Menelaah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Oleh Siti Alawiyah Urpah

(Mahasiswa semester II kelas C dengan NIM 2249100102 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana S2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Mutu pendidikan sangat menentukan citra atau pandangan konsumen dalam hal ini masyarakat terhadap sebuah lembaga pendidikan. Mutu pendidikan ini menjadi modal bagi lembaga pendidikan untuk bersaing dengan lembaga yang lain. Maka, mutu pendidikan harus terus dikembangan. Pengembangan mutu pendidikan tentu perlu dipahami dengan seksama, karena di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana manajemen sistem penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh satuan lembaga pendidikan.

Pertama; Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kualitas diartikan sebagai standar atau ukuran dari sesuatu ketika dibandingkan dengan hal lain yang sama. Dalam konteks pendidikan sendiri, mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Atau pada hakikatnya mencakup input, proses, output, dan outcome. Penjaminan mutu sesuai dengan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 adalah : suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan bekelanjutan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Penjaminan  mutu berfungsi sebagai pengontrol penyelenggaraan proses pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tujuannya menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya pendidikan tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Kedua; Kebijakan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Pengembangan pendidikan berdasarkan kebijakan Peraturan dan Perundang-undangan adalah: untuk pengembangan kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan salah satunya yaitu: UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimana dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk sistem manajemen penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah, salah satunya diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016. Kemudian untuk sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016.

Ketiga; Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan tingkat satuan pendidikan yang meliputi SMPI dan SMPE. Tahapan SMPI: pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu. Siklus SMPE: Fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan standar mutu pendidikan dasar dan manenengah, dan akreditasi satuan pendidikan. Pihak yang berperan: a. Pemerintah Pusat di Kementerian,yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; b. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota); dan c. Satuan pendidikan.

Keempat; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi. Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memiliki kepuasan. Tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan adalah mekanisme sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kebijakan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan didasarkan pada UUD 1945 dan peraturan menteri terkait untuk jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mencakup siklus SMPI dan SMPE yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Di pendidikan tinggi, SPMI bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memuaskan para pemangku kepentingan.

*) Tulisan ini, disarikan dari Modul Ajar Mata Kuliah Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan Part 14. Dosen pengampu Prof. Dr. H. A. Rusdiana, MM. dari halaman 235 sampai 248.

Link bahan ajar :

 0014-HO Part XIV Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.pdf