem ini orang yang sangat paham keadaan bangsa, karakter anak-anak kita bagaimana. Harusnya melek dulu sebelum memunculkan niat permanenkan belajar jarak jauh." Sumber: Media Indonesia.

Penolakan lain datang dari Wakil Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim mengatakan:

“Saat ini pemerintah masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar PJJ seperti listrik, gawai dan internet bagi para siswa atau guru. Dia meminta pemerintah merampungkan permasalahan yang ada sebelum mempermanenkan PJJ. Kebijakan belajar dari rumah itu justru semakin memperlihatkan disparitas atau kesenjangan dikalangan peserta didik, kalau makin tinggi kesenjangan antara anak yang bisa mengakses internet dengan yang tidak bisa maka ini berbahaya bagi bonus demografi kita." Republika Jumat (3/7/2020).

Dalam keterangan yang disampaikan Mendikbud, adaptasi terhadap teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi. PJJ dapat menjadi peluang untuk efisiensi teknologi, orang tua murid hingga sekolah dapat melakukan persilangan metode pembelajaran. Jadi kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dengan teknologi, dengan software, dengan aplikasi dan juga memberikan kesempatan bagi guru guru, kepala sekolah dan murid murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau School Learning Management System, itu potensi yang sangat besar.

Di tempat terpisah Plt. Dirjen PAUD – Dikdasmen, Muhammad Hamid menjelaskan:

“Permanen itu maksudnya PJJ daring akan tetap digunakan sekolah walaupun Covid 19  sudah usai. Minimal gabungan pembelajaran daring dan tatap muka (hybrid).”

Kalau diperhatikan gonjng ganjing di media tentang tema PJJ yang akan dipermanenkan dengan keterangan Mendikbud dan Plt. Dirjen PAUD kelihatannya tidak sinkron. Masyarakat menduga bahwa pelaksanaan PJJ dimasa covid 19 akan terus selamanya berlangsung (permanen) seperti pada masa covid 19 ini. Pertanyaan timbul bagaimana dengan pembelajaran yang bersifat praktek yang membutuhkan penguasaan skill, bagaimana dengan masalah sosial yang terjadi, dll.

Bila ditilik lebih jauh apa yang disampaikan oleh Mendikbud dan Plt. Dirjen PAUD bahwa mereka akan mempermanenkan pembelajaran daring yang digabungkan dengan tatap muka (hybrid) atau dalam istilah pendidikan lebih dikenal dengan sistem Blended Learning yang memadukan pembelajaran daring dan luring.

Apakah Kemdikbud dengan adanya masukkan dari berbagai kalangan, tetap bersikukuh akan mempermanenkan PJJ dengan hybrid atau sistem Blended Learning dan apakah pula masyarakat akan menerima program Hybrid Learning atau Blended Learning?

Hybrid Learning dan atau Blended Learning sangat berbeda pengertiannya dengan tema yang disampaikan media tentang PJJ yang akan dipermanenkan. ***