Penulis: Rifa Anggyana

Rifa Anggyana
Oleh Rifa Anggyana
(Pengamat
Pendidikan)
Perlukah Wakil
Menteri untuk mendampingi Kemendikbud-Ristek?
Tugas maha berat
Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim bukan hanya bertanggung jawab terhadap
pendidikan anak usia dini hingga tinggi, dia juga bertanggung jawab atas riset
di lingkungan pendidikan tinggi.
Beban kerja
sebagai Kemendikbud yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini hingga tinggi dan pendidikan
masyarakat serta kebudayaan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan.
Sementara itu
tugas Kemenristek adalah menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi,
dan inovasi Kemenristek berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sejak 28 April
2021 Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melebur kementerian ini, sejak saat
itu menuai pro dan kontra dari mulai pendapat yang mengatakan jabatan yang
tidak tepat sasaran karena bukan di bidangnya hingga beban kerja yang cukup
banyak kalau hanya dikerjakan oleh satu orang saja.
Tentunya dengan
penggabungan ini beban kerja Mendikbud-Ristek bertambah terlebih dunia
pendidikan saat ini di tengah pendemi Covid-19 sangat kewalahan apalagi jika di
tambah dengan riset di dunia pendidikan.
Dari hal ini
tentunya jabatan Kemendikbud-Ristek ini diperlukan pengkajian ulang bersama
para ahli dilihat dari beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi memang perlu
adanya wakil menteri untuk membantu kinerja Mendikbud-Ristek dan orang itu
harus yang benar-benar profesional di bidangnya agar bisa berjalan selaras
menuju ke arah Indonesia maju.
Di tengah pendemi
saat ini kita membutuhkan riset-riset yang sifatnya dapat mempercepat kerja
pemerintah untuk mencari alternatif baru supaya kita bisa segera pulih dari
pendemi Covid-19.
Pendemi Covid-19
yang telah merubah sistem pendidikan di Indonesia sudah membuat kewalahan
apalagi jika ditambah dengan riset dan teknologi.
Oleh karena itu,
sebaiknya diperkukan wakil menteri untuk membantu kinerja Nadiem Makarim dengan
adanya wakil menteri maka Nadiem Makarim bisa lebih fokus mempertajam peran
dari sisi politisnya. Sementara wakil menteri fokus ke hal-hal yang bersifat
teknis.
Jika hal ini hanya
dikerjakan sendiri maka Nadiem Makarim harus membagi fokusnya dan hal ini dapat
mempengaruhi kualitas kinerja di samping harus fokus dengan hal politisnya,
beliau juga harus fokus dalam hal teknis.
Presiden juga
sudah memberi sinyal untuk penambahan wakil menteri ini seperti yang tertuang
pada Perpres 72 Tahun 2019 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam
Perpres tersebut disebutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
dinakhodai Nadiem Makarim berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
presiden dan dipimpin oleh menteri.
Namun, dalam pasal
2 ayat 1 Perpres ini disebutkan, dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, menteri akan dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden.
Adapun wakil menteri yang dimaksud menurut Perpres ini diangkat dan
diberhentikan oleh presiden, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
menteri.
Semoga wakil
menteri yang nantinya ditunjuk oleh presiden merupakan orang-orang dari
kalangan yang profesional di bidangnya dan orang-orang yang berpengalaman baik
dalam pendidikan maupun di bidang ristek.