MENELISIK UPACARA PERPISAHAN DI SEKOLAH: Sudut Pandang Tradisi Budaya dan Hukum

Oleh ADE MUNAJAT

(ALUMNI FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA)

Resonasi pernyataan Calon Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulayadi perihal sekolah jangan jadi tempat transaksi perdagangan dan beban pembiayaan orang tua, diberbagai platform media sosial,   telah menyebar luas ke sudut-sudut ruang sekolah, dan bahkan telah masuk mengintrusi pikiran kepala sekolah. Sangat mungkin para kepala sekolah telah membincangkannya melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) atau bahkan perbicangan lebih luas di kalangan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), khususnya AKSI Jawa Barat.

Mengapa kepala sekolah, sangat mungkin membincangkan hal itu? Karena sekolah dalam beberapa bulan ke depan, akan menghadapi ritual tahunan upacara perpisahan sekolah, bagi kelas XII. Sesuai dengan kalender pendidikan, setelah Penilaian Sumatif Akhir Jenjang  (PSAJ), dulu populer dengan sebutan Ujian Sekolah, secara tradisional sekolah melanjutkannya dengan upacara penyelenggaraan perpisahan sekolah.

Artikel ini, ingin menelisik jelujur hal ihwal upacara perpisahan sekolah dari sudut pandang tradisi budaya pendidikan dan sudut pandang hukum.

Sudut pandang tradisi budaya pendidikan

Dalam hubungan dengan antropologi budaya, manusia Indonesia umumnya telah terbiasa dengan ritual lahir, kawin, mati, atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya, suka atau duka. Selalu ada ritualnya, selalu ada selamatannya selalu ada syukurannya. Untuk itu, kita sering mendengar dan hadir pada acara doa bersama, selamatan tertentu sebagai bentuk rasa syukur. Bahkan belakangan hal tersebut telah menjadi seremoni formal. Itu semua telah tampak menjadi penanda ekspresi kebudayaan. Pun demikian dengan upacara perpisahan sekolah

Kapan itu dimulai? Masa Perekembangan Islam. Di dalam tradisi pesantren, lembaga pendidikan paling tua, jauh sebelum masa kolonial,  kita mengenal Khataman Kitab. Yaitu penyelesaian pembelajaran satu atau beberapa kitab kuning. Acara ini biasa disertai dengan doa bersama, pengajian, dan tausiyah dari kiai atau ustaz. Kemudia pemberian ijazah. Santri yang telah menyelesaikan kajian kitab tertentu biasanya diberikan ijazah keilmuan atau restu dari kiai. Beberapa pesantren memiliki tradisi memberikan ijazah atau sanad ilmu kepada santri yang telah menyelesaikan masa belajarnya. Ijazah dimaksud bukan sekadar sertifikat tertulis, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa seorang santri telah mendapatkan ilmu secara sah dari gurunya. Restu dari kiai sangat penting karena dianggap sebagai bentuk keberkahan dalam ilmu yang telah diperoleh. Ada juga yang disebut dengan Haflah Akhirussanah. Di beberapa pesantren, terutama yang memiliki sistem pendidikan formal, diadakan acara haflah akhirussanah, yang mirip dengan perpisahan di sekolah umum sekarang. Haflah ini biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, pidato kiai, tausiyah, serta penampilan seni Islami seperti qasidah atau hadrah. Acara ini juga bisa menjadi momen bagi santri senior untuk memberikan nasihat kepada adik kelasnya. Pun ada juga yang disebut dengan Syukuran atau Walimah Sederhana. Dalam beberapa pesantren, terutama yang berbasis tradisional, santri yang akan pulang atau menyelesaikan pendidikan kadang mengadakan syukuran kecil bersama teman-temannya Bentuknya bisa berupa makan bersama, doa bersama, atau sekadar berpamitan secara langsung dengan sesama santri dan pengasuh pesantren. Kemudan ada lagi upacara tradisi perjalanan ke pesantren lain atau pindah pesantren (Rihlah Ilmiah). Beberapa santri yang sudah menyelesaikan pendidikan di satu pesantren akan melakukan rihlah ilmiah (perjalanan menuntut ilmu ke pesantren lain) untuk memperdalam keilmuan mereka. Sebelum berangkat, mereka biasanya minta restu dari kiai dan guru, yang menjadi semacam perpisahan spiritual.

Masa Kolonial. Dimasa kolonial, meskipun belum ditemukan catatan tertulis yang  spesifik mengenai pokok di atas, dapat ditelusuri dalam peristiwa  berikut: Seremoni kelulusan di HIS, MULO, dan AMS. Sekolah-sekolah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan Algemeene Middelbare School (AMS) memiliki tradisi seremoni sederhana untuk siswa yang telah menyelesaikan studinya. Acara ini biasanya diisi dengan pidato kepala sekolah, pembacaan nama siswa yang lulus, dan penyerahan sertifikat. Beberapa sekolah elite, terutama yang didirikan oleh Belanda, juga mengadakan perjamuan kecil atau pertemuan resmi dengan guru dan pejabat sekolah. Tradisi perpisahan di sekolah kaum priyayi dan elite, seperti STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) dan OSVIA (Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren) yang mendidik calon dokter dan pegawai pemerintahan pribumi sering mengadakan pertemuan formal menjelang kelulusan.

