Menelaah Jabatan Wakil Kepala Sekolah

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Dalam stuktur organisasi satuan pendidikan sejak lama dikenal ada jabatan yang bernama wakil kepala sekolah (wakasek). Jabatan ini tentu cukup penting dan memiliki kontribusi yang strategis dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas. Apabila sosok wakaseknya cerdas, kompak dan berintegritas maka tentu akan sangat membantu mewujudkan sekolah bermutu yang diidamkan. Jabatan wakil kepala sekolah dapat dikatakan sebagai orang nomor dua di sekolah setelah kepala sekolah. Lebih jauh mereka memiliki kewenangan yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan di level sekolah sesuai dengan bidang atau urusannya masing-masing yang dibawahinya.

Di tingkat SMA kita mengenal setidaknya ada empat bidang jabatan wakil kepala sekolah yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan hubungan masyarakat (humas). Pada jenjang SMK terdapat empat bidang jabatan kepala sekolah meliputi bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan hubungan industri. Pada beberapa sekolah yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dibentuk jabatan-jabatan selevel wakasek sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, salah satu diantaranya ada yang diberi nama wakasek bidang manajemen mutu.

Sebagaimana kita ketahui, setiap guru dapat dipromosikan menjabat sebagai wakil kepala sekolah sesuai dengan kultur atau tradisi sekolah masing-masing. Tapi tidak sedikit pula sekolah yang mengubah model pengangkatan wakil kepala sekolah disesuaikan dengan tuntutan dan perubahan keadaan. Jadi untuk hal ini sebenarnya tidak ada yang baku. Sekalipun demikian secara umum ada tiga pola rekrutmen wakil kepala sekolah. Pola pertama, semua menjadi otoritas mutlak kepala sekolah. Artinya semua jabatan dan posisi wakasek diangkat atau ditunjuk langsung oleh kepala sekolah dengan memperhitungkan semua aspek. Selain kecakapan, dedikasi, loyalitas dan integritas, aspek lain semacam chemistry  dan kedekatan personal serta emosional akan sangat diutamakan. Berangkat dari hal ini diyakini ada jaminan besar bahwa tim wakasek akan kompak sehingga pekerjaan dan tanggungjawab sekolah sebesar apapun akan mudah diselesaikan.

Pola kedua, ditentukan oleh dewan guru. Dalam hal ini dewan guru mengangkat secara aklamasi ataupun secara pemilihan guru-guru yang dianggap potensial. Kepala sekolah dalam hal ini tidak ikut campur apalagi mengintervensi. Pola kedua ini tidak menjamin adanya sinergi dan harmoni antara kepala sekolah dengan wakilnya yang terpilih. Tapi sebaliknya tidak sedikit pula pola ini yang justru menimbulkan semangat pembaharuan. Guru-guru yang promosi karena dipilih dan didukung teman-temannya tidak ingin mengecewakan amanat yang diberikan sehingga bekerja all out dan memberikan yang terbaik untuk sekolahnya.

Pola ketiga, secara kombinasi. Bila ada 4 jabatan wakasek modelnya dibagi 2 (dua). Contoh kepala sekolah meminta hak prerogatifnya untuk memilih 2 calon wakasek yang dia anggap paling layak dan 2 calon wakasek lainnya diserahkan kepada dewan guru untuk dipilih. Pola ini kelihatannya lebih demokratis, namun sekali lagi tidak ada jaminan menjadi yang terbaik. Akhirnya semua berpulang pada kepala sekolah dan setiap individu yang diberi amanah jabatan tersebut. Apakah mau bersungguh-sungguh berkorban serta menanggalkan setiap kepentingan sesaat dan terus fokus berkontribusi untuk memajukan kualitas sekolah yang kini telah menjadi tanggungjawabnya atau malah sebaliknya.

Selain pola rekrutmen, syarat menjadi wakasek juga sangat variatif. Kendati demikian dalam perkembangannya mungkin ada tiga syarat wakasek yang pernah cukup diperhitungkan. Ketiganya itu terkait syarat senioritas, integritas dan prioritas. Pada tahap awal-awal perkembangan sekolah umumnya guru-guru senior memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi wakil kepala sekolah. Hal ini umumnya sangat dilatarbelakangi oleh bentuk dan rasa penghargaan serta penghormatan pada rekan-rekan guru yang sudah lebih awal mengabdi dan berkontribusi tanpa kenal lelah.

