MENEGUHKAN KOMITMEN PENDIDIKAN INKLUSIF: IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR 11 TAHUN 2025 DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Penulis: Dedy Kustawan (LSE YMDPI)

Pendahuluan: Komitmen Negara terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

Pendidikan inklusif bukanlah sekadar pendekatan pedagogis, melainkan wujud nyata dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, komitmen ini diatur secara tegas melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Melengkapi regulasi sebelumnya, Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 hadir sebagai regulasi strategis yang mempertegas pemenuhan beban kerja guru, sekaligus memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

1.     Akomodasi yang Layak dan Penguatan Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif

Akomodasi yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif mencakup penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 memberikan arah yang jelas dan progresif melalui pengaturan tiga elemen utama:

•       Guru Pendidikan Khusus (GPK) di Unit Layanan Disabilitas (ULD):

Diakui sebagai tugas pokok, posisi ini telah lebih dahulu diatur dalam Permendikdasmen Nomor 48 Tahun 2023. GPK di ULD memiliki mandat strategis untuk memberikan layanan asesmen, pendampingan, dan advokasi pembelajaran terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Peran ini sangat penting dalam mendukung keterpaduan antara satuan pendidikan dan layanan pendukung. Berikutnya penyediaan dan penugasan Guru Pendidikan Khusus telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor M.699/B.B1/GT.01.02/202. Pada perdirjen ini dijelaskan secara terperinci mengenai tugas dan uraian tugas Guru Pendidikan Khusus yang ditugaskan di ULD sebagai satuan administrasi pangkal. Terkait perhitungan formasi jabatan fungsional Guru Pendidikan Khusus pada ULD telah diatur pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 234/O/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik. Pada keputusan menteri tersebut dijelaskan bahwa rasio layanan bagi GPK di ULD ditetapkan 1 GPK: 5 peserta didik penyandang disabilitas sampai dengan 1 GPK: 15 peserta didik penyandang disabilitas. Penentuan rasio layanan tersebut berdasarkan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik daerahnya.

•       Tugas Tambahan Guru sebagai Guru Pembimbing Khusus:

Diatur sebagai bentuk tugas tambahan yang melekat pada guru pendidikan khusus, dengan ekuivalensi 6 jam tatap muka per minggu. Peran ini vital untuk mendampingi guru kelas dan mata pelajaran dalam melakukan penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran, dan asesmen fungsional terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Tugas tambahan ini telah diatur sebelumnya pada PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

•       Tugas Tambahan sebagai Koordinator Pembelajaran Pendidikan Inklusif: Tugas tambahan ini memiliki ekuivalensi 2 jam tatap muka per minggu. Koordinator bertanggung jawab memastikan integrasi program inklusif secara kelembagaan, meliputi koordinasi antar guru, penyusunan program pendidikan individual (PPI), serta pelaporan pelaksanaan program inklusif di tingkat sekolah.

2.     Pengaturan Beban Kerja: Dari Regulasi ke Implementasi 

Pengakuan terhadap beban kerja guru pendidikan khusus dalam bentuk ekuivalensi jam tatap muka merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan profesi dan kejelasan status kerja. Dengan demikian, guru Pendidikan khusus tidak lagi diperlakukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Namun, pengaturan beban kerja hanya akan bermakna bila diiringi oleh implementasi yang konsisten. Hal ini mencakup:

•       Distribusi GPK yang Merata: Masih terdapat kesenjangan antar daerah dalam ketersediaan guru pendidikan khusus. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu didorong untuk melakukan rekrutmen dan redistribusi guru pendidikan khusus yang lebih berpihak pada kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

•       Pendataan Terintegrasi: Sistem pendataan di Kemendikdasmen nal harus mengakomodasi keberadaan GPK baik di ULD maupun di satuan pendidikan. Tanpa data yang akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran.

•       Peningkatan Kompetensi, Kesejahteraan, dan Perlindungan GPK: Pengaturan beban kerja harus diiringi dengan kesejahteraan yang layak, akses pelatihan berkelanjutan, serta perlindungan profesi yang sepadan dengan tantangan yang dihadapi GPK dalam melaksanakan tugasnya. 

3.     Kontekstualisasi dengan Regulasi Lain: Memperkuat Sinergi Antar Kebijakan

Kehadiran Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tidak berdiri sendiri. Ia menjadi kepingan penting dalam sinergi regulasi yang saling memperkuat:

•       Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 32 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 15.

•       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menggariskan hak penyandang disabilitas atas pendidikan inklusif yang setara.

•       PP Nomor 13 Tahun 2020 memperkuat kerangka operasional mengenai akomodasi layak dan ULD.

•       Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menetapkan fasilitasi akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas dan peran ULD dan tata kelola sumber daya untuk layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 bertindak sebagai pengungkit yang mengaktivasi potensi regulasi-regulasi tersebut agar benar-benar bekerja di lapangan.

4.     Harapan dan Rekomendasi: Dari Kebijakan Menuju Transformasi Nyata

Regulasi yang baik hanya menjadi alat tidak akan efektif tanpa aksi nyata. Maka, untuk mengoptimalkan dampak dari pengaturan ini, diperlukan langkah-langkah berikut:

•       Pemetaan Kebutuhan dan Perencanaan Sumber Daya: Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun peta kebutuhan guru pendidikan khusus dan mempercepat penyediaannya secara proporsional.

•       Pelatihan dan Sertifikasi Berkelanjutan: Meningkatkan kapasitas guru umum agar mampu menjalankan prinsip inklusif melalui pelatihan berbasis kompetensi pendidikan inklusif.