Tradisi perpisahan di zaman kolonial tidak seperti perpisahan sekolah modern yang penuh hiburan dan acara besar. Namun, dalam lingkup sekolah Belanda, priyayi, dan misionaris, terdapat berbagai bentuk seremoni sederhana seperti pidato kelulusan, perjamuan, ibadah, atau kegiatan sosial yang menjadi tanda transisi bagi siswa sebelum melangkah ke tahap berikutnya dalam hidup mereka. Tradisi ini dilakukan dalam bentuk rapat atau diskusi perpisahan, di mana siswa senior memberikan nasihat kepada juniornya. Kadang-kadang diakhiri dengan jamuan makan yang dihadiri oleh guru dan pejabat sekolah. Di dalam tradisi di sekolah misionaris dan zending, sekolah-sekolah yang dikelola oleh misionaris Kristen atau lembaga zending sering mengadakan ibadah syukur atau misa khusus bagi siswa yang lulus. Dalam beberapa kasus, siswa yang lulus diberikan Alkitab atau buku doa sebagai simbol kelulusan mereka. Terdapat juga perpisahan dalam bentuk kegiatan sosial. Beberapa komunitas pribumi mengadakan perpisahan sekolah dalam bentuk gotong royong atau acara syukuran di rumah siswa yang lulus.

Perkembangan pada Era Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya sistem sekolah nasional. Perpisahan sekolah mulai menjadi kebiasaan, terutama di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), sebagai momen transisi sebelum melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau dunia kerja.

Formalisasi di Era Modern. Seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan dan organisasi sekolah seperti OSIS, perpisahan sekolah menjadi acara rutin yang direncanakan oleh siswa dengan dukungan guru dan orang tua. Mulai dari era 1980-an hingga sekarang, perpisahan semakin berkembang, dari acara sederhana di sekolah hingga penyelenggaraan di gedung besar dengan berbagai hiburan.

Tantangan

Tantangan dalam Upacara Perpisahan. Upacara perpisahan sekolah, meskipun telah berurat berakar dan menjadi budaya pendidikan sejak lampau, menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Biaya yang memberatkan. Di beberapa sekolah, perpisahan menjadi ajang yang mewah dan mahal, dengan penyewaan gedung, pakaian khusus, hingga perjalanan wisata. Jika ada pungutan yang wajib dan tidak transparan, maka ini bisa berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) dan menimbulkan keberatan dari orang tua siswa. Esensi yang berubah. Dalam beberapa kasus, perpisahan lebih menekankan pada kemeriahan hiburan dibandingkan makna edukatifnya. Ini bisa membuat siswa lebih fokus pada aspek seremonial daripada memahami nilai perpisahan itu sendiri. Risiko Ketidakterlibatan semua siswa. Jika perpisahan memerlukan biaya tinggi atau dilaksanakan di luar sekolah dengan konsep eksklusif, ada kemungkinan tidak semua siswa bisa ikut serta, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini bisa menciptakan kesenjangan sosial di antara siswa.

Sudut Pandang Hukum

Dilihat dari sudut pandang hukum, penyelenggaraan perpisahan sekolah harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah, terutama terkait dengan pungutan atau biaya yang dikenakan kepada siswa. Perhatikan Larangan Pungutan Liar (Pungli) berikut:  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 51 ayat (1): Pengelolaan sekolah harus sesuai dengan prinsip otonomi, akuntabilitas, dan transparansi. Pasal 34 ayat (2): Pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dibiayai oleh negara, sehingga sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan tanpa regulasi yang jelas.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, secara tegas melarang pungutan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 10 ayat (2): Komite Sekolah dapat menggalang dana dari masyarakat, tetapi tidak boleh bersifat wajib atau memaksa. Pasal 12: Dana yang dikumpulkan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak boleh menjadi syarat bagi siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah.

SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Mengatur larangan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam kondisi darurat, termasuk acara perpisahan, jika berpotensi melanggar protokol kesehatan. Meski SE ini terkait pandemi, prinsipnya bisa diterapkan untuk situasi lain di mana perpisahan dianggap memberatkan atau membahayakan.

Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 yang membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengatur tentang pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dalam praktiknya, RSBI/SBI sering kali memberlakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, RSBI/SBI dihapuskan, sehingga pungutan yang terkait dengan status tersebut tidak lagi diperbolehkan.

Alhamdulillah.

Mari merenung.

Referensi:

Pustaka:

Koentjaraningrat (1985), Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan

Koentjaraningrat (1993), Ritus peralihan di Indonesia

Zamakhsyari Dhofier (1982), Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012;

Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Pungutan Liar di Sekolah.