Pada perkembangan selanjutnya, soal senioritas tidak lagi menjadi jaminan. Beberapa rekan guru senior karena satu dan lain hal dirasa tidak lagi dapat memuaskan dan memberikan contoh tauladan. Oleh sebab itu situasi kemudian berubah pada tipe-tipe guru yang memiliki integritas tinggi. Tipe guru berintegritas tinggi dapat dinilai kasat mata oleh semua warga sekolah. Jadi siapapun dia baik rekan-rekan guru senior maupun junior yang secara pengalaman kerja dibilang masih minim dapat berpeluang menjadi wakasek karena etos kerja, kinerja, prestasi dan karakter unggul yang teruji dan terpuji.

Pada situasi lain karena tuntutan pemenuhan jam mengajar yang harus 24 jam seminggu, kedua syarat yang tadinya berbasis senioritas dan integritas seolah bergeser ke soal prioritas. Yaitu siapa diantara rekan guru yang perlu diprioritasnya untuk mengemban amanah wakasek dalam rangka pemenuhan kewajiban 24 jam mengajar tersebut. Sebagimana diketahui jabatan wakasek equivalensi (disamakan) dengan 12 jam mengajar. Hal ini memang tidak terjadi di banyak sekolah, namun kondisi seperti tadi dapat ditemukan di sejumlah sekolah.

Telaah lain mengenai jabatan wakasek ini dapat kita kaitkan dengan pola hubungan interaksi antara wakasek dengan kepala sekolahnya. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam tiga jenis pola hubungan/interaksi yang menarik, yaitu pola dominan,stagnan, dan balance (seimbang). Pola dominan yaitu dimana posisi wakasek sangat mendominasi. Hal tersebut dapat terjadi bila kepala sekolah terlalu lemah sehingga banyak pengambilan keputusan yang akhirnya diambil alih oleh wakaseknya. Dalam tubuh wakasek sendiri mungkin ada yang lebih dominan dibanding wakasek lainnya. Dominasi wakasek dalam hubungan tugas kedinasan dengan kepala sekolah ini akan menimbulkan preseden yang buruk. Dalam hal ini jabatan kepala sekolah menjadi sekedar simbol dari sebuah satuan pendidikan.

Pola interaksi yang kedua bersifat stagnan (dalam keadaan terhenti). Ini dapat terjadi bilamana kepala sekolah terlalu mengkooptasi jabatan dan peran wakasek. Wakasek dalam hal ini sebaliknya dari yang dikemukakan di atas yaitu mereka tidak lebih dari simbol yang peran dan fungsinya tidak muncul ke permukaan karena semua diambilalih oleh kepala sekolah. Hal ini ditandai dengan semua Ide, gagasan, saran, dan masukan yang datang dari wakasek tidak mendapatkan ruang yang cukup. Semua keputusan yang diambil tidak melalui proses diskusi yang intensif dengan para wakaseknya.

Pola ketiga yaitu interaksi yang bersifat balance/seimbang. Didalamnya ada hubungan interdepedensi (saling ketergantungan) satu sama lain antara kepala sekolah dengan para wakaseknya. Wakasek dengan sangat terbuka dapat menyampaikan berbagai perseptifnya demi kemajuan sekolah dan kepala sekolah merespon dengan proaktif dan konstuktif. Selanjutnya hubungan kerjasama dan pola pengambilan keputusan selalu didasarkan pada komunikasi dan koordinasi intensif kedua belah pihak. Semua dilakukan demi pencapian visi dan misi sekolah yang sudah dicanangkan.

Terakhir, di satu sisi jabatan wakil kepala sekolah itu cukup penting dan bergengsi di level sekolah. Pada sisi yang berbeda terdapat tanggungjawab yang besar yang harus dipikul oleh setiap wakasek atas jabatannya tersebut. Oleh karena itu dalam perkembangan akhir-akhir ini jabatan wakasek ini sudah mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius khususnya dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Pasca alih kelola Pemda Jabar sudah memberikan reward dalam bentuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang lebih dan berbeda dibanding guru lainnya. Selain itu mereka yang pernah menjabat sebagai wakasek juga akan mendapatkan semacam prioritas dan kesempatan yang lebih terbuka untuk dipromosikan sebagai calon kepala sekolah. Semua itu menjadi bukti bahwa jabatan wakasek semakin hari semakin dinilai berarti dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak termasuk tentunya dari pemerintah daerah sendiri.